Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor: 309 Tahun 2013

 

 

a.

bahwa ketentuan tentang petunjuk teknis dan tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012, namun dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung yang mengakibatkan terjadinya perubahan nama dan susunan organisasi Dinas Pendapatan menjadi Dinas Pelayanan Pajak, serta guna lebih meningkatkan kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 perlu diubah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

 

1.

Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

6.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

8.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

9.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 887 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kota Bandung.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

 

3.

Walikota adalah Walikota Bandung.

 

4.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

5.

Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

 

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

 

7.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung.

 

8.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan sektor perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

 

9.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan PBB.

 

10.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

11.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

12.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

 

13.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.

 

14.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

 

15.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

 

16.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

17.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

 

18.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

 

19.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

 

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

 

21.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

 

22.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

 

23.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

 

24.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

 

25.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

26.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk menyampaikan SPOP atau melunasi utang pajak.

 

27.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak daerah kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak.

 

28.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

 

29.

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak daerah untuk menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

 

30.

Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

 

31.

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.

 

32.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak terhadap SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

 

33.

Keberatan adalah upaya administratif yang diajukan wajib pajak kepada walikota atau kepala dinas terhadap jumlah yang dijadikan dasar penghitungan pajak.

 

34.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

35.

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan data yang dilakukan di luar kantor satuan kerja perangkat daerah dalam rangka mencocokkan data objek dan subjek pajak antara yang dilaporkan dalam SPOP dengan data riil.

 

36.

Pemeriksaan Administrasi adalah pemeriksaan data yang dilakukan dalam upaya pencocokan data berdasarkan berkas objek dan subjek pajak.

 

37.

Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

 

38.

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

 

39.

Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang mendapat gelar kehormatan dengan diberikan sebutan veteran pejuang kemerdekaan atau veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia.

 

40.

Janda/Duda Pejuang Kemerdekaan adalah warga negara Republik Indonesia dari isteri/suami Veteran Republik Indonesia yang sudah meninggal.

 

41.

Pejuang Sosial adalah warga negara Republik Indonesia yang bertindak secara langsung mencegah dan/atau menanggulangi masalah sosial pada masyarakat, serta melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup penyandang sosial serta telah diakui pemerintah.

 

42.

Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas untuk memperoleh data objek pajak dan subjek pajak sesuai prosedur pembentukan basis data.

 

43.

Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sesuai dengan peraturan perundangan.

 

44.

Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari semua objek pajak.

 

45.

Penilaian Masal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut Computer Assissted Valuation (CAV).

 

46.

Penetapan Massal adalah proses penghitungan PBB terhutang atas sejumlah objek pajak dalam satu wilayah kelurahan untuk satu tahun pajak tertentu yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan prosedur standar melalui bantuan komputer.

 

47.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah Nomor identifikasi objek pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan yang berlaku secara nasional.

 

48.

Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disebut NIR adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.

 

49.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut ZNT adalah Zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah kelurahan tanpa terikat pada batas blok.

 

50.

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), Pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Dinas.

 

51.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disebut DBKB Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

 

52.

Produsen kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.

 

53.

Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

 

2.

Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Atas dasar pengalihan objek PBB, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi:

 

 

a.

Sebagian, yaitu mutasi atas objek pajak yang dialihkan sebagian kepada wajib pajak lain dengan sisa objek pajak masih atas nama wajib pajak semula atau nama lain;

 

 

b.

Seluruhnya, yaitu mutasi atas objek pajak yang dialihkan seluruhnya kepada wajib pajak lain.

 

(2)

Terhadap objek pajak pecahan diberikan NOP baru dan dilakukan pemutakhiran data grafis.

 

(3)

Permohonan mutasi objek dan subjek PBB, harus dilengkapi dengan:

 

 

a.

Surat permohonan mutasi;

 

 

b.

Bukti perolehan/pengalihan objek pajak;

 

 

c.

Bukti lunas PBB 5 (lima) tahun sebelumnya;

 

 

d.

Mengisi SPOP dan lampiran SPOP;

 

 

e.

Fotocopy SSPD BPHTB;

 

 

f.

Fotocopy KTP/SIM;

 

 

g.

Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis);

 

 

h.

Surat Keterangan dari Lurah;

 

 

i.

Surat Kuasa (apabila dikuasakan).

 

Bukti lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku dalam hal objek pajak baru ditemukan.

 

(4)

Atas permohonan mutasi sebagian dan/atau seluruh objek dan/atau subjek PBB dilakukan penelitian administrasi dan/atau lapangan yang hasilnya dituangkan dalam uraian penelitian.

 

3.

Judul BAB IV diubah dan di antara judul BAB IV dan Pasal 21 disisipkan bagian baru yakni Bagian Kesatu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

4.

Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan Bagian baru yakni Bagian Kedua dan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasak 22C, dan Pasal 22D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota.

 

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Keputusan tersebut.

 

(3)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

 

 

 

(1)

Terhadap satu Keputusan keberatan, diajukan satu surat banding.

 

(2)

Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

 

(3)

Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:

 

 

a.

penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;

 

 

b.

putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

 

(4)

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

 

 

 

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan

 

 

 

Pengajuan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

5.

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) diajukan per tahun secara perorangan.

 

(2)

Permohonan pengurangan wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilampiri dengan:

 

 

a.

Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;

 

 

b.

Fotocopy SSPD/Tanda lunas PBB tahun sebelumnya;

 

 

c.

Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;

 

 

d.

Daftar rincian penghasilan;

 

 

e.

Melampirkan surat ketetapan Bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah untuk objek pajak yang termasuk cagar budaya;

 

 

f.

Khusus dengan objek pajak yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan hidup, dipersyaratkan:

 

 

 

1.

Prosentase antara luas bangunan dengan ruang terbuka hijau sebesar 40 berbanding 60 dari keseluruhan luas tanah;

 

 

 

2.

Mempunyai sumur resapan/biopori;

 

 

 

3.

Mempunyai green wall;

 

 

 

4.

Mempunyai garden roof.

 

(3)

Permohonan pengurangan untuk anggota Veteran Republik Indonesia, termasuk jandanya, tokoh pejuang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c dilampiri dengan:

 

 

a.

Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;

 

 

b.

Fotocopy SSPD/Tanda lunas PBB tahun sebelumnya;

 

 

c.

Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;

 

 

d.

Fotocopy tanda anggota Veteran, SK Pengakuan/Pengesahan dari instansi yang berwenang;

 

 

e.

menyatakan surat keterangan tidak mampu.

 

(4)

Permohonan Pengurangan Wajib pajak Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf h dilampiri dengan:

 

 

a.

Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;

 

 

b.

Fotocopy SSPD/Tanda lunas PBB tahun sebelumnya;

 

 

c.

Fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);

 

 

d.

Fotocopy Akte Pendirian (Badan Usaha);

 

 

e.

Fotocopy Izin Usaha;

 

 

f.

Rekomendasi dari SKPD terkait.

 

(5)

Dalam hal wajib pajak melakukan permohonan pengurangan PBB, Dinas menunjuk petugas untuk melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan serta membuat Uraian Penelitian Pengurangan PBB;

 

(6)

Berdasarkan Uraian Penelitian, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan PBB.

 

(7)

Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan 25% dari besarnya pajak terhutang.

 

 

6.

Judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

 

 

 

7.

Diantara judul Bab VIII dan Pasal 37 disisipkan Bagian baru yakni Bagian Kesatu dan Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluarasa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.

 

(2)

kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

 

a.

diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau,

 

 

b.

ada surat pengakuan utang pajak dari wajib pajak.

 

(3)

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Paksa.

 

(4)

Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

 

(5)

Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

 

8.

Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan Bagian baru yakni Bagian Kedua dan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, dan Pasal 37D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Walikota dapat menerbitkan keputusan Penghapusan Pajak atas usul Kepala Dinas.

 

(2)

Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

 

 

a.

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;

 

 

b.

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

 

 

c.

hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;

 

 

d.

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

 

 

e.

hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota.

 

(3)

Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

 

 

a.

Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

 

 

b.

hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;

 

 

c.

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

 

 

d.

hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota.

 

 

 

(1)

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Dinas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

 

(2)

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Dinas.

 

 

 

(1)

Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B ayat (2), Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.

 

(2)

Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Walikota.

 

 

 

(1)

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37C ayat (2), Walikota menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.

 

(2)

Berdasarkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan:

 

 

a.

penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan

 

 

b.

hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

 

9.

Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Bentuk formulir, petunjuk teknis dan prosedur standar operasi yang berkaitan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

10

Ketentuan Lampiran dihapus.

 

11

Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 330 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Darah masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak saat terutang.

 

(2)

Pada Saat peraturan Walikota Ini berlaku, segala proses yang sedang berjalan sebagai berikut:

 

 

a.

proses penyitaan;

 

 

b.

proses pelelangan;

 

 

c.

proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;

 

 

d.

proses permohonan pengurangan dan keringanan;

 

 

e.

proses keberatan dan/atau banding;

 

 

f.

proses permohonan penghapusan;

 

 

berlaku dan terikat dengan ketentuan peraturan walikota sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

 

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2013
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 29