Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor: 86 Tahun 2011

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

b.

bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;

13.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

14.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPT//2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

15.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPT//2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;

16.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

17.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung;

18.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;

c.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;

d.

Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;

e.

Badan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BPBD Kota Bandar Lampung adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung;

f.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung;

g.

Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung;

h.

Bangunan Gedung adalah Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

i.

Alat pemadam Api adalah Alat/benda untuk memadamk.an api/kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda;

j.

Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah Sistem yang terdiri atas peralatan, perlengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;

k.

Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah Sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan;

l.

Alarm Kebakaran adalah Suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran otomatis, bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu;

m.

Hydrant adalah Alat yang dapat mengeluarkan air yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydrant halaman maupun hydrant gedung;

n.

Pemercik (Spingkler) otomatis adalah Suatu pemancar air yang berkerja secara otomatis;

o.

Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah Tindakan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;

p.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;

q.

Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

r.

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi;

s.

Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

t.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

u.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;

v.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

w.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

x.

Surat untuk Nomor Peserta Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Surat yang dikeluarkan guna mengetahui bahwa Wajib Retribusi telah selesai melakukan/melunasi pembayaran Retribusi;

y.

Surat untuk Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Retribusi Daerah (NPPKRD) adalah surat yang di keluarkan guna mengetahui Para Pengusaha telah selesai melakukan/melunasi Pembayaran Retribusi;

z.

Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah;

aa.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

bb.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SPTRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, NWPRD dan NPPKRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

(1)

Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal, kendaraan umum atau pribadi dan pelayanan pemadam kebakaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

 

 

 

 

Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

Tingkat Penggunaan Jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis Alat Pemadam Kebakaran, Berat, Isi, dan Ukuran Alat Pemadam Kebakaran, dan Frekuensi Waktu Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dalam beberapa jenis sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat kegiatan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diselenggarakan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi di Laksanakan Pendaftaran dan/atau Pendataan terhadap Wajib Retribusi;

(2)

Kegiatan Pendaftaran dan/atau Pendataan Wajib Retribusi diawali dengan mempersiapkan SPT Tim Pendataan dan Formulir Pendaftaran/Pendataan;

(3)

Hasil dari Pendaftaran dan/atau Pendataan sebagai bahan mengisi data atau membuat daftar Induk Wajib Retribusi;

(4)

Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan sebagai Penetapan NPWRD atau sejenisnya.

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD;

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT;

(3)

Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;

(2)

Dalam hal Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil Penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat­-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;

(3)

Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) dari nilai Retribusi, dengan menerbitkan STRD;

(4)

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;

(5)

Hasil Pungutan Retribusi merupak.an Pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor ke Kas Daerah;

(6)

Walikota atau Kepala Pelaksana Badan dapat mempertimbangkan Wajib Retribusi untuk mengangsur Wajib Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Walikota melalui Kepala Pelaksana Badan atas SKRD yang diterbitkan;

(2)

(3)

Kepala Pelaksana Badan melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan keberatan yang disampaikan;

(4)

Permohonan Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bukti keadaan di luar kekuasaannya;

(5)

Apabila menurut pertimbangan Kepala Pelaksana Badan, usulan keberatan Wajib Retribusi layak dipertimbangkan, maka Kepala Pelaksana Badan mengusulkan kepada Walikota guna mendapatkan Persetujuan Penetapan;

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan Pembayaran Retribusi berikut bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan permohonan keberatan di Kabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

(2)

Retribusi Terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD;

(3)

Penagihan Retribusi Terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan yang ditandatangani Kepala Pelaksana Badan yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat Jatuh Tempo Pembayaran.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan Pengurangan, Keringanan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi kepada Walikota melalui Kepala Pelaksana Badan;

(2)

Permohonan Pengajuan Pengurangan, Keringanan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;

(3)

Kepala Pelaksana Badan melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan serta pertimbangan atas alasan-alasan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, tertimpa bencana/kerusakan dan masyarakat tidak mampu;

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD;

(5)

Apabila menurut Pertimbangan Kepala Pelaksana Badan permohonan layak dipertimbangkan, maka Kepala Pelaksana Badan mengusulkan kepada Walikota guna mendapatkan Persetujuan Penetapan;

(6)

Pengajuan Permohonan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran Retribusi berikut bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan permohonan dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Pelaksana Badan dapat mengajukan Penghapusan Piutang Retribusi yang kedaluwarsa kepada Walikota;

(2)

Permohonan diajukan secara tertulis disertai dengan data dan alasan-alasan/suatu pertimbangan yang jelas;

(3)

Walikota menetapkan Penghapusan Piutang Retribusi yang tidak kedaluwarsa dengan Keputusan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Badan yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diberi insentif atas dasar pencapaian realisasi penerimaan Retribusi;

(2)

Pemberian Insentif Pungutan Retribusi setelah terlebih dahulu dianggarkan melalui APBD;

(3)

Badan mengajukan penetapan pembagian insentif pungutan retribusi kepada Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(4)

Walikota menetapkan pembagian insentif pungutan Retribusi dengan Keputusan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota menugaskan Kepala Badan untuk melakukan Pemeriksaan Retribusi dalam rangka menguji Kepatuhan Pemeriksaan Wajib Retribusi;

(2)

Kepala Badan Membentuk Tim Pemeriksa Retribusi terdiri dari unsur Dinas/Instansi terkait.

 

 

 

 

 

(I)

Bentuk Pemeriksaan yang terdiri dari:

 

a.

Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan dilakukan di kantor dan di tempat Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis Retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum;

 

b.

Pemeriksaan Sederhana adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Retribusi, meliputi jenis retribusi untuk tahun berjalan.

(2)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

 

a.

Pemberian dan/atau Pencabutan NPWRD;

 

b.

Pemberian dan/atau Pencabutan NPPKRD;

 

c.

Menentukan besarnya jumlah angsuran Retribusi dalam suatu masa retribusi bagi Wajib Retribusi;

 

d.

Wajib Retribusi mengajukan keberatan;

 

e.

Pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.

 

 

 

 

 

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan pada ruang lingkup pemeriksaan retribusi dan Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

(2)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;

(3)

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa:

 

a.

Peringatan tertulis;

 

b.

Penghentian sementara pelayanan umum bagi pelanggar;

 

c.

Penutupan lokasi usaha;

 

d.

Pencabutan izin usaha.

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Agustus 2011
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Cap/Dto.
HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Cap/Dto.
BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 86