Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor: 6 Tahun 2015

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 22 dan pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);

18.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);

19.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12).

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kota Makassar.

2.

Kota adalah Kota Makassar.

3.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Walikota adalah Walikota Makassar.

5.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.

6.

Dinas Pertamanan Dan Kebersihan adalah Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar.

7.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

8.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Makassar.

9.

Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang menjadi Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

10.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

11.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan.

12.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

14.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

15.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

a.

pendataan potensi Retribusi dan pengusulan target pendapatan Retribusi;

b.

tata cara pemungutan Retribusi; dan

c.

pembinaan, pengendalian dan pelaporan.

 

 

 

 

 

(1)

Jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

 

a.

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS atau ke TPST;

 

b.

pengangkutan sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA;

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2)

Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah:

 

a.

pelayanan kebersihan jalan umum;

 

b.

pelayanan kebersihan taman;

 

c.

pelayanan kebersihan Tempat Ibadah, Panti Sosial (Panti Asuhan dan Rumah Jompo);

 

d.

pelayanan kebersihan tempat umum lainnya yang digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

 

 

 

 

Dalam hal penetapan target/anggaran pendapatan Retribusi, Camat melakukan:

a.

pendataan potensi Retribusi pada masing-masing wilayah kecamatan; dan

b.

mengusulkan target pendapatan Retribusi kepada Walikota setiap tahun anggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilakukan oleh masing masing kecamatan.

(2)

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

1.

Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga;

 

2.

Pelayanan pengangkutan sampah komersial;

 

3.

Pelayanan pengangkutan sampah luar biasa;

 

4.

Pelayanan pengangkutan sampah kawasan perumahan dan jalan perkotaan;

 

5.

Pelayanan pengangkutan sampah rumah toko (Ruko) di luar kawasan perdagangan;

 

6.

Pelayanan pengangkutan sampah toko dalam kawasan perdagangan;

 

7.

Pelayanan pengangkutan sampah toko di luar kawasan perdagangan;

 

8.

Pelayanan pengangkutan sampah rumah toko dalam kawasan perdagangan;

 

9.

Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga ke kontainer;

 

10.

Pelayanan pengangkutan sampah pedagang kaki lima.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis atau sejenisnya.

(3)

Bentuk karcis atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat/dicantumkan oleh Camat.

(4)

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut:

 

a.

Retribusi dipungut setelah Wajib Retribusi menerima pelayanan dan selanjutnya diberi tanda terima berupa karcis;

 

b.

Retribusi dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari camat dan hasil pemungutan langsung disetorkan ke tempat pemungutan yang telah ditetapkan oleh Camat;

 

c.

Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara bruto ke Bendahara penerima;

 

d.

Bendahara penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh wajib retribusi harus dilakukan secara tunai.

(2)

Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setiap bulan.

(3)

Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Bendahara Penerimaan.

(4)

Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(5)

Dalam hal Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan di tagih bersamaan tagihan retribusi bulan berikutnya.

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang diterbitkan oleh camat sesuai kewenangannya.

(2)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2)

Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah camat.

(4)

Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur sebagai berikut:

 

a.

Camat melakukan inventarisasi terhadap piutang retribusi yang sudah kadaluarsa;

 

b.

Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, camat menyusun daftar piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk dilaksanakan penelitian administrasi;

 

c.

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan kepada setiap wajib retribusi dan setiap jenis retribusi;

 

d.

Laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

 

e.

Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan bahan penyusunan Keputusan Camat tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

(2)

Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui camat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;

 

b.

Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat telaah yang disampaikan kepada Walikota;

 

c.

Berdasarkan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota memberikan persetujuan dan penolakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

 

d.

Walikota melalui camat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan persetujuan/penolakan, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;

 

e.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berupa menerima atau menolak;

 

f.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Dinas, Badan, dan lembaga teknis lainnya melakukan pembinaan, pengendalian pemungutan Retribusi di masing-masing kecamatan secara berkala.

(2)

Camat melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Retribusi kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

 

 

 

 

 

(1)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan/atau peraturan tersendiri.

(2)

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka peraturan yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

 

 

 

 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

 

 

 

 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Februari 2015
WALIKOTA MAKASSAR,
ttd.
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
ttd.
H. IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 6