Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor: 8 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air tanah dalam Daerah Provinsi;

b.

bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas sesuai ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka perlu ditetapkan Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);

10.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II;

12.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

13.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2015);

14.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;

2.

Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan;

3.

Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air;

4.

Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air;

5.

Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

6.

Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.

7.

Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

8.

Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

9.

Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

10.

Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.

11.

Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

12.

Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

 

 

 

 

 

(1)

Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

 

a.

jenis Sumber Air;

 

b.

lokasi Sumber Air;

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;

 

d.

volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

e.

kualitas Air; dan

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.

(2)

Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:

 

a.

sumber daya alam; dan

 

b.

peruntukan dan pengelolaan.

(3)

Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:

 

a.

jenis sumber Air;

 

b.

lokasi sumber Air Tanah; dan

 

c.

kualitas Air Tanah.

(4)

Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:

 

a.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

 

b.

volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan

 

c.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

 

 

 

 

(1)

Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:

 

a.

ada sumber air alternatif; atau

 

b.

tidak ada sumber air alternatif.

(2)

Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:

 

a.

kualitas Air Tanah baik; atau

 

b.

kualitas Air Tanah tidak baik.

(3)

Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:

 

a.

Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:

 

 

1.

pemasok Air baku;

 

 

2.

industri Air minum dalam kemasan;

 

b.

Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:

 

 

1.

industri tekstil;

 

 

2.

pabrik makanan olahan;

 

 

3.

hotel bintang 3 atau lebih;

 

 

4.

pabrik kimia; dan

 

 

5.

industri farmasi;

 

 

6.

industri pertambangan.

 

c.

Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:

 

 

1.

hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;

 

 

2.

usaha persewaan jasa kantor;

 

 

3.

apartemen, villa dan sejenisnya;

 

 

4.

mall/pusat perbelanjaan

 

 

5.

pabrik es;

 

 

6.

agro industri;

 

 

7.

industri tambak;

 

 

8.

industri pengolahan logam;

 

 

9.

industri perikanan;

 

 

10.

industri peternakan;

 

 

11.

industri pembangunan perumahan;

 

 

12.

lapangan golf/kolam renang/wahana hiburan air/pusat kebugaran/sarana olahraga lainnya;

 

d.

Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:

 

 

1.

losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/kos-kosan;

 

 

2.

tempat hiburan;

 

 

3.

restoran, lesehan;

 

 

4.

gudang pendingin;

 

 

5.

pabrik mesin elektronik; dan

 

 

6.

pencucian kendaraan bermotor;

 

 

7.

night club/bar/pub/bioskop/supermarket/usaha persewaan jasa kantor/swalayan/badan pertemuan;

 

 

8.

Koperasi serba usaha;

 

 

9.

Service Station/Bengkel;

 

 

10.

Laundry.

 

e.

Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:

 

 

1.

usaha kecil skala rumah tangga;

 

 

2.

rumah makan/warung;

 

 

3.

rumah sakit/poliklinik/laboratorium.

(4)

Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

 

 

 

 

 

 

(1)

Komponen sumber daya alam f(S) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.

(2)

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk Kota Mataram sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah f(P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.

(2)

Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki standar ukuran volume pengambilan yang jelas maka nilai volume pengambilan dihitung berdasarkan pada nilai rata-rata penggunaan air sesuai obyek pemanfaatan air.

 

 

 

 

 

(1)

Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.

(2)

Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.

(2)

Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Harga Air Baku di Kota Mataram Rp1500/m³

 

 

 

 

 

(1)

Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:

 

a.

sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan

 

b.

peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).

(2)

Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

 

 

 

 

 

NPA untuk BUMD dan BUMN penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) ditetapkan Rp125,- setiap meter kubik.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2019
WALIKOTA MATARAM,
ttd.
H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2019
SEKRERTARIS DAERAH KOTA MATARAM,
ttd.
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8