Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor: 47 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana maksud dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, khususnya terhadap pemakaian tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah dimanfaatkan/dipergunakan untuk kegiatan jasa/usaha perdagangan di kawasan Pertokoan dan di kawasan Pasar dalam wilayah Kota Bandar Lampung wajib dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b.

bahwa dalam rangka tertib administrasi pungutan retribusi daerah serta dalam rangka pengamanan Aset Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut perlu diatur tata cara pemanfaatannya kembali serta kewajiban­ kewajibannya;

c.

bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok­ Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013):

3.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6 Tahun 1982 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3696);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nom or 3696);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

16.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015;

17.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

18.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

19.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEWAJIBAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

a.

Kota adalah Kota Bandar Lampung.

b.

Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

c.

Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

d.

Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.

e.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.

f.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

g.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

h.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

i.

Jasa adalah Kegiatan Pemerintah yang diberikan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

j.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang sah.

k.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemakaian barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan gedung dan kendaraan/alat berat atau alat-alat besar.

l.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.

m.

Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan Retribusi.

n.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

o.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi Daerah atau sanksi administrasi berupa berupa bunga atau denda.

p.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diatasnya telah berdiri bangunan Ruko/Toko/Kios yang dikuasai oleh Perorangan maupun Badan Hukum sesuai dengan nama yang tertulis didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan.

(2)

Subjek Retribusi Daerah adalah para Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang tercatat sesuai dengan Daftar Tanah dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung baik atas nama Perorangan/Pribadi maupun atas nama Badan Hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa pemakai kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis penggunaan, ukuran, lokasi, zona, luas, tarif dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis penggunaan berupa Toko dan Ruko dengan perhitungan nilai Retribusi sebagai berikut:

 

Luas Toko/Ruko (berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan) x tarif berdasarkan Zona x 12 (dua belas) Bulan x 20 th (dua puluh tahun masa perpanjangan HGB yang diberikan).

(2)

Besaran tarif Retribusi berdasarkan Zonasi lokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung terbagi atas:

(3)

Rincian Nama-Nama Jalan berdasarkan Zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut untuk 20 (dua puluh) tahun dan sesuai dengan masa berlakunya perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

(2)

Pemungutan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dengan terlebih dahulu melakukan pendataan/verifikasi terhadap Wajib Retribusi yang akan menggunakan Tanah Hak Pengelolaan Kota Bandar Lampung.

(3)

Berdasarkan data yang diperoleh maka Dinas Pengelolaan Pasar menetapkan Wajib Retribusi dan besaran Retribusi dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada masing-masing Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

(2)

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka terhadap yang terutang akan dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

(2)

Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT akan ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dan disetor ke Kas Daerah.

(2)

Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi akan ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Menunjuk Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana Proses Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

(2)

Kepala Dinas dapat menunjuk Pejabat Teknis terkait untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sebagai bukti pokok didalam memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi yang terutang adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2)

Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran, surat paksa; atau

 

b.

Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD sampai pada saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam STRD.

(2)

Apabila ketentuan sebagimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, akan diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari.

(3)

Apabila ketentuan sebagimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi maka akan diadakan penutupan terhadap tempat usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku Iagi.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Mei 2011
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/Dto
HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Mei 2011
SEKRETARlS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Cap/dto
Drs. BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 47