Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor: 21 Tahun 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang­-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

10.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9);

11.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28);

12.

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 84).

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

 

 

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Banjarmasin;

2.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

3.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;

4.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;

5.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Walikota untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak;

6.

Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;

7.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

 

 

 

 

 

 

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
 

(1)

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

 

a.

Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;

 

b.

Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(2)

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

 

a.

Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

 

 

1)

Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

 

 

2)

Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

 

 

3)

Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;

 

 

4)

Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau

 

 

5)

Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

 

b.

Wajib Pajak badan meliputi:

 

 

Objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3)

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(4)

Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB.

(2)

PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

(3)

Apabila Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

 

 

 

 

 

 

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan:

a.

Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1);

b.

Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau

c.

Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2)

Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:

 

a.

Perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB; atau

 

b.

Perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

 

 

 

 

 

 

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

 

a.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB;

 

b.

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

 

c.

Diajukan kepada Walikota melalui UPTD/Dinas;

 

d.

Dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB yang dimohonkan Pengurangan;

 

e.

Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

 

1)

Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:

 

 

 

a)

Wajib Pajak Badan; atau

 

 

 

b)

Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

 

 

2)

Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

(2)

Pengurangan atau Penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu:

 

a.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;

 

b.

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;

 

c.

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;

 

d.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;

 

e.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3)

Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(4)

Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

 

 

 

 

 

 

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

a.

Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

 

1.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa:

 

 

a)

Fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;

 

 

b)

Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; dan/atau

 

 

c)

Dokumen pendukung lainnya.

 

2.

Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:

 

 

a)

Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas dan penghasilan Wajib Pajak rendah;

 

 

b)

Fotokopi Kartu Keluarga;

 

 

c)

Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;

 

 

d)

Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau

 

 

e)

Dokumen pendukung lainnya.

 

3.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa:

 

 

a)

Fotocopy surat keputusan pensiun;

 

 

b)

Fotocopy slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;

 

 

c)

Fotocopy kartu keluarga;

 

 

d)

Fotocopy rekening listrik, air dan/telepon;

 

 

e)

Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; dan/atau

 

 

f)

Dokumen pendukung lainnya.

 

4.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa:

 

 

a)

Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;

 

 

b)

Fotocopy kartu keluarga;

 

 

c)

Fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;

 

 

d)

Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; dan/atau

 

 

e)

Dokumen pendukung lainnya.

 

5.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa:

 

 

a)

Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;

 

 

b)

Fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya;

 

 

c)

Fotocopy kartu keluarga;

 

 

d)

Fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;

 

 

e)

Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; dan/atau

 

 

f)

Dokumen pendukung lainnya.

b.

Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa:

 

1.

Fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;

 

2.

Fotocopy SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;

 

3.

Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; dan/atau

 

4.

Dokumen pendukung lainnya.

 

 

 

 

 

 

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa:

a.

Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;

b.

Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau

c.

Dokumen pendukung lainnya.

 

 

 

 

 

 

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

 

 

 

 

 

 

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan:

a.

Sebelum SPPT PBB diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

b.

Setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal:

 

1.

Dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

 

2.

Dengan PBB yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu:

 

 

a)

Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

 

 

b)

Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;

 

 

c)

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB Sulit dipenuhi;

 

 

d)

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

 

3. Dengan PBB yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu:

 

 

a)

Dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;

 

 

b)

Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

 

 

 

 

 

 

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

a.

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa:

 

1.

Satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;

 

2.

Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

 

3.

Diajukan kepada Walikota melalui UPTD/Dinas oleh Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;

 

4.

Diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan;

 

5.

Tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.

b.

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa:

 

1.

Satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB tahun pajak yang sama;

 

2.

Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

 

3.

Diajukan kepada Walikota melalui UPTD/Dinas oleh:

 

 

a)

Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1;

 

 

b)

Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2 dan angka 3.

 

4.

Dilampiri fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan;

 

5.

Diajukan dalam jangka waktu:

 

 

a)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;

 

 

b)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;

 

 

c)

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang di luar kekuasaanya.

 

6.

Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

7.

Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 3 huruf a), berupa:

 

a.

Fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;

 

b.

Fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau

 

c.

Dokumen pendukung lainnya.

(2)

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 3 huruf b) berupa:

 

a.

Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;

 

b.

Fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau

 

c.

Dokumen pendukung lainnya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2)

Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:

 

a.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

 

b.

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

 

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3)

Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

 

a.

Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;

 

b.

Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(4)

Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB yang terutang paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2)

Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB yang terutang lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

 

 

 

 

 

 

(1)

Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(2)

Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(3)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan PBB.

(4)

Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada:

 

a.

Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan;

 

b.

Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(5)

Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.

(2)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(3)

Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

 

 

 

 

 

 

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah:

a.

tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau

b.

tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas atau Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bentuk Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan secara perorangan dan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(2)

Bentuk Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(3)

Bentuk Surat Pemberitahuan Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

Bentuk format Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Juni 2012
WALIKOTA BANJARMASIN,
ttd.
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
ttd.
H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 21