Peraturan Walikota Kota Gorontalo Nomor: 16 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

b.

bahwa pemberian pengurangan dan keringanan pajak didasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5950);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Gorontalo.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.

3.

Walikota adalah Walikota Gorontalo.

4.

Badan Keuangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Kota Gorontalo.

5.

Kepala Badan Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.

6.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

8.

Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

9.

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

10.

Surat Pemberitahuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SPTPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11.

Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

12.

Keterangan dari Pejabat Pemerintah terkait adalah keterangan yang dibuat oleh pejabat atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keterangan dan dokumen resmi.

13.

Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah rumah dengan type T-21, T-27, T-36 yang perolehannya dibiayai melalui fasilitas kredit kepemilikan rumah yang bunganya disubsidi.

14.

Rumah Susun Sederhana (RSS) adalah bangunan rumah tinggal bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian dengan luas maksimum 21 m² (dua puluh satu meter persegi).

15.

Sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan adalah sekolah bukan milik pemerintah yang dapat berupa Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi atau pendidikan yang setingkat/sederajat yang mempunyai izin dari Instansi pemerintah yang berwenang.

21.

Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-semata tidak mencari keuntungan adalah tanah dan/atau bangunan yang diperoleh Wajib Pajak dan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-semata tidak mencari keuntungan.

22.

Keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan hak atau kewajiban di bidang perpajakan dalam jangka waktu yang diberikan Undang­-Undang atau peraturan lain karena ada peristiwa atau keadaan luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Wajib Pajak misalnya bencana alam, sakit, atau peristiwa lain yang bukan kesalahan Wajib Pajak yang dapat dibuktikan secara meyakinkan.

23.

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.

24.

Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah Daerah.

25.

Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.

26.

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

27.

Tanda tangan elektronik atau digital dan stempel adalah informasi elektronik yang dilekatkan memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak untuk menunjukan identitas dan status yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat sebagai wajib pajak yang melakukan pengajuan permohonan keringanan pembayaran BPHTB.

 

 

 

 

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah:

a.

pemberian keringanan dan pengurangan BPHTB sudah dapat ditentukan berdasarkan kriteria sesuai dengan kondisi wajib pajak; dan

b.

proses pengajuan permohonan keringanan dan pengurangan pembayaran BPHTB dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

a.

kewenangan, pengurangan dan keringanan; dan

b.

ketentuan lain-lain.

 

 

 

 

 

 

Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan:

a.

pengurangan ketetapan BPHTB terutang;

b.

keringanan Pembayaran BPHTB.

 

 

 

 

 

(1)

Pemberian pengurangan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(2)

Pemberian pengurangan BPHTB dengan pertimbangan kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak adalah sebagai berikut:

 

a.

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan berpenghasilan rendah dibawah UMK, diberikan pengurangan sebesar 25% (lima puluh persen) dari BPHTB yang terutang;

 

b.

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari BPHTB yang terutang;

 

c.

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung atau dibayar secara angsuran dari pengembang diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang;

 

d.

Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dan merupakan wajib pajak tidak mampu, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;

 

e.

Wajib Pajak orang pribadi yang menerima waris atau hibah wasiat dan merupakan wajib pajak tidak mampu, diberi pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang;

 

f.

Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak terutang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang berdasarkan Basis Data Terpadu.

(3)

Pemberian pengurangan BPHTB dengan pertimbangan kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang.

(4)

Perolehan tanah dan/atau bangunan oleh yayasan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang.

(5)

Berdasarkan kondisi tertentu objek pajak dapat diberikan pengurangan BPHTB sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari BPHTB yang ditetapkan.

(6)

Kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB setelah menerima Perhitungan Sementara BPHTB dari Badan Keuangan.

(2)

Wajib Pajak membayar BPHTB terutang sebesar perhitungan yang tercantum dalam Keputusan tentang Pemberian Pengurangan BPHTB.

(3)

Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(4)

Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) ketetapan BPHTB terutang per objek pajak dan subjek pajak dalam 1 (satu) tahun.

(5)

Terhadap Wajib Pajak yang sama dan memiliki beberapa objek pajak maka wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak dalam satu tahun.

(6)

Dalam hal wajib pajak telah diberikan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, maka wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB atas objek pajak yang sama.

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui Kepala Badan.

(2)

Permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan berpenghasilan rendah dibawah UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, wajib dilampiri:

 

a.

Perhitungan penetapan jumlah BPHTB dari Badan;

 

b.

fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

 

c.

fotocopy slip gaji terakhir;

 

d.

fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain; dan

 

e.

fotocopy surat keterangan dari Badan Pertanahan Negara terkait adanya program pemerintah di bidang pertanahan.

 

f.

Surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi urusan sosial yang berpedoman pada Basis Data Terpadu.

(3)

Permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib dilampiri:

 

a.

Perhitungan Penetapan jumlah BPTHB dari Badan;

 

b.

fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain.

 

c.

fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan surat pernyataan atau keterangan pejabat pemerintah terkait; dan

 

d.

keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, mengenai pemberian Hak Guna Bangunan atau hak lainnya;

(4)

Permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung atau dibayar secara angsuran dari pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, wajib dilampiri:

 

a.

Perhitungan Penetapan jumlah BPTHB dari Badan;

 

b.

bukti kepemilikan rumah susun, Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana (RSS) serta Rumah Sangat Sederhana (RSS);

 

c.

fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain; dan

 

d.

Surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang.

(5)

Permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dan merupakan wajib pajak tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d serta wajib pajak orang pribadi yang menerima waris atau hibah wasiat dan merupakan wajib pajak tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dilampiri:

 

a.

fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/sertifikat Hak atas Tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun/Dokumen lain;

 

b.

akta hibah, waris atau hibah wasiat;

 

c.

Perhitungan Penetapan jumlah BPTHB dari Badan;

 

d.

fotocopy KTP dan Kartu Keluarga/Identitas lain;

(6)

Permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, wajib dilampiri:

 

a.

Perhitungan Penetapan jumlah BPTHB dari Badan;

 

b.

fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

 

c.

Surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi urusan sosial yang berpedoman pada Basis Data Terpadu;

 

d.

fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain.

(7)

Permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), wajib dilampiri:

 

a.

Perhitungan Penetapan jumlah BPTHB dari Badan;

 

b.

Surat keterangan hasil ganti rugi dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Pemerintah Daerah atau surat keterangan pembebasan tanah dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Pemerintah Daerah;

 

c.

fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/sertifikat hak atas tanah atau hak milik/Dokumen lain;

 

d.

fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain; dan

(8)

Permohonan pengurangan BPHTB terhadap perolehan tanah dan/atau bangunan oleh yayasan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), wajib dilampiri:

 

a.

Perhitungan Penetapan jumlah BPTHB dari Badan;

 

b.

Akta Pendirian dan perubahannya;

 

c.

Surat izin usaha dari instansi berwenang;

 

d.

Surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat yang terkait;

 

e.

fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain.

(9)

Permohonan pengurangan BPHTB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), atau ayat (8), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(10)

Kepala Badan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai alasan yang mendasari, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

(11)

Terhadap permohonan pengurangan BPHTB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan jawaban.

(12)

Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa:

 

a.

mengabulkan permohonan dengan menerbitkan Keputusan Pengurangan BPHTB; atau

 

b.

menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan yang jelas.

(13)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah terlampaui, namun Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Badan wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan Wajib Pajak atas pengurangan atau keringanan BPHTB yang diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan dilaksanakan dengan mekanisme:

 

a.

secara langsung;

 

b.

melalui pos dengan bukti penerimaan surat; atau

 

c.

melalui pelayanan online dalam website Badan.

(2)

Atas penyampaian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:

 

a.

tanda terima surat permohonan yang diberikan oleh Badan;

 

b.

tanda terima melalui pos tercatat; atau

 

c.

tanda terima secara online.

 

 

 

 

Tanggal bukti penerimaan surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

a.

tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal surat permohonan Wajib Pajak disampaikan secara langsung;

b.

tanggal diterimanya surat permohonan melalui pos yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal surat permohonan Wajib Pajak disampaikan melalui pos;

c.

tanggal yang tercantum pada bukti permohonan online melalui website Badan dalam hal surat permohonan Wajib Pajak disampaikan melalui online.

 

 

 

 

(1)

Keputusan Kepala Badan atas permohonan pengurangan atau keringanan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor Badan, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL).

(3)

Laporan Hasil Penelitian Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

 

 

 

 

(1)

Setelah mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), kepala badan menetapkan keputusan pengurangan dan/atau keringanan.

(2)

Penandatanganan dan pemberian stempel atas Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara:

 

a.

manual yaitu tanda tangan biasa dan stempel basah; atau

 

b.

tanda tangan elektronik atau digital dan stempel elektronik.

(3)

Tanda tangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual.

 

 

 

 

Bentuk formulir Keputusan Kepala Badan mengenai pengurangan BPHTB ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan BAB VI Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

 

 

 

 

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 April 2019
WALIKOTA GORONTALO,
ttd.
MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,
ttd.
ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 16