Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor: 20 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka mendukung iklim investasi di Kota Mataram dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak dengan menggunakan kriteria terukur Walikota dapat mengurangkan ketetapan pajak terutang, sebagaimana ketentuan Pasal 107 Ayat 2 huruf (e) Undang Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 huruf (e) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b.

bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 19 Tahun 2014 perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun2012 Nomor 1 Seri B).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf b ditambah 1 (satu) angka sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

 

 

a.

karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau

 

 

b.

dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

 

(2)

Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

 

 

a.

Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi:

 

 

 

1.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

 

 

 

2.

Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

 

 

 

3.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

 

 

 

4.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

 

 

 

5.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) permeter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang; dan

 

 

 

6.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang atas objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

 

 

b.

Wajib Pajak Badan yang meliputi:

 

 

 

1.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

 

 

 

2.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang memperoleh keuntungan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;

 

 

 

3.

Wajib Pajak Badan yang menggunakan tanah dan/atau bangunan dalam rangka investasi yang menyerap tenaga kerja lokal yang berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah diberikan pengurangan :

 

 

 

 

a)

pada tahun pertama beroperasi paling besar 25% (dua puluh lima persen) untuk nilai NJOP di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), yang selanjutnya pada tahun kedua diberikan pengurangan paling besar 20% (dua puluh persen);

 

 

 

 

b)

pada tahun pertama beroperasi paling besar 20% (dua puluh persen) untuk nilai NJOP Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), yang selanjutnya pada tahun kedua diberikan pengurangan paling besar 15% (lima belas persen);

 

 

 

 

c)

pada tahun pertama beroperasi paling besar 15% (lima belas persen) untuk nilai NJOP Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yang selanjutnya pada tahun kedua diberikan pengurangan paling besar 10% (sepuluh persen);

 

 

 

 

d)

pada tahun pertama beroperasi paling besar 10% (sepuluh persen) untuk nilai NJOP Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), yang selanjutnya pada tahun kedua diberikan pengurangan paling besar 5% (lima persen);

 

(3}

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang;

 

(4)

Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

 

 

a.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;

 

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,

 

 

c.

diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;

 

 

d.

dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;

 

 

e.

melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

 

 

f.

diajukan dalam jangka waktu:

 

 

 

1.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

 

 

 

2.

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;

 

 

 

3.

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;

 

 

 

4.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

 

 

 

5.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;

 

 

 

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

 

 

g.

tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

 

h.

tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

 

(2)

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :

 

 

a.

1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak untuk Tahun Pajak yang sama;

 

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

 

 

c.

diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas Pendapatan melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat;

 

 

d.

dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;

 

 

e.

diajukan dalam jangka waktu:

 

 

 

1.

paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

 

 

 

2.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

 

 

 

3.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

 

 

 

4.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;

 

 

kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

 

 

f.

tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

 

g.

tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

 

(3)

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan untuk badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c memenuhi persyaratan:

 

 

a.

Wajib Pajak yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas persyaratannya antara lain:

 

 

 

1.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;

 

 

 

2.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,

 

 

 

3.

diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;

 

 

 

4.

melampirkan fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;

 

 

 

5.

melampirkan fotokopi putusan pailit jika sudah ada keputusan yang mengikat;

 

 

 

6.

melampirkan fotokopi laporan keuangan yang sudah diaudit minimal 1 (satu) tahun terakhir;

 

 

 

7.

melampirkan fotokopi laporan keuangan konsolidasi yang sudah diaudit minimal 1 (satu) tahun sebelumnya untuk perusahaan yang memiliki anak cabang;

 

 

 

8.

melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

 

 

 

9.

diajukan dalam jangka waktu:

 

 

 

 

a)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

 

 

 

 

b)

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SK.PD PBB;

 

 

 

 

c)

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;

 

 

 

 

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

 

 

 

10.

tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

 

 

11.

tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SK.PD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

 

 

b.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan persyaratannya antara lain:

 

 

 

1.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SK.PD;

 

 

 

2.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,

 

 

 

3.

diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;

 

 

 

4.

melampirkan fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;

 

 

 

5.

fotokopi laporan keuangan yang sudah minimal 1 (satu) tahun terakhir;

 

 

 

6.

melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;

 

 

 

7.

diajukan dalamjangka waktu:

 

 

 

 

a)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

 

 

 

 

b)

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;

 

 

 

 

c)

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;

 

 

 

 

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

 

 

 

8.

tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

 

 

9.

tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

 

 

c.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan menggunakan tanah dan/atau bangunan dalam rangka investasi yang menyerap tenaga kerja lokal yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah persyaratannya antara lain :

 

 

 

1.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;

 

 

 

2.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,

 

 

 

3.

diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;

 

 

 

4.

melampirkan fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;

 

 

 

5.

membuat Surat pemyataan dimulainya operasional;

 

 

 

6.

melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;

 

 

 

7.

melampirkan bukti penyerapan tenaga kerja lokal;

 

 

 

8.

diajukan dalamjangka waktu:

 

 

 

 

a)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

 

 

 

 

b)

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;

 

 

 

 

c)

1 (satu} bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;

 

 

 

 

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

 

 

9.

tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

 

10.

tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Mei 2016
WALIKOTA MATARAM,
ttd.
H.ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Mei 2016
Plt.SEKRETA S DAERAH KOTA MATARAM,
ttd.
H.EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 20