Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor: 21 Tahun 2019

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

7.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 12 ditambah satu ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

 

(2)

Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

pemerintah;

 

 

b.

pemerintah daerah lainnya;

 

 

c.

perusahaan daerah;

 

 

d.

masyarakat; dan

 

 

e.

organisasi kemasyarakatan

 

(3)

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

 

(4)

Ketentuan mengenai penerima hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

 

 

 

 

2.

Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah Uang dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

 

(2)

Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Daerah ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

 

 

 

 

3.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah dan ditambah satu ayat baru yakni ayat (4) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pemberian hibah uang dan/atau barang dan Jasa dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Gubernur, Sekretaris daerah dan/atau kepala SKPD atas nama Gubernur dan penerima hibah.

 

(2)

Penandatanganan Hibah berupa Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

 

 

a.

hibah diatas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo;

 

 

b.

hibah diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Wakil Gubernur Gorontalo;

 

 

c.

hibah diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;

 

 

d.

hibah sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo;

 

(3)

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:

 

 

a.

pemberi dan penerima hibah;

 

 

b.

tujuan pemberian hibah;

 

 

c.

besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

 

 

d.

hak dan kewajiban;

 

 

e.

tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

 

 

f.

tata cara pelaporan hibah;

 

 

g.

nomor rekening lembaga penerima hanya hibah berupa uang.

 

(4)

Penandatanganan Hibah berupa Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala SKPD atas nama Gubernur dan penerima hibah.

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 33 ditambah satu ayat baru yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

 

(2)

Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

individu dan/atau keluarga;

 

 

b.

masyarakat; dan

 

 

c.

lembaga non pemerintahan.

 

(3)

Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

 

(4)

Ketentuan mengenai penerima bantuan sosial berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

 

 

 

 

5.

Ketentuan Ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

 

(2)

Formulir Lampiran IV Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

 

 

 

 

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 9 Mei 2019
GUBERNUR GORONTALO,
ttd.
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 9 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd.
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 21