Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 96 Tahun 2016

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pelayanan Pajak, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pelayanan Pajak.

 

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

10.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;

11.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;

14.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

15.

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;

16.

Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

17.

Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak.

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PELAYANAN PAJAK.

 

 

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6.

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.

7.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9.

Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10.

Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.

13.

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

14.

Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

15.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

16.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

17.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

 

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Analisis Jabatan
 

(1)

Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan lebih tepat dan akurat.

(2)

Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pelayanan Pajak untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

 

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja
 

(1)

Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Pelayanan Pajak.

(2)

Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

 

BAB III
KEGUNAAN
 

(1)

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:

 

a.

perencanaan kebutuhan PNS;

 

b.

rekruitmen calon PNS;

 

c.

penempatan PNS;

 

d.

pengendalian PNS;

 

e.

pendidikan dan pelatihan PNS;

 

f.

pengembangan PNS; dan

 

g.

kesejahteraan PNS.

(2)

Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh:

 

a.

Dinas Pelayanan Pajak;

 

b.

BKD;

 

c.

Badan Diklat; dan

 

d.

Biro ORB.

 

BAB IV
RUANG LINGKUP
 

(1)

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pelayanan Pajak.

(2)

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi:

 

a.

nama jabatan;

 

b.

kode jabatan;

 

c.

unit organisasi;

 

d.

kedudukan dalam struktur organisasi;

 

e.

ikhtisar jabatan;

 

f.

uraian tugas;

 

g.

bahan kerja;

 

h.

perangkat/alat kerja;

 

i.

hasil kerja;

 

j.

tanggung jawab;

 

k.

wewenang;

 

l.

korelasi jabatan;

 

m.

kondisi lingkungan kerja;

 

n.

risiko bahaya;

 

o.

syarat jabatan;

 

p.

prestasi yang diharapkan; dan

 

q.

butir informasi lain.

(3)

Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak sesuai dengan beban kerja jabatan.

(4)

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(5)

Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

 

 

(1)

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.

(2)

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

 

 

(1)

Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pelayanan Pajak secara berkala atau sewaktu­ waktu sesuai kebutuhan.

(2)

Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pelayanan Pajak dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.

(3)

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.

(4)

Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 62073