Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor: 67 Tahun 2014

 

TENTANG
 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ada penyesuaian pelaksanaannya Atas peraturan gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

 

1.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3209);

2.

Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4060);

3.

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4189);

4.

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antam Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

14.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

15.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

16.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

17.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);

18.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 09).

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Nomor 5 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

 

3.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

 

2.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dikenakan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

 

 

b.

tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).

 

 

c.

tarif PKB untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

 

 

d.

tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat berat/besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

 

 

e.

tarif PKB Kendaraan di atas air sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

 

(2)

Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250cc ke atas, untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif sebesar 2,0% (dua koma nol persen).

 

(3)

Kepemilikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan atas kendaraan roda 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat).

 

(4)

Penerapan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup:

 

 

a.

kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dengan nama dan/atau alamat yang sama yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

 

 

b.

kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dibeli secara kredit dan nama sendiri;

 

 

c.

kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dibeli secara kredit, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih atas nama pemilik lama;

 

(5)

Penerapan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik wajib melaporkan ke samsat setempat atas pemindahtanganan kendaraan untuk dilakukan proteksi kepemilikan (blokir).

 

3.

Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi:

 

 

a.

sedan dan sejenisnya;

 

 

b.

jeep dan sejenisnya;

 

 

c.

station wagon dan sejenisnya;

 

 

d.

minibus dan sejenisnya;

 

 

e.

microbus;

 

 

f.

pick up double cabin;

 

 

g.

truck; dan

 

 

h.

sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250cc keatas.

 

(2)

Kendaraan Bermotor milik Badan usaha, Pemerintah Pusat/TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kendaraan Angkutan umum tidak dikenakan tarif progresif.

 

(3)

Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan dari Wajib Pajak.

 

(4)

Penentuan urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan atas kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat).

 

4.

Ketentuan dalam Pasal 12 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (la), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

PKB dibayar sekaligus dimuka.

 

Masa pajak PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

 

(2)

PKB karena suatu dan lain hal keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk masa pajak yang belum dilalui.

 

(3)

Terhadap wajib pajak yang melakukan mutasi kendaraan keluar daerah Provinsi Gorontalo, sebelum berakhir masa pajak diberikan restitusi.

 

(4)

Pemberian restitusi atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mutasi kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (4) perhitungan restitusi sebagai berikut:

 

 

a.

 

 

b.

 

5.

Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) dirubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (la), sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan di kantor bersama samsat setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan sampai dengan pembayaran.

 

Pendaftaran kendaraan bermotor (alat berat) menggunakan dokumen berupa faktur atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(2)

Setiap pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dipungut BBN-KB.

 

6.

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);

 

 

b.

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen);

 

(2)

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBNKB masing-masing sebagai berikut:

 

 

a.

penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);

 

 

b.

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

 

(3)

Tarif Kendaraan di air ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima);

 

 

b.

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

 

(4)

Dihapus.

 

7.

Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Kepala Dinas Keuangan Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan denda PKB dan/atau denda BBN-KB.

 

(2)

Pemberian keringanan atau pembebasan denda sebagaimana dimaksud ayat (1) atas permohonan wajib pajak.

 

(3)

Denda yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Kendaraan bermotor milik organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan serta kendaraan yang nyata-nyata dalam keadaan kahar dan atau rusak berat yang dibuktikan dengan surat keterangan bengkel dan pengecekan langsung oleh petugas SAMSAT.

 

(4)

Keringanan denda dapat juga diberikan selain pada ayat (3), berdasarkan usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

 

(5)

Pemberian keringanan atau pembebasan denda PKB dan/atau denda BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar 15% (lima belas persen) dan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

 

8.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

 

(2)

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

 

(3)

Wajib pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

 

9.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Tarif PBBKB bersubsidi ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

 

(2)

Tarif PBBKB Non Subsidi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

 

(3)

Dalam hal terjadinya perubahan tarif yang dilakukan oleh pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah

 

10.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Wajib pajak dikenakan denda apabila pembayaran melewati:

 

 

a.

30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan sampai dengan tanggal pembayaran;

 

 

b.

berakhirnya masa pajak Kendaraan Bermotor;

 

 

c.

30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Fiskal Masuk;

 

 

d.

30 (tiga puluh) hari kerja sejak mengalami perubahan dan/atau penggantian mesin dan perubahan fungsi;

 

 

e.

30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD.

 

(2)

Jika tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, telah lewat maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung setinggi-tingginya 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(3)

Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung setinggi-tingginya 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(4)

Dalam pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas keterlambatan hari dihitung satu bulan penuh.

 

(5)

Terhadap kendaraan yang telah mendaftar dan ditetapkan, diberikan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan, apabila telah melewati batas waktu tersebut dikenakan denda sebagaimana dimaksud ayat (2).

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

 

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 November 2014
GUBERNUR GORONTALO
ttd.
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 November 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
ttd.
WINARNI D. MONOARFA