Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor: 21 Tahun 2019

 

 

a.

bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kebijakan pembangunan daerah maka perlu melakukan peninjauan kembali tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

b.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, peninjauan tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

 

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

8.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

9.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

 

Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau dan disesuaikan kembali, sehingga struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

 

Dengan ditetapkannya Peninjauan Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakan tidak berlaku.

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang masih terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih dapat ditagih terhitung sejak saat terutang.

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

 

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Juli 2019
WALIKOTA MATARAM,
ttd.
H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,
ttd.
H. EFFENDI EKO SASWANTO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 21