Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 11 Tahun 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2001 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan hasil hutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

b.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1, 2, dan Nomor 3 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kelembagaan, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2001 perlu disesuaikan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jis. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997;

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

6.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

7.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkatnya.

3.

Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang selanjutnya disebut KP2LN adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Yogyakarta.

6.

Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang selanjutnya disebut Perum. Perhutani adalah Perum. Perhutani Unit I Jawa Tengah, Perum. Perhutani Unit II Jawa Timur dan Perum. Perhutani Unit III Jawa Sarat.

7.

Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir tempat pelelangan hasil hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Pihak Swasta.

8.

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir tempat pelelangan hasil hutan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9.

Hasil bumi yang meliputi hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan yang berada di bawah pengelolaan Perum.Perhutani.

10.

Tempat Pelelangan Hasil Hutan adalah tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan pelelangan hasil hutan.

11.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

14.

Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran maupun sanksi administrasi.

15.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

16.

Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan pelayanan penyediaan fasilitas penyelenggaraan lelang hasil hutan dan ketentuan pemungutan retribusi.

(2)

Tujuan pemungutan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

 

 

 

 

 

 

Tarif retribusi sebesar 2,5% dari penetapan harga lelang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

(2)

Tata cara pengisian dan penyampaian SKRD adalah sebagai berikut:

 

1.

SKRD diisi oleh petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan data harga penetapan lelang, untuk menentukan besarnya retribusi yang harus dibayar.

 

2.

SKRD dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:

 

 

-

Lembar ke-1 disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi dan bagi Wajib Retribusi yang telah lunas membayar retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa kuitansi;

 

 

-

Lembar ke-2 disampaikan kepada Badan Pengawas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

 

 

-

Lembar ke-3 disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

 

 

-

Lembar ke-4 untuk arsip.

 

 

 

 

 

 

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi dengan mekanisme sebagai berikut:

1.

Retribusi dibayar oleh pemenang lelang sebagai Wajib Retribusi.

2.

Wajib Retribusi dengan SKRD wajib membayar retribusi bersamaan dengan pengambilan kutipan daftar kapling kayu, melalui pelaksana lelang dalam hal ini KP2LN Yogyakarta.

3.

KP2LN Yogyakarta menyetor retribusi kepada Kas Daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

 

 

 

 

 

 

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan secara tertulis permohonan pengurangan atau keringanan retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2)

Pengurangan atau keringanan retribusi diberikan apabila keadaan diluar kemampuan manusia antara lain terjadi bencana alam..

 

 

 

 

 

 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bekerja sama dengan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Yogyakarta dan Direktur Perum. Perhutani Unit I Jawa Tengah, Perum. Perhutani Unit II Jawa Timur dan Perum. Perhutani Unit III Jawa Barat melaksanakan pemungutan retribusi dengan penyelenggaraan lelang hasil hutan di Gedung Graha Wana Bhakti Yasa Jalan Kenari Nomor 4 Yogyakarta.

 

 

 

 

 

 

Biaya penyelenggaraan lelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

 

 

 

 

 

Hasil penyelenggaraan lelang hasil hutan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi dengan pembagian sebagai berikut:

1.

40% (empat puluh persen) dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2.

30% (tiga puluh persen) untuk KP2LN;

3.

30% (tiga puluh persen) untuk Perum. Perhutani.

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2006
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
BAMBANG S. PRIYOHADI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C