Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor: 836 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung;

9.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 891 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah.

 

(2)

Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah, dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Belanja Hibah yang bersangkutan.

 

(3)

Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah sesuai persyaratan administratif, maka Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Walikota.

 

(4)

Proposal yang telah diterima oleh Walikota selanjutnya didisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah untuk didistribusikan kepada SKPD sesuai bidangnya, yang meliputi:

 

 

a.

perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

 

 

b.

lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup;

 

 

c.

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

 

 

d.

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;

 

 

e.

penanaman modal, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

 

 

f.

pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;

 

 

g.

kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;

 

 

h.

pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan;

 

 

i.

perumahan dan urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;

 

 

j.

perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;

 

 

k.

kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

 

 

l.

sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah;

 

 

m.

kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;

 

 

n.

ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja;

 

 

o.

koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;

 

 

p.

kepemudaan dan olah raga non profesional, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;

 

 

q.

kebudayaan dan adat istiadat, pariwisata dan kesenian, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

 

 

r.

komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;

 

 

s.

pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

 

 

t.

otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;

 

 

u.

perusahaan daerah dan perekonomian, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;

 

 

v.

kearsipan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 14 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

 

(2)

Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

 

(3)

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam Rancangan APBD.

 

(4)

PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek Belanja Hibah.

 

(5)

SKPD menganggarkan Belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah atau jasa, dan rincian objek Belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

 

(6)

Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Hibah yang dituangkan dalam dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

 

(7)

Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis Belanja Hibah dituangkan dalam Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Walikota melalui Kepala DPKAD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:

 

 

a.

Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari:

 

 

 

1.

Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;

 

 

 

2.

NPHD;

 

 

 

3.

salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Walikota Penerima Belanja Hibah;

 

 

 

4.

salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;

 

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Walikota;

 

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup.

 

 

b.

Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri dari:

 

 

 

1.

surat permohonan pencairan Belanja Hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;

 

 

 

2.

NPHD;

 

 

 

3.

salinan/fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;

 

 

 

4.

salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;

 

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain;

 

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

 

c.

Belanja Hibah untuk Masyarakat, terdiri dari:

 

 

 

1.

surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;

 

 

 

2.

NPHD;

 

 

 

3.

salinan/fotocopy KTP atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;

 

 

 

4.

salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;

 

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/ pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;

 

 

 

6.

surat pernyataan tanggungjawab.

 

 

d.

Belanja Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:

 

 

 

1.

surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;

 

 

 

2.

NPHD;

 

 

 

3.

salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;

 

 

 

4.

salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;

 

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan;

 

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

(2)

Kepala DPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara Belanja Hibah untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

 

(3)

Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK- PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Kepala DPKAD selaku PPKD.

 

(4)

Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

 

(5)

Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (6), yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerima Belanja Hibah bertanggung jawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.

 

(2)

Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

 

 

a.

untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi:

 

 

 

1.

laporan penggunaan;

 

 

 

2.

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan

 

 

 

3.

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

b.

untuk penggunaan Belanja Hibah berupa barang atau jasa, meliputi:

 

 

 

1.

laporan penggunaan;

 

 

 

2.

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan

 

 

 

3.

salinan bukti serah terima barang atau jasa.

 

(3)

Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.

 

(4)

Penerima Belanja Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.

 

(5)

Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(6)

Pertanggungjawaban pemberi hibah atas belanja hibah meliputi:

 

 

a.

permohonan dari calon penerima belanja hibah kepada Walikota;

 

 

b.

NPHD;

 

 

c.

Surat Pernyataan tanggung jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

 

 

d.

SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian belanja hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian belanja hibah berupa barang/jasa.

 

(7)

Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan ayat (6) huruf c, tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 27 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

 

(2)

Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

 

(3)

PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

 

(4)

Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

 

(5)

Realisasi Belanja Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

 

(6)

Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

6.

Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 28A, sehingga keseluruhan Pasal 28A berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.

 

(2)

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

 

(3)

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

 

(4)

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 40 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, serta ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

 

(2)

Belanja Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

 

(3)

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam RAPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(4)

PPKD menganggarkan Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial.

 

(5)

Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

 

 

a.

individu dan/atau keluarga;

 

 

b.

masyarakat; dan

 

 

c.

lembaga non pemerintahan.

 

(6)

Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

 

(7)

Dihapus.

 

 

 

 

 

 

8.

Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang diterima dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

9.

Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

 

(2)

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A.

 

(3)

Penyaluran/Penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

 

(4)

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

 

(5)

Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU).

 

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 47 ayat (6) huruf a, dan huruf b, diubah, setelah huruf d ayat (6) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, serta setelah ayat (6) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.

 

(2)

Pertanggungjawaban Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

 

a.

Laporan penggunaan;

 

 

b.

Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;

 

 

c.

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang;

 

 

d.

Salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa barang.

 

(3)

Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

(4)

Penerima Belanja Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d.

 

(5)

Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(6)

Pertanggungjawaban pemberi bantuan sosial atas pemberian belanja bantuan sosial meliputi:

 

 

a.

Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima belanja bantuan sosial kepada Walikota;

 

 

b.

surat keterangan tanggung jawab/pakta integritas dari penerima belanja bantuan sosial yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;

 

 

c.

SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian belanja bantuan sosial berupa uang;

 

 

d.

Berita Acara Serah Terima barang atas pemberian belanja bantuan sosial berupa barang.

 

 

e.

Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.

 

(7)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf e dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 50 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (5), yaitu ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

 

(2)

Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek Belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

 

(3)

PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Bantuan Sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

 

(4)

Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

 

(5)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

 

(6)

Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah, Konversi dan Pengungkapan Hibah Berupa Barang dan/atau Jasa, dan Konversi Pengungkapan Bantuan Sosial Berupa Barang, tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2012
WALIKOTA BANDUNG,
ttd
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd
EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 41