Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor: 15 Tahun 2015

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, perekonomian dan fluktuasi harga serta sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Tarif Retribusi Daerah, dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);

12.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);

13.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Tarif Retribusi Daerah;

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS TARIF RETRIBUSI DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 76 Seri E), angka II. RETRIBUSI JASA USAHA, huruf A. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR.

 

 

a.

Penggunaan gedung di UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Jl. Panglima Sudirman Nomor 93 Malang, terdiri atas:

 

 

 

1)

Ruang Kelas:

 

 

 

 

a)

Kelas A sebesar Rp450.000,00 per ruang per hari;

 

 

 

 

b)

Kelas B sebesar Rp300.000,00 per ruang per hari; dan

 

 

 

 

c)

Kelas C sebesar Rp200.000,00 per ruang per hari.

 

 

 

2)

Kamar:

 

 

 

 

a)

Kelas A sebesar Rp50.000,00 per kamar per hari; dan

 

 

 

 

b)

Kelas B sebesar Rp40.000,00 per kamar per hari.

 

 

b.

Penggunaan bagian Gedung di UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak di Jalan Trunojoyo Nomor 93 Batu, terdiri atas:

 

 

 

1)

Ruang pertemuan (aula) sebesar Rp750.000,00 per hari;

 

 

 

2)

Ruang meeting sebesar Rp250.000,00 per hari; dan

 

 

 

3)

Kamar penginapan sebesar Rp20.000,00 per bed per malam.

 

 

c.

Penggunaan gedung di UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 3 Jombang, terdiri atas:

 

 

 

1)

Ruang pertemuan (aula) sebesar Rp500.000,00 per hari; dan

 

 

 

2)

Ruang Rapat sebesar Rp200.000,00 per hari.

 

 

d.

Penggunaan gedung di UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 30 Blitar terdiri dari:

 

 

 

1)

Ruang rapat lantai II, 2 ruang, masing-masing sebesar Rp200.000,00 per hari; dan

 

 

 

2)

Ruang Aula sebesar Rp400.000,00 per hari.

 

 

e.

Penggunaan Gedung di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra di Jalan Beringin Nomor 13 Malang, terdiri atas:

 

 

 

1)

Gedung pertemuan/aula sebesar Rp500.000,00 per hari;

 

 

 

2)

Ruang rapat/meeting room sebesar Rp150.000,00 per hari; dan

 

 

 

3)

Kamar penginapan sebesar Rp12.500,00 per orang per hari.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan angka 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

 

 

a.

Gedung Pertemuan (Aula) Islamic Centre:

 

 

 

1)

siang, hari biasa (jam 07.00 s/d 14.00) sebesar Rp8.000.000,00 per hari per kegiatan;

 

 

 

2)

siang, hari libur (jam 07.00 s/d 14.00) sebesar Rp9.000.000,00 per hari per kegiatan;

 

 

 

3)

malam, hari biasa (jam 15.00 s/d 22.00) sebesar Rp9.000.000,00 per hari per kegiatan; dan

 

 

 

4)

malam, hari libur (jam 15.00 s/d 22.00) sebesar Rp10.000.000,00 per hari per kegiatan.

 

 

b.

Penggunaan sarana lapangan tenis sebesar:

 

 

 

1)

pagi (jam 06.00 s/d 11.00), sebesar Rp25.000,00 per jam;

 

 

 

2)

sore (jam 14.00 s/d 17.30), sebesar Rp30.000,00 per jam; dan

 

 

 

3)

malam (jam 18.00 s/d 20.00), sebesar Rp35.000,00 per jam.

 

 

c.

Asrama Islamic Centre:

 

 

 

1)

kamar ber-AC, sebesar Rp125.000,00 per hari; dan

 

 

 

2)

kamar standar (non AC), sebesar Rp100.000,00 per hari.

 

 

d.

Sewa gedung Play Group/Taman Kanak-kanak Islamic Centre, sebesar Rp5.000.000,00 per tahun.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Maret 2015
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Maret 2015
an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum
ttd.
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 15 SERI E.