Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 39 Tahun 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);

15.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 12);

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Banten.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Gubernur adalah Gubernur Banten.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

5.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

7.

Balai adalah Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

8.

Kepala Balai adalah Kepala Balai Kesehatan Kerja Masyarakat.

9.

Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.

10.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

11.

Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13.

Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

15.

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan.

16.

Pelayanan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten kepada pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

17.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di Poliklinik terhadap orang yang masuk Poli Klinik untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

18.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

19.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

(1)

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Balai.

(2)

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan guna tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai.

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.

jenis dan golongan retribusi;

b.

mekanisme pelaksanaan pemungutan;

c.

pembinaan dan pengendalian;

d.

pelaporan.

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis pada golongan retribusi jasa umum.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Balai.

(2)

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

 

a.

pelayanan laboratorium, meliputi:

 

 

1.

pemeriksaan darah (hematologi);

 

 

2.

pemeriksaan kimia darah;

 

 

3.

pemeriksaan serologi;

 

 

4.

pemeriksaan bakteriologi;

 

 

5.

pemeriksaan urine;

 

 

6.

pemeriksaan feses;

 

b.

pelayanan poli gigi;

 

c.

pelayanan radiologi (RO);

 

d.

pelayanan tindakan medik umum;

 

e.

pemeriksaan dan pelayanan KIA KB;

 

f.

pelayanan pemeriksaan kesehatan (keuring);

 

g.

pelayanan pemeriksaan lain-lain.

 

 

 

 

 

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Balai diberikan kartu pasien.

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen penerimaan lainnya yang sah.

(2)

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(3)

Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

 

 

 

 

 

(1)

Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyetorkan seluruh penerimaan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(2)

Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatatkan setiap penerimaan retribusi dan menyetorkan ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal retribusi ditanggung oleh Penjamin, penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan.

(2)

Penanggungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan jumlah klaim yang diajukan oleh Penjamin.

 

 

 

 

 

Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan retribusi dan penyetoran atas penerimaan retribusi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Balai dapat menerima insentif untuk menunjang operasional dalam meningkatkan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan dan pengendalian pemungutan retribusi dilakukan oleh Kepala Dinas secara berjenjang.

(2)

Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fungsi administrasi dan teknis operasional yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Balai selaku penyelenggara dan pelaksana kegiatan pemungutan retribusi bertanggung jawab dan wajib membuat laporan setiap triwulan kepada Kepala Dinas.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan setiap bulan, serta pendapatan retribusi yang dipungut.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala Dinas kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

 

 

 

 

 

(1)

Bendahara Penerimaan wajib membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi setiap bulan.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya disampaikan kepada:

 

a.

Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan dilampiri lembar kedua dan ketiga buku kas umum daerah, buku penerimaan sejenis dan surat tanda setoran;

 

b.

Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pemungutan retribusi pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten melalui program dan kegiatan Dinas.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2013
GUBERNUR BANTEN,
ttd.
RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,
ttd.
M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 39