Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor: 20 Tahun 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan dipandang perlu mengatur pelaksanaannya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swakelola dan Tata cara Pengelolaan Keuangannya;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

13.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 seri D);

14.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

15.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri C);

16.

Peraturan Walikota Bogor Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan Labkesda (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 14 Seri E);

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA BOGOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KESEHATAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Bogor.

2.

Walikota adalah Walikota Bogor.

3.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.

4.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

5.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bogor.

6.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

7.

Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

8.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

9.

Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

10.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas dan di Dinas.

11.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang mendapatkan penyelenggaraan kesehatan di Puskesmas, Labkesda dan di Dinas wajib melakukan pendaftaran.

(2)

Jenis penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

 

a.

Penyelenggaraan Kesehatan oleh Puskesmas:

 

 

1)

Pelayanan Pengobatan dasar:

 

 

2)

Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis;

 

 

3)

Pemeriksaan Laboratorium;

 

 

4)

Pemeriksaan Rontgen;

 

 

5)

Pelayanan Klinik Bersalin dan Operasi;

 

 

6)

Pelayanan Perawatan Gigi dan Operasi;

 

 

7)

Pelayanan Pengujian Kesehatan;

 

 

8)

Pelayanan KB Mantap;

 

 

9)

Pelayanan Rawat Inap dan Operasi Kecil;

 

 

10)

Pelayanan Fogging Tanpa Indikasi/Fokus.

 

b.

Penyelenggaraan kesehatan oleh Dinas Kesehatan:

 

 

1)

Pelayanan Pengujian Kesehatan termasuk pelayanan pemeriksaan Kesehatan Calon Haji (Tahap kedua);

 

 

2)

Pelayanan ambulans;

 

 

3)

Pelayanan Pemeriksaan Kesegaran Jasmani untuk Pusat Kesehatan Olah Raga (PKO);

 

 

4)

Pelayanan Izin Penyelenggaraan Usaha dan Sarana Kesehatan.

 

c.

Penyelenggaraan kesehatan oleh Labkesda.

(3)

Pendaftaran penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku Register Kunjungan dan dikenakan retribusi penyelenggaraan kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pendaftaran sesuai dengan jenis penyelenggaraan yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka penyelenggaraan kesehatan yang diberikan dikelompokkan berdasarkan komponen sebagai berikut:

a.

rawat jalan;

b.

rawat inap;

c.

tindakan medik;

d.

pemeriksaan penunjang diagnostik;

e.

pelayanan ambulans;

f.

pelayanan perizinan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Lingkup Izin Penyelenggaraan Usaha dan Sarana Kesehatan terdiri dari:

 

a.

praktik dokter umum/dokter gigi;

 

b.

praktik dokter spesialis;

 

c.

balai pengobatan;

 

d.

klinik rontgen/praktik radiologi;

 

b.

rumah bersalin;

 

c.

praktik bidan;

 

d.

praktik asuhan keperawatan;

 

e.

laboratorium kesehatan;

 

f.

apotek;

 

g.

klinik fisioterapi;

 

h.

toko obat;

 

i.

optikal;

 

j.

sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);

 

k.

salon kecantikan;

 

l.

sehat pakai air (spa);

 

m.

izin mendirikan rumah sakit;

 

n.

pengobatan tradisional;

 

o.

sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga;

 

p.

tarif pemberian laik sehat jasa boga;

 

q.

biaya pengambilan dan pengiriman sampel;

 

r.

tarif pemberian laik sehat dam;

 

s.

tarif pemberian laik sehat rumah makan dan restoran;

 

t.

biaya pemeriksaan hygiene dan sanitasi;

 

u.

laik sehat hotel.

(2)

Terhadap pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Rincian biaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

 

a.

rawat jalan meliputi biaya jasa konsultasi medik dan jasa puskesmas serta biaya tindakan medik lainnya;

 

b.

rawat inap dan/atau operasi meliputi biaya akomodasi dan penggunaan fasilitas rawat inap;

 

c.

pelayanan ambulans meliputi biaya pemeliharaan dan jasa medik;

 

d.

pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi biaya bahan dan alat.

(2)

Rincian biaya pelayanan perizinan penyelenggaraan usaha kesehatan meliputi:

 

a.

biaya administrasi;

 

b.

peninjauan lapangan;

 

c.

pengawasan dan/atau pembinaan.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi penyelenggaraan kesehatan untuk semua jenis pelayanan ditetapkan untuk 1 (satu) kali pelayanan.

(2)

Tarif retribusi bagi sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o diberikan paling banyak untuk 3 sertifikasi produk.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2)

Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi dalam bentuk Tanda Bukti Pembayaran retribusi.

(3)

Petugas pungut wajib menyetor hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bendaharawan khusus penerima dengan menggunakan formulir sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Hasil Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

 

 

 

 

 

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis yang sudah diporporasi dan/atau tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan.

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 September 2006
WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI E