Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9 Tahun 2017

 

 

 

a.

bahwa Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas untuk merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat;

b.

bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pengelolaan bisnis yang sehat, mandiri dan profesional perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

c.

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);

6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

7

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 8);

8

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 7);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

2.

Pimpinan BLUD adalah Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.

Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Bapelkes DIY adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

4.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

5.

Tarif Layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan pelatihan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diterima.

6.

Jasa Pelayanan adalah jasa pelatihan, akomodasi dan sejenisnya yang diberikan oleh Bapelkes DIY kepada wajib bayar.

7.

Wajib Bayar adalah orang pribadi dan/atau badan yang wajib untuk melakukan pembayaran Tarif Layanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanya.

8.

Hasil Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Wajib Bayar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan Tarif Layanan merupakan tarif pelayanan yang berasal dari Jasa Pelayanan.

(2)

Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.

(3)

Penghitungan untuk penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada biaya satuan (unit cost).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Bayar dan/atau penjamin berkewajiban untuk membayar Tarif Layanan.

(2)

Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal kegiatan atau sebelum kegiatan selesai.

(3)

Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4)

Rincian biaya satuan atas Tarif Layanan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Tarif Layanan diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan dari Jasa Pelayanan PPK BLUD merupakan pendapatan Bapelkes DIY.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pendapatan dari jasa pelayanan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) untuk hasil pelayanan BLUD; dan

 

b.

paling rendah 70% (tujuh puluh per seratus) sebagai biaya operasional pelayanan BLUD.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan dari jasa pelayanan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal terdapat Tarif Layanan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur dengan Perjanjian antara Bapelkes DIY dengan pengguna layanan.

(2)

Perhitungan atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisa kebutuhan biaya operasional layanan.

(3)

Besaran Tarif Layanan pada dinas, instansi, atau lembaga yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, akan disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dinas, instansi atau lembaga.

(4)

Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dinas, instansi atau lembaga yang dilegalisir oleh pimpinan dinas, pimpinan instansi atau pimpinan lembaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib bayar yang telah melakukan pemesanan dan membayar Tarif Layanan pada awal kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dikenakan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2)

Wajib bayar yang telah melakukan pemesanan tetapi belum membayar Tarif Layanan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dikenakan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemesanan dan pembayaran Tarif Layanan pada awal kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Februari 2017
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Februari 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 9