Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 65 Tahun 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

 

 

a.

bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian secara komprehensif berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

8.

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014, Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015, Nomor 45).

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hibah dapat diberikan dalam bentuk, sebagai berikut:

 

 

a.

uang;

 

 

b.

barang; atau

 

 

c.

jasa.

 

(2)

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:

 

 

a.

Pemerintah;

 

 

b.

Dihapus;

 

 

c.

Ormas.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf b dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.

 

(2)

Dihapus.

 

(3)

Hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Ormas yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

 

 

a.

organisasi kemasyarakatan berbadan hukum;

 

 

b.

dihapus;

 

 

c.

organisasi tertentu.

 

(4)

Dihapus.

 

(5)

Dihapus.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c angka 2 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kriteria pemberian hibah adalah:

 

 

a.

peruntukannya telah ditetapkan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah, atau untuk peningkatan fungsi Pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;

 

 

b.

untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala Internasional/Regional/Nasional;

 

 

c.

untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;

 

 

d.

tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;

 

 

e.

peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; dan

 

 

f.

memenuhi persyaratan penerima hibah.

 

(2)

Pemberian hibah paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

 

a.

hibah kepada Pemerintah diberikan dengan persyaratan sekurang-kurangnya memuat:

 

 

 

1.

penetapan sebagai satuan kerja kementerian atau lembaga yang wilayah kerjanya di Daerah;

 

 

 

2.

berkedudukan dalam wilayah Daerah.

 

 

b.

Dihapus

 

 

c.

Hibah kepada Ormas diberikan dengan persyaratan sekurang-kurangnya memuat:

 

 

 

1.

bagi Ormas yang berbadan hukum harus memiliki:

 

 

 

 

a)

kepengurusan yang jelas;

 

 

 

 

b)

mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

 

 

 

 

c)

berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan

 

 

 

 

d)

memiliki sekretariat tetap.

 

 

 

2.

Dihapus.

 

 

 

3.

bagi organisasi tertentu:

 

 

 

 

a)

kepengurusannya ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Induk atau Gubernur;

 

 

 

 

b)

berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten; dan

 

 

 

 

c)

memiliki sekretariat tetap.

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 11 huruf b dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan tertulis dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), paling sedikit dilengkapi dokumen:

 

a.

bagi Ormas yang berbadan hukum:

 

 

1.

surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;

 

 

2.

proposal, sekurang-kurangnya memuat:

 

 

 

a)

latar belakang;

 

 

 

b)

maksud dan tujuan;

 

 

 

c)

rencana anggaran biaya;

 

 

 

d)

rencana pelaksanaan kegiatan;

 

 

 

e)

profil lembaga;

 

 

 

f)

susunan pengurus; dan

 

 

 

g)

surat pernyataan tidak menerima hibah tahun sebelumnya.

 

 

3.

lampiran proposal terdiri dari:

 

 

 

a)

foto copy kartu tanda penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara pengurus dan nomor telepon yang bisa dihubungi;

 

 

 

b)

rekomendasi dari instansi terkait Kabupaten/Kota.

 

 

 

c)

surat keterangan domisili dari Desa/Lurah setempat;

 

 

 

d)

foto lokasi kegiatan;

 

 

 

e)

surat pernyataan tidak duplikasi kegiatan;

 

 

 

f)

nomor pokok wajib pajak;

 

 

 

g)

surat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;

 

 

 

h)

Akta Notaris;

 

 

 

i)

bukti kepemilikan gedung atau bukti kontrak/sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang kantor sekretariatnya menyewa;

 

 

 

j)

gambar teknis untuk kegiatan konstruksi; dan

 

 

 

k)

bukti kepemilikan status tanah yang akan dibangun atas nama lembaga.

 

 

4.

bagi organisasi tertentu:

 

 

 

1)

surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur;

 

 

 

2)

proposal, sekurang-kurangnya memuat:

 

 

 

 

a)

latar belakang;

 

 

 

 

b)

maksud dan tujuan;

 

 

 

 

c)

rencana anggaran biaya;

 

 

 

 

d)

rencana pelaksanaan kegiatan;

 

 

 

 

e)

profil lembaga; dan

 

 

 

 

f)

susunan pengurus;

 

 

 

3)

lampiran proposal terdiri dari:

 

 

 

 

a)

foto copy kartu tanda penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara pengurus/panitia dan nomor telepon yang bisa dihubungi;

 

 

 

 

b)

foto copy surat keputusan penetapan pengurus;

 

 

 

 

c)

surat pernyataan tidak duplikasi kegiatan; dan

 

 

 

 

d)

nomor pokok wajib pajak.

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Calon penerima hibah uang mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/unit kerja terkait, untuk:

 

 

a.

Pemerintah, dilengkapi persyaratan administrasi sekurang-kurangnya meliputi:

 

 

 

1.

surat permohonan pencairan hibah;

 

 

 

2.

rencana anggaran biaya;

 

 

 

3.

fotokopi kartu tanda penduduk penerima hibah;

 

 

 

4.

fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama instansi yang dilegalisir bank bersangkutan;

 

 

 

5.

kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi;

 

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan

 

 

 

7.

pakta integritas.

 

 

b.

Dihapus.

 

 

c.

Ormas, dilengkapi persyaratan administrasi sekurang-kurangnya meliputi:

 

 

 

1.

surat permohonan pencairan hibah;

 

 

 

2.

rencana anggaran biaya;

 

 

 

3.

fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua kelompok masyarakat penerima hibah;

 

 

 

4.

fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Kelompok Masyarakat Penerima Hibah yang dilegalisir bank bersangkutan;

 

 

 

5.

kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/ketua kelompok masyarakat atau sebutan lain, dan dibubuhi stempel;

 

 

 

6.

surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan

 

 

 

7.

pakta integritas.

 

(2)

Kepala SKPD/unit kerja terkait meneliti dokumen persyaratan pencairan, dibantu oleh Tim Evaluasi SKPD/unit kerja terkait.

 

(3)

Kepala SKPD mengusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum mengenai Keputusan Gubernur tentang Pemberian hibah.

 

(4)

Kepala SKPD/unit kerja terkait mengusulkan NPHD kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.

 

(5)

Kepala SKPD/unit kerja terkait mengajukan permohonan pencairan kepada DPPKD selaku PPKD/Kuasa PPKD dengan melampirkan:

 

 

a.

surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/unit kerja terkait;

 

 

b.

kuitansi ditandatangani penerima hibah dengan bermaterai cukup;

 

 

c.

fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua kelompok masyarakat penerima hibah;

 

 

d.

pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah dengan bermaterai cukup;

 

 

e.

NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah dengan bermaterai cukup;

 

 

f.

fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama penerima hibah yang dilegalisir bank bersangkutan; dan

 

 

g.

fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang pemberian hibah kepada penerima hibah.

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala DPPKD selaku PPKD menerima permohonan pencairan hibah dari Kepala SKPD/unit kerja terkait paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berkenaan.

 

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteliti oleh Kepala DPPKD selaku PPKD dibantu oleh tim verifikasi.

 

(3)

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala DPPKD.

 

(4)

Tugas Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diantaranya meliputi:

 

 

a.

meneliti kelengkapan dan keabsahan administrasi dokumen permohonan pencairan;

 

 

b.

memeriksa ketersediaan dana; dan

 

 

c.

melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala DPPKD selaku PPKD.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

 

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 November 2015
GUBERNUR BANTEN,
ttd
RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 November 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,
ttd
RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 66