Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 56 Tahun 2020

 

 

 

 

a.

bahwa untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan di Provinsi Banten diperlukan strategi dan kebijakan aspek perpajakan;

b.

bahwa dalam mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan layanan tertentu di Provinsi Banten, diperlukan payung hukum;

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Peraturan Gubernur;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Provinsi Banten;

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DI PROVINSI BANTEN.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Banten.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.

3.

Gubernur adalah Gubernur Banten.

4.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

5.

Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

6.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu kepada perangkat daerah.

7.

Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.

8.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

9.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.

(2)

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara online melalui sistem informasi Pemerintah Daerah atau KPP Pratama untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid.

(3)

Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.

(4)

Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Keterangan Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah atau KPP Pratama akan mengirimkan Keterangan Status Wajib Pajak yang Berisi Informasi tentang:

 

a.

Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 

b.

Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan

 

c.

Pajak terutang yang sudah dibayar.

(2)

Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:

a.

Sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama; dan/atau

b.

Sistem informasi pada KPP Pratama.

 

 

 

 

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pemohon apabila pemohon dapat memenuhi:

a.

Status Wajib Pajak valid dari KPP Pratama; atau

b.

Status Wajib Pajak valid dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

 

 

 

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Oktober 2020
GUBERNUR BANTEN,
TTD.
WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,
TTD.
AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 57