Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 21 Tahun 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi dalam pendayagunaan barang milik Daerah yang merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b.

bahwa untuk efektivitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

16.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

17.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

18.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

19.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

20.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

5.

Badan Pelayanan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

6.

Kepala Badan Pelayanan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

7.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah dan/atau jasa atas pemakaian kekayaan Daerah.

9.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

10.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif.

11.

Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau mendapat manfaat atas barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.

Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa barang maupun jasa yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

13.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi atas objek retribusi menurut perundang-undangan retribusi Daerah.

15.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

16.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17.

Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.

18.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD yang dibayarkan ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

19.

Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan dan/atau surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

20.

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDLB yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

21.

Pelayanan Umum adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik dalam pelayanan dasar, pelayanan perijinan, dan pelayanan pembangunan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan Daerah, yang meliputi:

 

a.

tanah;

 

b.

bangunan;

 

c.

ruangan, meliputi:

 

 

1.

ruangan aula gedung/ruang serbaguna;

 

 

2.

lapangan tenis/out door;

 

 

3.

asrama;

 

 

4.

mess;

 

 

5.

guest house;

 

 

6.

cottage;

 

 

7.

ruangan rapat/pertemuan;

 

 

8.

gedung balai pelatihan/penyuluhan;

 

 

9.

gedung theater, wisma seni dan auditorium;

 

 

10.

dermaga;

 

 

11.

lahan tanah untuk parkir; dan

 

 

12.

ruangan lainnya;

 

d.

peralatan laboratorium;

 

e.

alat berat/alat besar dan peralatan bengkel, meliputi:

 

 

1.

peralatan pertanian;

 

 

2.

alat berat;

 

 

3.

peralatan bengkel; dan

 

 

4.

kendaraan angkutan;

 

f.

kendaraan bermotor.

(2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3)

Tidak termasuk objek retribusi:

 

a.

pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum; dan

 

b.

penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

(4)

Pemakaian kekayaan Daerah selain tanah dengan jangka waktu harian untuk kegiatan pasien rehabilitasi rumah sakit jiwa yang menghasilkan produk dengan satuan per buah, kilogram dan/atau lembar, dikecualikan dari objek retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau mendapat manfaat atas kekayaan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah terlebih dahulu harus mendapat ijin pemakaian tanah dari Gubernur.

(2)

Ijin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan ijin pemakaian tanah diajukan kepada Gubernur melalui Badan Pelayanan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala OPD terkait.

(2)

Setiap permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis peruntukan pemakaian tanah.

(3)

Orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan ijin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

mengisi formulir permohonan;

 

b.

melampirkan fotocopy tanda bukti diri bagi pemohon orang pribadi dan akta pendirian bagi pemohon badan:

 

c.

mendapatkan rekomendasi/pertimbangan teknis Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Balai, dengan melampirkan gambar/peta situasi yang menunjukkan lokasinya;

 

d.

melampirkan surat pernyataan; dan

 

e.

persyaratan lainnya sesuai kebutuhan OPD yang menangani fungsi pengelolaan tanah.

(4)

Format formulir permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

OPD yang menangani fungsi pengelolaan tanah wajib melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap setiap permohonan ijin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, berupa pertimbangan teknis/rekomendasi mengenai persetujuan atau penolakan ijin pemakaian tanah, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(2)

Dalam hal permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui, Kepala OPD yang menangani fungsi pengelolaan tanah menerbitkan SKRPT.

(3)

Format pertimbangan teknis/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerbitan ijin pemakaian tanah dilaksanakan oleh Kepala Badan Pelayanan berdasarkan hasil pertimbangan teknis/rekomendasi, SKRPT dan persyaratan lain yang disampaikan oleh Kepala OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal permohonan ijin tidak dapat disetujui, maka Kepala Badan Pelayanan menerbitkan surat penolakan, yang disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada pemohon ijin pemakaian tanah.

(3)

Format ijin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4)

Bagan alur mekanisme pemberian ijin pemakaian tanah pertama kali tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ijin pemakaian tanah berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak penerbitannya, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perpanjangan ijin dapat diberikan kepada pemegang ijin, dengan ketentuan tidak mengubah objek dan subjek pemakaian tanah.

(2)

Permohonan perpanjangan ijin diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku ijin pemakaian tanah berakhir, dengan melampirkan:

 

a.

tanda bukti pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

b.

pertimbangan teknis dan rekomendasi dari Kepala OPD yang menangani fungsi pengelolaan tanah.

(3)

Bagan alur mekanisme perpanjangan ijin pemakaian tanah tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemegang ijin pemakaian tanah berhak:

a.

memakai dan memanfaatkan tanah sesuai jangka waktu ijin yang diberikan; dan

b.

mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai ijin yang diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemegang ijin pemakaian tanah berkewajiban:

a.

membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan;

b.

menjaga kelestarian dan melaksanakan konservasi tanah di sekitarnya;

c.

memelihara keutuhan dan kesuburan tanah;

d.

memelihara tanaman yang berfungsi sebagai penghijauan;

e.

menanggung dan bertanggungjawab atas keutuhan dan keamanan tanah dari segala tindakan yang dilakukan oleh pihak lain di bawah kewenangan pemegang ijin;

f.

menyerahkan objek perijinan kepada OPD yang menangani fungsi pengelolaan tanah, dalam keadaan baik dan lengkap serta mengosongkan/membongkar bangunan yang didirikan/dibangun di atasnya pada saat berakhirnya ijin tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun; dan

g.

menanggung segala biaya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemegang ijin pemakaian tanah dilarang:

a.

menggunakan dan memanfaatkan tanah di luar peruntukan;

b.

mengubah kondisi tanah tanpa ijin tertulis dari Kepala Badan Pelayanan;

c.

melakukan perubahan dan/atau memindahkan patok batas yang telah ditetapkan.

d.

mengalihkan ijin kepada pihak lain; dan/atau

e.

menyewakan atau menggadaikan tanah atau mengijinkan pihak ketiga menggunakan dan memanfaatkan tanah tanpa ijin tertulis dari Kepala Badan Pelayanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Ijin pemakaian tanah dapat dicabut, dalam hal:

 

a.

pemegang ijin tidak memenuhi/mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9;

 

b.

pemegang ijin melanggar ketentuan Pasal 10;

 

c.

penggunaan tanah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan kerusakan lingkungan;

 

d.

objek perijinan diterlantarkan;

 

e.

jangka waktu ijin telah berakhir dan pemegang ijin tidak mengajukan perpanjangan ijin; dan/atau

 

f.

dikembalikan oleh pemegang ijin sebelum jangka waktu ijin berakhir.

(2)

Pencabutan ijin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan dan peringatan tertulis kepada pemegang ijin.

(3)

Pencabutan ijin pemakaian tanah dapat dilakukan tanpa pemberitahuan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:

 

a.

pemegang ijin melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum; atau

 

b.

pemegang ijin memperoleh ijin dengan cara tidak sah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penertiban ijin pemakaian tanah dilaksanakan oleh OPD yang menangani fungsi pengelolaan tanah, dengan tahapan sebagai berikut:

a.

pemberitahuan;

b.

peringatan;

c.

penyegelan; dan

d.

pembongkaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penertiban ijin pemakaian tanah diberitahukan secara tertulis kepada:

 

a.

pemegang ijin yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ijin;

 

b.

pemegang ijin yang melakukan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang telah ditetapkan dalam ijin; dan

 

c.

orang pribadi/badan yang menggunakan tanah tanpa ijin.

(2)

Rentang waktu surat pemberitahuan ke tindakan penertiban berikutnya, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Peringatan dikenakan terhadap pihak yang tidak mematuhi dan/atau melaksanakan perintah yang tercantum dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.

(2)

Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan rentang waktu masing- masing peringatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyegelan dikenakan terhadap pihak yang tidak mematuhi dan/atau melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat peringatan ke 3 (tiga) disampaikan.

(2)

Tatacara penyegelan ditetapkan oleh OPD yang menangani fungsi pengelolaan tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3)

Rentang waktu penyegelan ke tindakan penertiban berikutnya, dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembongkaran dilakukan terhadap:

 

a.

bangunan atau tegakan atau bentuk lainnya yang dibangun di atas tanah tanpa ijin;

 

b.

bangunan atau tegakan atau bentuk lainnya yang dibangun di atas tanah yang tidak dibongkar oleh pemegang ijin yang jangka waktunya telah berakhir;

 

c.

pelanggaran terhadap ketentuan penyegelan; dan/atau

 

d.

objek perijinan yang disegel.

(2)

Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang menangani fungsi pengelolaan tanah bersama-sama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, menjadi tanggung jawab pemegang ijin yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap pemakaian kekayaan Daerah selain tanah harus mendapat ijin dari Kepala OPD yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengajuan permohonan ijin pemakaian kekayaan Daerah selain tanah, dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dan surat pernyataan pemakaian kekayaan Daerah selain tanah.

(2)

Bentuk formulir permohonan dan surat pernyataan pemakaian kekayaan Daerah selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan atas pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipungut Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

(2)

Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan terhadap ketaatan pembayaran retribusi dan pemakaian kekayaan Daerah dilaksanakan secara teknis operasional oleh OPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang terkait dapat berkoordinasi dengan OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengawasan terhadap ketaatan pembayaran retribusi dan pemakaian kekayaan Daerah dilaksanakan oleh OPD terkait, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Guna kepentingan pengawasan, setiap pemakai kekayaan Daerah wajib memperlihatkan ijin, persetujuan dan/atau data yang diperlukan kepada petugas yang ditunjuk OPD terkait, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengendalian dilakukan untuk menjamin pembenahan terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Gubernur ini.

(2)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Ijin pemakaian kekayaan Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu ijin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pemegang ijin pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Gubernur ini.

(3)

Perpanjangan ijin pemakaian kekayaan Daerah lama yang telah berakhir jangka waktunya, dilaksanakan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala OPD dan Kepala Badan Pelayanan baik secara mandiri maupun bersama-sama, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

a.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 8 Seri C); dan

b.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2010
GUBERNUR JAWA BARAT
ttd.
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
ttd.
LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 21 SERI C