Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor: 908 Tahun 2017

 

 

 

 

 

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

b.

Bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 315 Tahun 2015, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali dengan Peraturan Wali Kota;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Biaya Cetak Peta;

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

8.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

9.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;

11.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

12.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

 

 

 

 

 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

 

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Bandung.

2.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4.

Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bandung.

5.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

6.

Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

 

 

 

 

 

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penerima Insentif
 

(1)

Insentif diberikan kepada Dinas dan pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

(2)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

 

a.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;

 

b.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan

 

c.

Pejabat dan pegawai pada DPMPTSP sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

 

 

 

 

 

(1)

Insentif diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.

(2)

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan target penerimaan retribusi sebagai berikut:

 

a.

pencapaian target sampai dengan triwulan I adalah sebesar 10% (sepuluh persen);

 

b.

pencapaian target sampai dengan triwulan II adalah sebesar 30% (tiga puluh persen);

 

c.

pencapaian target sampai dengan triwulan III adalah sebesar 60% (enam puluh persen);

 

d.

pencapaian target sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100% (seratus persen).

 

 

 

 

 

(1)

Pencapaian target penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi berdasarkan target penerimaan per-jenis retribusi sebagai berikut:

 

a.

Izin Mendirikan Bangunan

 

 

1.

pencapaian target sampai dengan triwulan I adalah sebesar 10% (sepuluh persen);

 

 

2.

pencapaian target sampai dengan triwulan II adalah sebesar 29,25% (dua puluh sembilan koma dua puluh lima persen);

 

 

3.

pencapaian target sampai dengan triwulan III adalah sebesar 58,80% (lima puluh delapan koma delapan puluh persen); dan

 

 

4.

pencapaian target sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100% (seratus persen).

 

b.

Izin Gangguan (HO)

 

 

1.

pencapaian target sampai dengan triwulan I adalah sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen);

 

 

2.

pencapaian target sampai dengan triwulan II adalah sebesar 45,45% (empat puluh lima koma empat puluh lima persen);

 

 

3.

pencapaian target sampai dengan triwulan III adalah sebesar 81,30% (delapan puluh satu koma tiga puluh persen);

 

 

4.

pencapaian target sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100% (seratus persen).

 

c.

Izin Trayek

 

 

1.

pencapaian target sampai dengan triwulan I adalah sebesar 6% (enam persen);

 

 

2.

pencapaian target sampai dengan triwulan II adalah sebesar 24,85% (dua puluh empat koma delapan puluh lima persen);

 

 

3.

pencapaian target sampai dengan triwulan III adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen);

 

 

4.

pencapaian target sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100% (seratus persen).

 

d.

Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

 

 

1.

pencapaian target sampai dengan triwulan I adalah sebesar 15% (lima belas persen);

 

 

2.

pencapaian target sampai dengan triwulan II adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

 

 

3.

pencapaian target sampai dengan triwulan III adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen);

 

 

4.

pencapaian target sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100% (seratus persen).

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan pencapaian target per-jenis retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tidak tercapai, maka insentif tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan II.

(2)

Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tidak tercapai, maka insentif tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan III.

(3)

Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b telah tercapai atau lebih, maka insentif dapat dibayarkan yang meliputi insentif pada triwulan I yang belum terbayarkan dan insentif triwulan II.

(4)

Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c tidak tercapai, maka insentif tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan IV.

(5)

Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c telah tercapai, maka insentif dapat dibayarkan pada awal triwulan IV.

(6)

Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d telah tercapai, maka insentif dapat dibayarkan pada awal triwulan IV.

(7)

Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak tercapai tetapi melebihi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, maka insentif dapat dibayarkan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum terbayarkan.

(8)

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

 

 

 

 

 

Bagian Kedua
Sumber Insentif
 

Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Besaran Insentif
 

(1)

Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.

(2)

Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya proposional pembayaran insentif kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sesuai dengan pagu anggaran hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan capaian target realisasi kinerja pemungutan retribusi.

(2)

Besarnya insentif pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi ditentukan adalah sebagai berikut:

 

a.

di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

 

b.

Rp1.000.000.000.000.00 (satu triliun rupiah), sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

 

c.

Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(3)

Penetapan besaran pembayaran insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

 

 

 

 

 

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 

(1)

Dinas menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2)

Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

 

 

 

 

 

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 315 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 September 2017
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 22 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD.
YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 55