Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor: 18 Tahun 2016

 

 

 

a.

bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terdapat tambahan alokasi dana bantuan Provinsi Sumatera Selatan untuk Kota Palembang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 198/KPTS/BPKAD/2016 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016;

b.

bahwa terdapat perubahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mendesak di anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang atas persetujuan DPRD berdasarkan surat Ketua DPRD nomor 900/367/DPRD/2016 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;

c.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 pada bab V angka 14, dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, serta ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2 .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

7 .

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 13);

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang

3.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

4.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

5.

Satuan Kerja Perangkat Daaerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah d lingkungan Pemerintah Kota Palembang

6.

Walikota adalah Walikota Palembang

 

 

Perubahan kedua atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 adalah perubahan anggaran setelah Pemerintah Kota menetapkan perubahan atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.

 

 

Perubahan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

(1)

Perubahan kedua rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(2)

Perubahan kedua rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 per SKPD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

 

 

Perubahan kedua atas penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 selanjutnya diformulasikan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disahkan menjadi Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

 

 

Perubahan kedua atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

 

 

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran dalam Peraturan Walikota ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palembang.

 

 

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2016
WALIKOTA PALEMBANG
ttd.
HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
ttd.
KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 18