Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor: 72 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2019;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oi4 Nomor 2094);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).

10.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1.

Kota adalah Kota Banda Aceh.

2.

Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

3.

Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

4.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.

Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan dan retribusi yang diterima Kota Banda Aceh.

6.

Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah gampong.

7.

Jumlah gampong adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

8.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.

9.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.

10.

Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.

(2)

Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).

(3)

Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

a.

60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebagai alokasi dasar; dan

 

b.

40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan alokasi formula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk {JP), angka kemiskinan (AK), luas wilayah (LW), dan indeks kesulitan geografis {1KG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

IKG gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:

 

a.

ketersediaan prasarana pelayanan dasar;

 

b.

kondisi infrastruktur; dan

 

c.

aksesibilitas/transportasi.

(2)

IKG gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data Kantor statistik Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKG.

(2)

Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:

 

a.

tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus);

 

b.

tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

 

c.

tahap III pada bulan September sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(3)

Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:

 

a.

Reusam Gampong mengenai APBG kepada Walikota; dan

 

b.

laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret.

(4)

Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I yang menunjukkan paling kurang Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni.

(5)

Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II yang menunjukkan paling kurang Dana Bagian Hasil Pajak tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai:

 

a.

penyelenggaraan pemerintahan;

 

b.

pelaksanaan pembangunan; dan

 

c.

pemberdayaan masyarakat gampong.

(2)

Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :

 

a.

operasional perkantoran, Tuha Peut Gampong (TPG), Dusun;

 

b.

penyelenggaraan musyawarah gampong;

 

c.

pengelolaan informasi gampong dan penyelenggaraan perencanaan gampong;

 

d.

penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong dan kerjasama antar gampong;dan

 

e.

kegiatan lainnya sesuai Kondisi gampong.

(3)

Pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

 

a.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;

 

b.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;

 

c.

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;

 

d.

pelestarian lingkungan hidup;

 

e.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

 

f.

pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah; dan

 

e.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BUMG.

(4)

Pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bidang:

 

a.

Pembinaan Kemasyarakatan; dan

 

b.

Pemberdayaan Kemasyarakatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah.

(2)

Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah.

(3)

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Keuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahunan kepada Walikota.

(2)

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

 

a.

Tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;

 

b.

Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

 

c.

Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan;dan

 

d.

Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota menunda penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, dalam hal:

 

a.

Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

 

b.

Terdapat Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau

 

c.

terdapat usulan dari Inspektorat Kota.

(2)

Penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya.

(3)

Dalam hal Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I tidak dilakukan.

(4)

Penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya.

(5)

Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota menyalurkan kembali Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal :

 

a.

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima; dan

 

a.

terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2)

Dalam hal penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKUD.

(3)

Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita·Daerah Kota Banda Aceh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 November 2018 M (11 Rabiul Awal 1440 H)
WALIKOTA BANDA ACEH,
ttd.
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 November 2018 M (11 Rabiul Awal 1440 H)
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
ttd.
BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 12.