Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 37 Tahun 2009

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyewaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola;

 

 

 

 

b.

bahwa shelter dan bus Trans Jogja yang dikelola oleh UPTD Trans Jogja pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk pelaksanaan akan dimanfaatkan dengan cara sewa untuk reklame perlu disusun pedoman;

c.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Reklame di Shelter dan Bus Trans Jogja;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Negara/Daerah;

5.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI SHELTER DAN BUS TRANS JOGJA.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh Pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

2.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

3.

Shelter Trans Jogja adalah bangunan tempat menurunkan dan menaikkan penumpang bus Trans Jogja.

4.

Bus Trans Jogja adalah bus yang dioperasionalkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengelolaan angkutan perkotaan.

5.

Trans Jogja adalah pengelolaan Angkutan Umum di wilayah perkotaan Yogyakarta yang diselenggarakan dengan sistem buy the service atau membeli pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6.

Ruang Bus Trans Jogja adalah bagian dari Bus Trans Jogja yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

7.

Angkutan adalah alat pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.

8.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

9.

Angkutan Perkotaan Bus Trans Jogja adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan umum berupa mobil bus yang di bawah pengelolaan UPTD Trans Jogja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

10.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

11.

Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

12.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

13.

UPTD Trans Jogja adalah unsur pelaksana dinas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi menangani Bus Trans Jogja.

14.

Operator Bus Trans Jogja adalah operator yang ditunjuk Pemerintah Daerah Provinsi DIY dengan Perjanjian Kerja sama untuk mengelola angkutan perkotaan Trans Jogja.

 

 

 

 

(1)

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman penyelenggaraan reklame pada Shelter dan Bus Trans Jogja.

(2)

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini mengoptimalkan pemanfaatan Shelter dan Bus Trans Jogja untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang dapat menyewa Shelter Trans Jogja sebagai obyek pemasangan Reklame, dengan lokasi sesuai zone yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(2)

Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) kelompok:

 

1.

Bersifat semi permanen, dengan pemasangan media Reklame dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, yang ditempatkan di:

 

 

a.

Ruang di sebelah atas shelter; atau

 

 

b.

Bidang pada dinding kaca dan plat besi di sebelah luar dan dalam shelter;

 

2.

Bersifat sementara, dengan pemasangan media Reklame dalam jangka waktu dihitung berdasar hari pemasangan dan/atau jumlah lembar, berupa leaflet, back drop (banner), brosur dan media lain, yang ditempatkan di:

 

 

a.

papan informasi; atau

 

 

b.

ruang dalam shelter;

 

 

 

 

(1)

Setiap orang dapat menyewa ruang pada Bus Trans Jogja sebagai obyek Reklame.

(2)

Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) kelompok:

 

1.

Bersifat semi permanen, dengan pemasangan media Reklame dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, yang ditempatkan di:

 

 

a.

Sisi belakang bus;

 

 

b.

Sisi sebelah kanan dan kiri bus selain kaca;

 

 

c.

Sebagian sisi sebelah depan bus.

 

2.

Bersifat sementara, dengan pemasangan media Reklame dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dihitung berdasar hari pemasangan, berupa Reklame suara, peletakan brosur yang ditempatkan di:

 

 

a.

Kursi;

 

 

b.

hand rail (pegangan tangan penumpang); atau

 

 

c.

Sisi dan ruang sebelah dalam bus.

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut teknis pemasangan Reklame diatur oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

Materi Reklame pada Shelter dan Bus Trans Jogja harus:

a.

Mencerminkan ciri Yogyakarta sebagai kota budaya, pendidikan, pariwisata.

b.

Tidak mengandung pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan.

c.

Tidak memiliki potensi untuk menyinggung/melecehkan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan).

d.

Produk barang sudah memiliki izin usaha perdagangan Departemen Perdagangan, registrasi Badan Pengawasan Obat Makanan (untuk obat dan makanan), sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (untuk makanan).

e.

Bukan produk barang yang dilarang peredarannya secara luas seperti: minuman beralkohol.

f.

Menampilkan potensi Daerah, baik di bagian latar depan, latar belakang, model peraga Reklame.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang yang akan memasang Reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

Materi Reklame;

 

b.

Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

 

c.

Salinan akta pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia, atau kartu identitas untuk pemohon perorangan;

(3)

Kepala Dinas mengundang pemohon untuk dilakukan penilaian berdasarkan ketentuan teknis yang disusun oleh Dinas dengan mempertimbangkan tingkat keindahan, pesan budaya, pariwisata, dan pendidikan, serta menguntungkan Pemerintah Daerah. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4)

Dalam hal permohonan ditolak wajib dijawab oleh Dinas secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

(5)

Apabila dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas tidak memberikan jawaban maka permohonan dianggap dikabulkan untuk mengikuti proses selanjutnya.

(6)

Dalam hal pemohon lebih dari satu, maka penilaian dilakukan secara kompetitif dengan kriteria paling menguntungkan Pemerintah Daerah.

(7)

Pemohon yang telah dinyatakan sebagai calon penyewa selanjutnya mengadakan Perjanjian Sewa.

 

 

 

 

 

(1)

Perjanjian sewa pemasangan Reklame pada Shelter dan/atau Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1 dan Pasal 4 ayat (2) angka 1 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Pihak Penyewa.

(2)

Perjanjian sewa pemasangan Reklame pada Shelter dan/atau Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 2 dan Pasal 4 ayat (2) angka 2 ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Pihak Penyewa.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran sewa Reklame dibayarkan oleh Pihak Pemohon secara tunai sesaat setelah ditandatanganinya Perjanjian Sewa Pemasangan Reklame.

(2)

Uang sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Besaran sewa pemasangan Reklame pada Shelter dan/atau Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1 dan Pasal 4 ayat (2) angka 1, berdasarkan harga negosiasi.

(2)

Besaran uang sewa pemasangan Reklame di Shelter dan Bus Trans Jogja dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

 

 

 

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Agustus 2009
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 37