Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor: 31 Tahun 2018

 

 

a.

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017, maka untuk tertib administrasi pengelolaan Retribusi, khususnya Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Mataram tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

 

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011, Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017, Nomor 1);

6.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 seri D).

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH.

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Mataram.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.

3.

Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.

4.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.

Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.

6.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

8.

Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram;

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

10.

Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

11.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.

12.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah Retribusi yang telah dibayar, jumlah kekurangan pembayaran Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.

15.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16.

Surat Setor Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.

17.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/ atau denda.

 

 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

a.

Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah;

b.

Tata Cara Pemungutan Retribusi;

c.

Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran Retribusi;

d.

Tata Cara Penagihan Retribusi;

e.

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;

f.

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;

g.

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kadaluwarsa;

h.

Tata Cara Pemeriksaan Kepatuhan Pembayaran Retribusi;

l.

Standar Formulir Retribusi Daerah; dan

J.

Bentuk dan Formulir Retribusi Daerah.

 

 

(1)

Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan ini adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

(2)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi SPdORD.

(3)

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya dan diajukan melalui BKD atau Perangkat Daerah terkait.

 

 

(1)

BKD atau Perangkat Daerah terkait selaku fungsi pelayanan mempersiapkan SPdORD, tanda terima penyampaian SPdORD dan tanda terima pengembalian SPdORD serta menyediakan dokumen-dokumen tersebut di tempat pengambilan yang telah ditentukan;

(2)

Wajib Retribusi mengambil SPdORD dan menandatangani tanda terima penyampaian SPdORD, dimana lembar pertama dokumen ini akan disimpan oleh wajib Retribusi sementara lembar keduanya disimpan dalam arsip Bidang terkait pada BKD atau Perangkat Daerah terkait;

(3)

Wajib Retribusi mengisi dan mengembalikan SPdORD ke Bidang terkait pada BKD atau Perangkat Daerah terkait;

(4)

Bidang terkait pada BKD atau Perangkat Daerah terkait menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPdORD oleh wajib Retribusi yang ingin mendaftarkan obyek Retribusinya;

(5)

Jika SPdORD bermasalah, Bidang terkait pada BKD atau Perangkat Daerah terkait akan melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPdORD tersebut tetapi jika tidak, SPdORD dapat langsung disimpan ke dalam arsip serta basis data SPdORD, terhadap dokumen yang bermasalah juga akan disimpan ke dalam arsip dan basis data SPdORD setelah revisinya selesai.

 

(1)

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BKD atau Perangkat Daerah terkait menetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD;

(2)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait;

 

(1)

Pendaftaran Obyek Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dilakukan oleh subyek Retribusi atau wajib Retribusi dengan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Walikota melalui BKD atau Perangkat Daerah terkait;

 

b.

Mengisi SPdORD dengan benar, jelas dan lengkap;

 

c.

Formulir SPdORD disediakan dan dapat diperoleh dengan Cuma-cuma di BKD atau Perangkat Daerah terkait;

 

d.

Wajib Retribusi yang memiliki NPWPD mencantumkan NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPdORD;

 

e.

Surat Permohonan dan SPdORD ditandatangani oleh subyek Retribusi atau wajib Retribusi dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subyek Retribusi atau wajib Retribusi, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;

 

f.

Surat Permohonan dan SPdORD disampaikan kepada Walikota cq. Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait oleh subyek Retribusi atau Kuasanya;

 

g.

Melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1)

Foto copy KTP atau Identitas diri lainnya;

 

 

2)

Mengisi blangko SPdORD;

 

 

3)

Surat kuasa dari Wajib Retribusi (apabila dikuasakan).

 

h.

petugas pendaftaran menerima dan mengagendakan berkas pendaftaran pada Buku Register Pendaftaran.

 

i.

petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan.

 

J.

apabila berkas persyaratan tidak lengkap, maka Petugas Pendaftaran langsung mengembalikan berkas permohonan dimaksud kepada Pemohon.

 

k.

apabila berkas persyaratan dinyatakan lengkap secara administrasi, maka Petugas Pendaftaran membuat Tanda Terima Berkas Permohonan dan menyerahkannya kepada Pemohon.

 

l.

Prosedur pendaftaran di atas, wajib diselesaikan pada hari kerja yang bersangkutan.

 

m.

Berkas permohonan yang ditinggalkan oleh Pemohon tanpa Tanda Terima Berkas Permohonan, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penyerahan berkas dianggap dibatalkan oleh Pemohon.

 

 

(1)

Petugas Teknis/Tim Teknis melakukan penghitungan besarnya jumlah Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

(2)

Hasil penghitungan besarnya Retribusi dimaksud disampaikan kepada Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait sebagai bahan pertimbangan penetapan besarnya Retribusi yang harus dibayarkan oleh Pemohon.

(3)

Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait menetapkan besarnya Retribusi yang harus dibayarkan dengan SKRD dan menyampaikannya kepada Pemohon.

 

(1)

Pemohon membayarkan Retribusi menggunakan SSRD pada Bank yang ditunjuk.

(2)

Petugas Bank yang ditunjuk menyerahkan SSRD yang telah divalidasi kepada pemohon dan BKD atau Perangkat Daerah terkait melalui Bidang terkait.

 

 

(1)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi, maka Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait menerbitkan SKRDKBT.

(2)

Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada SKRDKBT dilakukan dengan menggunakan STRD.

(3)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait.

(4)

Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai tindakan awal penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(5)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

 

 

(1)

Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, keberatan, penghapusan Retribusi kepada Walikota Cq. Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait.

(2)

Petugas/Tim Teknis melakukan pemeriksaan, validasi data atas permohonan yang dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(3)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait mengajukan usul penetapan persetujuan/ penolakan atas permohonan keringanan, keberatan atau penghapusan Retribusi kepada Walikota.

(4)

Walikota menetapkan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan, keberatan atau penghapusan Retribusi dengan menerbitkan Surat Keputusan persetujuan/penolakan atas keringanan, keberatan atau penghapusan Retribusi.

 

 

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan melalui prosedur:

a.

Wajib Retribusi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota Cq. Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait dengan melampirkan persyaratan:

 

1.

Fotocopy SSRD;

 

2.

Fotocopy KTP.

b.

Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait melalui Bidang terkait meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan Wajib Retribusi, serta melakukan perhitungan terlebih dahulu atas besaran hutang Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga.

c.

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukannya perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

d.

Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait menerbitkan surat pengantar pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ke Bendahara Umum Daerah (BUD);

e.

Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait menyerahkan surat pengantar beserta berkas permohonan kepada Wajib Retribusi untuk diserahkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD);

f.

Bendahara Umum Daerah (BUD) meneliti dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sesuai mekanisme APBD;

g.

Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan menyerahkannya ke Wajib Retribusi.

 

 

(1)

Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait menugaskan Tim Teknis melakukan verifikasi lapangan berdasarkan data tunggakan Retribusi.

(2)

Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait.

(3)

Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait menyampaikan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Walikota dengan melampirkan pertimbangan teknis;

(4)

Walikota menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan saran pertimbangan dari BKD.

 

 

Tata cara Pemeriksaan Kepatuhan Pembayaran Retribusi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

a.

Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait melalui Bidang Aset membentuk Tim untuk melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi setiap tahun sebagai bahan evaluasi pembayaran Retribusi serta melakukan verifikasi lapangan;

b.

hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh Tim dan Wajib Retribusi;

c.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka lembar kedua dari Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Tim ditinggal di lokasi dan Wajib Retribusi dianggap telah mengetahui dan menyetujui hasil verifikasi lapangan;

d.

Tim pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait;

e.

Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dan hasil penghitungan Retribusi yang terutang kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan penerbitan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

 

(1)

Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait menerbitkan STRD berdasarkan persetujuan serta hasil penghitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e.

(2)

Kepala BKD atau Perangkat Daerah terkait menerbitkan STRD dan menyerahkannya kepada Bidang terkait untuk melaksanakan penagihan Retribusi dengan menyampaikan SKRD dan STRD kepada Wajib Retribusi.

(3)

Wajib Retribusi membayar tagihan Retribusi berdasarkan SKRD dan STRD yang diterima, serta Wajib Retribusi menyetorkan Retribusi menggunakan SSRD ke Bank yang ditunjuk.

 

 

 

 

(1)

Standar Formulir Retribusi Daerah merupakan pedoman bentuk dan isi Formulir Retribusi Daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Proses Pemungutan Retribusi;

(2)

Penetapan Standar Formulir Retribusi Daerah bertujuan agar Formulir Retribusi Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Perundang­-undangan.

 

(1)

Standar Formulir Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, merupakan standar dokumen yang digunakan dalam Pemungutan Retribusi Daerah;

(2)

Formulir Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

 

a.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPdORD);

 

b.

Surat Teguran untuk memasukan SPdORD;

 

c.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

 

d.

Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);

 

e.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);

 

f.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);

 

g.

Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);

 

h.

Surat Teguran;

 

i.

Dokumen Permohonan Keberatan Retribusi, terdiri dari

 

 

1.

Surat Permohonan Keberatan Retribusi;

 

 

2.

Surat Keberatan Retribusi;

 

 

3.

Surat Keputusan Penolakan Keberatan Retribusi.

 

J.

Dokumen permohonan angsuran Retribusi, terdiri dari:

 

 

1.

Surat permohonan Angsuran Retribusi;

 

 

2.

Surat Persetujuan Angsuran Retribusi;

 

 

3.

Surat Permohonan Penundaan Pembayaran;

 

 

4.

Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran;

 

 

5.

Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran;

 

 

6.

Surat Perjanjian Angsuran.

 

k.

Dokumen Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keberatan dan penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi, terdiri dari:

 

 

1)

Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keberatan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi;

 

 

2)

Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keberatan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi.

 

l.

Dokumen keringanan dan pembebasan Retribusi terdiri dari:

 

 

1.

Surat permohonan keringanan;

 

 

2.

Surat Keputusan Keringanan Retribusi;

 

 

3.

Surat Keputusan Penolakan Keringanan Retribusi.

 

 

(1)

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPdORD) sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

(2)

Surat teguran untuk memasukan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran II;

(3)

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, tercantum dalam lampiran III;

(4)

Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, tercantum dalam lampiran IV;

(5)

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, tercantum dalam lampiran V;

(6)

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, tercantum dalam lampiran VI;

(7)

Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, tercantum dalam lampiran VII;

(8)

Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, tercantum dalam lampiran VIII;

(9)

Dokumen Permohonan Keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i, tercantum dalam lampiran I;

(10)

Dokumen Permohonan Angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf j, tercantum dalam lampiran;

(11)

Dokumen Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keberatan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf k, tercantum dalam lampiran I;

(12)

Dokumen keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf 1, tercantum dalam lampiran II;

 

 

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaanya tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

 

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Oktober 2018
WALIKOTA MATARAM
ttd.
H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,
ttd.
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 31