Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor: 21 Tahun 2014

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

15.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 8);

 

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

2.

Gubernur adalah Gubernur Riau.

3.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

4.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai SKPD Pemungut.

5.

Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau sebagai SKPD Pemungut.

6.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagai SKPD Pemungut.

7.

Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai SKPD Pemungut.

8.

Retribusi adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

9.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

11.

Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

12.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

 

BAB II
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 

(1)

Pelaksanaan pungutan retribusi diserahkan kepada dan menjadi tanggung jawab SKPD Pemungut yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:

 

a.

Melakukan inventarisasi obyek Retribusi;

 

b.

Mengusulkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

 

c.

Melaksanakan Pemungutan Retribusi;

 

d.

Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan Retribusi;

 

e.

Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan.

(2)

Dinas Pendapatan selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas dalam hal:

 

a.

Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

 

b.

Melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama dengan SKPD Pemungut;

 

c.

Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur.

 

 

 

 

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
 

(1)

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Pembayaran Retribusi dilakukan pada SKPD Pemungut atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

(4)

Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditertibkan.

(5)

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD Pemungut.

(6)

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.

(7)

Bendahara Penerimaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Kas Umum Daerah Provinsi Riau.

(8)

Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit di jangkau dengan komunikasi dan transportasi Kepala SKPD Pemungut dapat menentukan batas waktu penyetoran yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

 

 

 

 

BAB IV
TATA CARA PERMINTAAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
 

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala SKPD Pemungut dengan persyaratan:

a.

Nama dan alamat Wajib Retribusi;

b.

Masa Retribusi;

c.

Besarnya kelebihan pembayaran;

d.

Alasan-alasan yang jelas;

e.

Melampirkan SKRD dan SSRD.

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang kepada Wajib Retribusi.

(2)

Tata cara pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dan penerbit Surat Perintah Membayar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD Pemungut.

 

 

 

 

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Pemungut paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dengan memberikan alasan-alasan yang jelas.

(3)

Sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari Gubernur sudah harus menerbitkan Keputusan Gubernur.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur tidak menerbitkan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:

 

a.

Diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

(5)

Pengakuan retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
 

(1)

Kepada SKPD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi.

(2)

Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut.

(3)

Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut.

 

 

 

 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 April 2014
GUBERNUR RIAU,
ttd.
H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 April 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
ttd.
H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 21