Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor: 29 Tahun 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diatur mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penggunaan Pajak Rokok;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara Pemungutan dan Penggunaan Pajak Rokok.

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04).

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN PAJAK ROKOK.

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Gorontalo.

4.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

5.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang­-undangan.

6.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

7.

Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.

8.

Cukai Rokok adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok.

9.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

10.

Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

11.

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

12.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.

13.

Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

BAB II
PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu
Objek dan Subjek Pajak Rokok
 

(1)

Objek Pajak Rokok yaitu Konsumsi Rokok.

(2)

Rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

 

a.

Sigaret;

 

b.

Cerutu; dan

 

c.

rokok daun.

(3)

Dikecualikan dari objek pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang cukai.

 

 

 

(1)

Subjek Pajak Rokok adalah konsumen Rokok.

(2)

Wajib Pajak Rokok yaitu pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok penyerahan barang kena cukai.

 

 

 

Bagian Kedua
Tarif, Dasar Pengenaan dan Besarnya Pokok Pajak Rokok
 

Dasar pengenaan Pajak Rokok yaitu yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

 

 

 

Tarif Pajak Rokok yaitu 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

 

 

 

(1)

Besarnya Pokok pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2)

Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah bersama dengan pemungut cukai rokok.

(3)

Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara Proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

 

 

 

BAB III
BAGI HASIL PAJAK
 

(1)

Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut:

 

a.

80% (delapan puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk.

 

b.

20% (dua puluh persen) berdasarkan Pemerataan.

(2)

Rumusan alokasi bagi hasil kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

 

 

 

BAB IV
PENGGUNAAN PAJAK
 

(1)

Pajak yang diterima Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah sebesar 50% (lima puluh persen) digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

(2)

Besarnya alokasi dana untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

 

 

BAB V
PENGENAAN SANKSI ATAS PELANGGARAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK
 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap periode penyaluran.

 

 

 

(1)

Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dapat dikenakan sampai dengan penyaluran periode terakhir tahun anggaran yang bersangkutan.

(2)

Apabila sampai dengan tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten/Kota masih dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak, maka penundaan tersebut menjadi pemotongan dan tidak dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.

 

 

 

(1)

Gubernur menetapkan keputusan pengenaan sanksi bagi daerah Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran.

(2)

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Daerah yang melakukan pelanggaran diberi teguran.

(3)

Sanksi mulai diterapkan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya surat teguran.

 

 

 

(1)

Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dihentikan apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah memenuhi ketentuan alokasi penggunaan penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1).

(2)

Pemenuhan ketentuan alokasi penggunaan penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembagian Alokasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sejalan dengan Peraturan Daerah dan/atau Penjabaran Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.

(3)

Pada saat penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak telah dihentikan, maka Daerah Kabupaten/Kota menerima seluruh haknya yang tertunda pada periode penyaluran berikutnya.

 

 

 

BAB VI
PENUTUP
 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

 

 

 

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Agustus 2015
GUBERNUR GORONTALO,
ttd.
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd.
WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 29