Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 55 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang­-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat dengan SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola rumah potong hewan dan memungut Retribusi.

6.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

7.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9.

Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemotongan hewan, laboratorium kesehatan dan klinik hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10.

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang­ undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

12.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

15.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

16.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

17.

Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah perangkat SKPD Pemungut yang ditugasi menyelenggarakan pengelolaan rumah potong hewan dan pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik hewan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

pemeriksaan ante mortem dan pemotongan hewan;

 

b.

pemakaian fasilitas kandang;

 

c.

pemeriksaan post mortem;

 

d.

pemeriksaan labor/uji kualitas daging; dan

 

e.

klinik dan laboratorium kesehatan hewan.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan ternak, laboratorium kesehatan dan klinik hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan/penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pelayanan klinik dan laboratorium kesehatan hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftar dengan menggunakan SPdORD.

(2)

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.

(3)

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD Pemungut.

(4)

SPdORD yang dikembalikan dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut, dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.

(5)

Bentuk/format dan pengadaan SPdORD ditetapkan pelaksanaannya lebih lanjut oleh SKPD Pemungut.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jenis hewan, frekwensi pemakaian/pemanfaatan dan jumlah hewan yang dipotong serta jenis pemeriksaan kesehatan hewan dikalikan dengan tarif yang berlaku.

(2)

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.

(2)

Blanko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan dianggarkan biaya pencetakannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut atau dapat dicetak dengan aplikasi komputer.

(3)

Bentuk/format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

 

Masa Retribusi yaitu perkali pakai atau pertransaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi terutang dilakukan secara tunai pada saat penyerahan hasil pemotongan hewan ternak/hasil pemeriksaan hewan ternak, klinik dan laboratorium kesehatan hewan, dan dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD.

(2)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan dicap lunas/kas register oleh bendahara penerima.

(3)

Penunjukan bendahara penerima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala SKPD Pemungut.

(4)

Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi bendahara penerima diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bendahara Penerima harus menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ke rekening Pemerintah Daerah (Kas Daerah) pada Bank Nagari Sumatera Barat paling lambat l(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setor.

(2)

Pengecualian dari ketentuan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

(3)

Blanko Surat Tanda Setor yang digunakan adalah blanko yang disiapkan dan dicetak oleh SKPD Pemungut atau dibuat dengan aplikasi komputer sesuai dengan bentuk/format sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang­ undangan.

 

 

 

 

 

 

Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan pada SKPD Pemungut atau UPI'D yang ditunjuk sebagai berikut:

a.

pemotongan hewan ternak pada UPI'D Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

b.

pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik hewan pada UPI'D Laboratorium Klinik dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya, sehingga tidak membayar atau kurang bayar Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditagih dengan STRD.

(2)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka SKPD Pemungut harus memberi teguran dengan menerbitkan surat teguran.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.

(2)

Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.

(2)

Bendahara Penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.

(3)

Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima dan petugas yang terkait untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh SKPD Pemungut sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2)

Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi.

(3)

Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada DPKD selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.

(4)

Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku Kas Umum sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga seperti SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(5)

Laporan secara fungsional dan administrasi disiapkan oleh SKPD Pemungut sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­ undangan, sedangkan laporan secara administrasi sesuai dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6)

Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan pengadaan/pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disiapkan dan diadakan oleh SKPD Pemungut sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(7)

Bentuk/format laporan petugas yang terkait dengan pemungutan dan tata cara pembuatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh SKPD Pemungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan alasan yangjelas.

(2)

Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diajukan kepada Gubernur melalui SKPD Pemungut paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SKRD.

(3)

Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh SKPD Pemungut.

(4)

Proses penelitian dan pemeriksaan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.

(5)

Pengembalian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut atau dapat diperhitungkan untuk pengurangan beban kewajiban Retribusi terutang yang akan datang atau Retribusi Daerah lainnya atas nama Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan langsung ke SKPD Pemungut.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketidakbenaran ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

(4)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Gubernur harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.

(3)

Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan, maka diterbitkan SKRDLB.

(5)

SKRDLB disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses oleh SKPD Pemungut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(3)

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan oleh SKPD Pemungut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5)

Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(6)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.

(7)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah melewati jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pambayaran Retribusi dan terhadap pejabat yang diberi tugas memproses pengembalian pembayaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Pemungut paling sedikit memuat:

 

a.

nama dan alamat Wajib Retribusi;

 

b.

besarnya kelebihan pembayaran;

 

c.

alasan yang singkat dan jelas; dan

 

d.

nomor rekening Wajib Retribusi atas nama Wajib Retribusi.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dengan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi;

 

b.

fotokopi SKRD yang berfungsi sebagai bukti pembayaran

(3)

Permohonan diterima oleh Pejabat atau staf yang ditunjuk SKPD Pemungut dengan memberikan bukti penerimaan dan bukti penerimaan dimaksud adalah merupakan bukti saat pemohonan diterima oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berfungsi dan berlaku sebagai bukti pembayaran.

(3)

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta disampaikan ke DPKD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara kas tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Wajib Retribusi sendiri, baik kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan atau pada tahun-tahun sebelumnya atau setelah tutup buku.

(2)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan.

(3)

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh Daerah dan bukti penerimaan bagi Wajib Retribusi.

(4)

SKRDLB dan Keputusan Gubernur tentang pemindahbukuan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kelebihan pembayaran setoran Retribusi yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan dapat dibayar langsung dengan memindahbukukan dari rekening penerimaan Retribusi SKPD Pemungut ke rekening Wajib Retribusi.

(2)

Kelebihan pembayaran Retribusi Daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya disatu sisi tahun anggaran telah berakhir/tutup buku, dapat dibayar dengan memakai/dibebankan pada rekening Dana Tak Terduga yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

 

 

 

 

 

 

 

DPKD dan/atau lnstansi terkait dengan pemungutan wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan dan teknis administrasi pemungutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala SKPD Pemungut atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan kegiatan pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi.

(2)

Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register dan hasil pengawasan/pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2016.

 

 

 

 

 

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 13 Oktober 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
ttd.
IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,
ttd.
ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2OL6 NOMOR 55