Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor: 20 Tahun 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir;

b.

bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

10.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);

11.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

2.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi Dan lnformatika Kota Banjarmasin.

3.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengelola dan menerbitkan izin.

4.

Orang adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing di Kota Banjarmasin.

5.

Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6.

Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.

7.

Juru parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ketempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.

8.

Rambu parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang, huruf, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna parkir.

9.

Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.

10.

Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

11.

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir.

12.

Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.

13.

Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir diluar badan jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.

14.

Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marak jalan.

15.

Penyelenggara parkir adalah orang Warga Negara lndonesia atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

16.

Tanda biaya parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir diluar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi pelabuhan dan bandara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelenggaraan parkir dilaksanakan dalam bentuk:

a.

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;

b.

Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan badan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Lokasi penyelenggaraan parkir yang dapat dikerjasamakan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

 

a.

penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di badan jalan;

 

b.

penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di Daerah Milik Jalan (DMJ) atau daerah pengawasan jalan.

(2)

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan dengan memperhatikan :

 

a.

jalan yang digunakan adalah jalan lingkungan;

 

b.

satuan ruang parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan v/c ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 0°,30°,45°,60°,90°;

 

c.

dinyatakan dengan rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan;

 

d.

penetapan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas atau Penjabat yang ditunjuk.

(3)

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di Daerah Milik Jalan (DMJ) atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan dengan memperhatikan:

 

a.

keluar masuk kendaraan ke tempat dan atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi.

 

b.

tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang ingin mendapatkan izin penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang terdiri dari :

 

a.

Persyaratan administrasi:

 

 

1)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

 

 

2)

Akte Pendirian Perusahaan;

 

 

3)

Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Jasa Perparkiran;

 

 

4)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan.

 

b.

Persyaratan teknis:

 

 

1)

Tempat parkir merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;

 

 

2)

Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah kepusat-pusat kegiatan;

 

 

3)

Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;

 

 

4)

Harus memiliki batas-batas khusus untuk taman/pelataran/lingkungan parkir;

 

 

5)

Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya;

 

 

6)

Fasilitas Parkir Tempat Khusus Parkir dinyatakan dengan rambu petunjuk yang menyatakan tempat parkir.

(3)

Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.

(4)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan di tempat khusus parkir setelah mendapat izin wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2)

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan izin dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan di tempat khusus parkir.

(3)

Pendaftaran ulang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap penyelenggara parkir harus menempatkan juru parkir di lokasi parkir sesuai dengan rasio ruangan parkir.

(2)

Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:

 

a.

Mengatur keluar dan masuk kendaraan dari/ke tempat parkir;

 

b.

Menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir.

(3)

Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas diberikan:

 

a.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir;

 

b.

Seragam khusus;

 

c.

Tanda pengenal; dan

 

d.

Kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap penyelenggara parkir yang mempekerjakan orang sebagai juru parkir menjadi tenaga kontrak/tenaga harian lepas/karyawan harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang tenaga kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat memungut biaya parkir kepada pengguna parkir.

(2)

Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dihitung berdasarkan penggunaan perjam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.

(3)

Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara parkir melalui Dinas.

(4)

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembahasan dan pertimbangan berdasarkan antara lain kriteria layanan, tingkat pengembalian investasi, nilai suku bunga berjalan dan pertimbangan administrasi/teknis lainnya.

(5)

Pembahasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama dengan unsur asosiasi penyelenggara parkir dan/atau instansi lainnya.

(6)

Tata cara dan persyaratan penetapan biaya parkir ditempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

(7)

Biaya parkir sebelum ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sama dengan tarif retribusi ditempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan secara borongan yang pelaksanaannya dilakukan secara lelang.

(2)

Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lelang kegiatan pemungutan retribusi yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bukan pelelangan retribusinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh petugas/tempat pemungutan setiap ka1i parkir dan berlangganan.

(2)

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir atau stiker parkir berlangganan.

(3)

Pembayaran atas pemungutan berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas atau tempat lain yang ditentukan.

(4)

Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Maret 2014
WALIKOTA BANJARMASIN,
ttd.
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 13 Maret 2014
ISEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
ttd.
H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 2