Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 4 Tahun 2012

 

 

a.

bahwa dalam rangka kelancaran pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur ;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 

1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20b4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

12.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 200E3 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);

13.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 255);

14.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

3.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

5.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

6.

Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan.

7.

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Prov\nsi Sulawesi Selatan.

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12.

Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu;

13.

Izin Usaha Perikanan adalah Izin untuk melakukan Usaha Perikanan.

14.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi, serta pengawasan penyetorannya;

15.

Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan atau surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

16.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

18.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

19.

Recu adalah tanda bukti pembayaran retribusi yang memuat jumlah retribusi terutang sehingga berfungsi juga sebagai SKRD atau STRD.

20.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi Karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.

20.

Petugas Pemungut adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan keputusan Gubernur.

21.

Pemberian Izin adalah diberikannya izin kepada wajib retribusi untuk melaksanakan kegiatan di bidang tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22.

Pencabutan izin adalah penarikan kembali keputusan yang diterbitkan Gubernur dalam penyelenggaraan perizinan.

23.

Rekening kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

 

 

(1)

Ruang Lingkup Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

 

a.

Retribusi Izin trayek;

 

b.

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

(2)

Retribusi Izin Trayek dikelola oleh Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika.

(3)

Retribusi Izin Usaha Perikanan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

 

 

(1)

Orang Pribadi/Badan yang akan memanfaatkan Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan harus mengajukan permohonan secara tertulis.

(2)

Permohonan dilakukan dengan mengisi SPORD dengan jelas, benar dan lengkap.

(3)

Bentuk dan isi SPORD, sebagaimana tercantum pada lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4)

Format SPORD dapat disiapkan oleh SKPD Pengelola, atau dibuat sendiri oleh subjek Retribusi.

 

(1)

Berdasarkan SPORD, petugas pemungut menetapkan jumlah retribusi yang terutang.

(2)

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan antara tarif sesuai jenis obyek retribusi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dengan salah satu atau beberapa penghitungan lainnya.

(3)

Jumlah retribusi yang terutang ditetapkan dengan Recu yang berfungsi sebagai SKRD.

(4)

Recu ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya, dan petugas pemungut.

(5)

Bentuk dan isi Recu sebagaimana tercantum pada lampiran II dan Lampiran Ill sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dimana penyelenggaraan perizinan diberikan.

(2)

Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Pengelola Retribusi atas nama Gubernur.

(3)

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun.

 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan secara sekaligus atau lunas, kecuali telah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memperbolehkan Wajib Retribusi membayar secara mengangsur dengan bunga 2% (dua persen) perbulan.

(2)

Pembayaran retribusi dapat dilakukan langsung ke Rekening Kas Daerah, atau tempat pelayanan.

 

(1)

Dalam hal pembayaran dilakukan langsung ke Rekening Kas Daerah maka Wajib Retribusi menyampaikan bukti Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti setoran yang sah lainnya kepada petugas Pemungut Retribusi.

(2)

Pelayanan retribusi dilakukan setelah bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan lengkap.

(3)

SKPD Pengelola Retribusi wajib mendorong pembayaran retribusi langsung ke Rekening Kas Daerah.

 

(1)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka pembayaran retribusi diterima oleh Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2)

Setelah melakukan pembayaran Wajib Retribusi menerima Recu lembaran pertama (asli) sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

 

 

(1)

Retribusi yang diterima Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah sesuai Nomor Rekening Penerimaan masing-masing, atau disetor ke Bendahara Penerima SKPD dalam waktu 1x24 jam setelah Retribusi diterima.

(2)

Dalam hal penyetoran dilakukan langsung ke Rekening Kas Daerah, Petugas Pemungut Retribusi melaporkan penyetoran tersebut kepada Bendahara Penerima SKPD disertai bukti setoran dan salinan Recu.

(3)

Dalam hal penyetoran dilakukan ke Bendahara Penerima SKPD, maka Bendahara Penerima menyetor penerimaan tersebut secara bruto ke Rekening Kas Daerah dalam 1 x 24 jam dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Apabila batas akhir waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari Kerja berikutnya;

 

 

(1)

Dalam hal wajib retribusi tidak melunasi utang retribusinya dalam jar,,gka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, Kepala SKPD pengelola retribusi mengeluarkan Surat Peringatan.

(2)

Wajib retribusi harus melunasi utang retribusinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Peringatan.

(3)

Bentuk dan isi Surat Peringatan ditetapkan oleh Kepala SKPD Pengelola retribusi yang bersangkutan.

(4)

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi belum melunasi utang retribusinya, Kepala SKPD Pengelola Retribusi mengeluarkan STRD.

 

BAB VII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Kepala SKPD Pengelola Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas nama Gubernur.

(2)

Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.

(3)

Pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Wajib Retribusi yang mengalami keadaan Kahar (force majeure).

 

(1)

Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk mengurangi jumlah sanksi administrasi maupun mengurangi jumlah pokok retribusi yang terutang.

(2)

Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk memberi kesempatan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan syarat-syarat tertentu.

(3)

Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan Retribusi yang terutang.

(4)

Pemberian pengurangan dan keringanan kepada wajib retribusi sesuai kriteria yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2), tetap memperhatikan aspek keadilan dan akuntabilitas serta kemampuan wajib retribusi yang bersangkutan.

 

(1)

Wajib Retribusi yang meminta pengurangan dan/atau keringanan, atau pembebasan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala SKPD Pengelola Retribusi yang dilengkapi surat-surat atau dokumen yang membuktikan kebenaran alasan permohonannya.

(2)

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diberikan secara selektif dan setelah melalui suatu penelitian terhadap objek dan subyek retribusi yang dibuktikan dengan Berita Acara.

(3)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dituangkan dalam Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Pengelola Retribusi.

 

 

(1)

Bes unya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jeni retribusi daerah berdasarkan sub jenis penerimaan.

(2)

Berdasarkan buku jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.

(3)

Sesuai daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi daerah paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(4)

Laporan realisasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada lembaga fungsional daerah dan Dinas Pendapatan Daerah/SKPD Pengelola Pendapatan bersama bul<ti­ bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

Format dan isi buku jenis penerimaan retribusi daerah dan format laporan realisasi penerimaan retribusi daerah perbulan adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

(1)

Pemberian Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan dilakukan oleh Gubernur.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan tertulis dari pemohon yang dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.

(3)

Kepala SKPD pengelola izin dapat memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Gubernur.

(4)

Syarat dan Tata cara pemberian Izin diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pengelola atas nama Gubernur.

 

Dalam rangka pemberian izin maka, hal-hal menyangkut:

a.

persyaratan Izin;

b.

dokumen yang dibutuhkan;

c.

prosedur pemberian izin;

d.

standar Pelayanan Minimal (SPM);

e.

masa berlaku izin;

f.

Kriteria Mobil Bus Eksekutif (Khusus Izin Trayek)

 

-

pengatur suhu ruangan;

 

-

tempat duduk yang dapat diatur:

 

-

televisi dan vidio; dan

 

-

makanan ringan.

g.

dan lain-lain yang dianggap perlu diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur.

 

 

(1)

Setiap Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan yang telah diterbitkan tidak dapat dialihkan dengan alasan atau dalih apapun ke pihak lain tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Pengalihan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengajuan permohonan secara tertulis dari calon pemilik izin baru dengan melampirkan surat pengajuan/kesepakatan yang bersangkutan dengan pemilik lama.

(3)

Pengalihan izin hanya dapat dilaksanakan apabila pemilik izin telah melunasi segala kewajibannya sampai dengan saatnya terjadi pengalihan hak.

 

 

(1)

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Recu dibuat dalam rangkap lima dengan warna yang berbeda, masing-masing:

 

a.

Lembaran I untuk wajib retribusi;

 

b.

Lembaran II untuk Dinas Pendapatan Daerah;

 

c.

Lembaran Ill untuk Bendahara Penerima SKPD Pengelola;

 

d.

Lembaran IV untuk Kas Daerah; dan

 

e.

Lembaran V untuk Petugas Pemungut/Arsip.

(2)

Setiap Penerbitan Recu dicatat berurutan sesuai nomor dan tanggal penerimaan.

(3)

Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah, Lembaga Pengawasa Fungsional daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan. ·

(4)

Tata cara pemeriksaan dan pengawasan di bidang retribusi daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

(1)

Recu disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(2)

Recu hanya sah setelah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(3)

Kepala SKPD Pengelola Retribusi menyampaikan secara tertulis atas jumlah kebutuhan Recu setiap tahun kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(4)

Pengambilan Recu dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan.

(5)

Recu yang diambil dari Dinas pendapatan Daerah, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

(1)

Kepala SKPD Pengelola Retribusi menyampaikan permintaan Recu kepada Dinas Pendapatan Daerah per triwulan sesuai jumlah kebutuhannya.

(2)

Recu yang telah diambil, dicatat dan dilaporkan berdasarkan jumlah pengambilan, Nomor Recu yang diambil, Recu yang telah digunakan dan sisa yang belum digunakan.

(3)

Laporan atas pengambilan, penggunaan dan sisa Recu disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya, bersama dengan laporan penerimaan retribusi daerah.

(4)

Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat P) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

(1)

SKPD Pengelola Retribusi wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan retribusi tersebut.

(2)

SKPD Pengelola Retribusi masing masing dapat mengajukan Rencana Kerja Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelayanan dan optimalisasi pemungutan retribusi .

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD Pengelola Retribusi setelah dikonsultasikan dengan SKPD terkait.

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2012
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
ttd.
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si., M.H

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
H. A. MUALLIM, S.H., M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 4