Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 53 Tahun 2020

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020 DAN PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

 

 

 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2020 Dan Pembuatan Sebelum Tahun 2020;

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);

7.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);

9.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020 DAN PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020.

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

2.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.

Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.

Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum.

6.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

7.

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan milik Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan umum dan mempunyai izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran dan menggunakan plat dasar kuning.

8.

Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

9.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

10.

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.

11.

Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

12.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.

13.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

14.

Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

15.

Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

16.

Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

17.

Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.

18.

Kereta Gandengan/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

 

 

 

BAB II
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
 

(1)

Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

 

a.

NJKB; dan

 

b.

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

(2)

NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2019.

(3)

NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh:

 

a.

harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai; dan

 

b.

harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.

(4)

Dalam hal HPU suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, meliputi:

 

a.

Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;

 

b.

Harga kendaraan untuk umum atau pribadi;

 

c.

Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;

 

d.

Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;

 

e.

Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;

 

f.

Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan

 

g.

Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

(5)

NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

 

 

 

(1)

Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).

(2)

Penentuan Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

(3)

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);

 

b.

Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);

 

c.

Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);

 

d.

Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);

 

e.

Blind van nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);

 

f.

Pick up nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);

 

g.

Microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);

 

h.

Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan

 

i.

Light truck dan Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

 

 

 

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.

 

 

 

(1)

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2)

NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

 

 

 

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
 

(1)

Pengenaan PKB Listrik dan BBNKB Listrik untuk angkutan orang dan barang kepemilikan pribadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

(2)

Pengenaan PKB Listrik dan BBNKB Listrik untuk angkutan umum orang paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

(3)

Pengenaan PKB Listrik dan BBNKB Listrik untuk angkutan umum barang paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

 

 

 

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang/Barang
 

(1)

Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

(2)

Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

(3)

Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

(4)

Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

 

 

 

(1)

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan bagi angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha angkutan umum orang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang serta buku uji kendaraan yang masih berlaku.

(2)

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), hanya diberikan bagi angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.

(3)

Khusus kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor mutasi masuk baik dari dalam maupun luar provinsi dan kendaraan bermotor ubah status dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum orang atau kendaraan angkutan umum barang, tidak perlu dilampiri buku uji kendaraan.

(4)

Ketentuan dan persyaratan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang diterbitkan oleh Badan/Dinas/Instansi terkait.

 

 

 

Bagian Keempat
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin
 

(1)

Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk, dikenakan BBNKB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJUB terakhir berdasarkan:

 

a.

Tanggal kwitansi pembelian, tanggal faktur dan/atau tanggal Surat Keterangan Ubah Bentuk.

 

b.

Tahun pembuatan/tahun perakitan kendaraan bermotor yang tercantum pada faktur (penariknya/kepalanya).

(2)

NJUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila NJUB lebih tinggi dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor, maka besaran NJUB sama dengan besaran NJKB.

(3)

NJKB Truck, Light Truk, Bus dan Microbus sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan nilai jual chasis, sehingga dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJUB.

(4)

Dalam hal Pick Up, Blindvan, Pick Up Double Cabin, masih berbentuk Chasis, Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJUB.

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.

(2)

Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.

(3)

Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

 

b.

mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

 

c.

mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

 

d.

mesin dengan isi silinder di atas 10.000cc, sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

 

 

 

Bagian Kelima
Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar
 

(1)

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.

(2)

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU alat-alat berat dan alat-alat besar.

 

 

 

(1)

PKB untuk kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dikenai subsidi.

(2)

PKB kendaraan bermotor yang penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng/tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

 

 

 

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
 

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020, ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Badan atas nama Gubernur.

 

 

 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun Buat 2019 dan Pembuatan sebelum Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

 

 

 

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Desember 2020
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd.
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Desember 2020
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
ttd.
PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 53