Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor: 59 Tahun 2014

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, dan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 01);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 02);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 03);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 07);

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI TERMINAL, RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Bupati adalah Bupati Tuban.

2.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.

3.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.

4.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.

5.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

6.

Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

7.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

8.

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada lintasan trayek tertentu.

9.

Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10.

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

11.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

12.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

13.

Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

14.

Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

15.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara Jain pemakaian tanah, pemakaian bangunan/gedung, pemakaian kendaraan/alat-alat berat dan pemakaian laboratorium.

16.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

17.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

18.

Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.

19.

Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri dari tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

 

 

 

 

Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan yang dapat diberikan Insentif pemungutan adalah:

a.

Retribusi Tempat Khusus Parkir.

b.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

c.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

d.

Retribusi Terminal.

e.

Retribusi Izin Trayek.

f.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

 

 

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

 

 

 

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proporsional dibayarkan kepada:

a.

Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

b.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

c.

Pejabat dan pegawai pelaksana pemungut retribusi pada Dinas Perhubungan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

 

 

 

(1)

Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.

(2)

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran berkenaan.

 

 

 

(1)

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap triwulan.

(2)

Besarnya pemberian Insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

 

 

 

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

Besaran pemberian Insentif setiap bulan atas pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:

a.

Bupati sebesar 11,00% (sebelas persen).

b.

Wakil Bupati sebesar 9,50% (Sembilan koma lima puluh persen).

c.

Sekretaris Daerah sebesar 8,50% (delapan koma lima puluh persen).

d.

Kepala Dinas Perhubungan sebesar 7,30% (tujuh koma tiga puluh persen).

e.

Kepala Bidang Perhubungan Darat sebesar 6,00% (enam persen).

f.

Sekretaris Dinas Perhubungan sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen).

g.

Kepala UPTD Pangkalan Truck sebesar 4,20% (empat koma dua puluh persen).

h.

Kepala Seksi Perparkiran sebesar 4,00% (empat persen).

i.

Kepala Sub Bagian Keuangan sebesar 3,50% (tiga koma lima puluh persen).

j.

Koordinator Pemungut Retribusi Tempat Khusus Parkir Pangkalan Truck sebesar 3,30% (tiga koma tiga puluh persen).

k.

Koordinator Pemungut Retribusi Tempat Khusus Parkir Wisata Kebonsari sebesar 3,00% (tiga persen).

l.

Petugas Pemungut Retribusi Tempat Khusus Parkir Pangkalan Truck sebesar 14,90% (empat belas koma sembilan puluh persen), dengan pembagian prosentase sesuai tanggung jawab dan beban kerja.

m.

Petugas Pemungut Retribusi Tempat Khusus Parkir Wisata Kebonsari sebesar 14,50% (empat belas koma lima puluh persen), dengan pembagian prosentase sesuai tanggung jawab dan beban kerja.

n.

Bendahara Penerimaan sebesar 2,70% (dua koma tujuh puluh persen).

o.

Pengelola Benda Berharga sebesar 2,10% (dua koma sepuluh persen).

 

 

 

Besaran pemberian Insentif setiap bulan atas pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:

a.

Bupati sebesar 18,50% (delapan belas koma lima puluh persen).

b.

Wakil Bupati sebesar 16,00% (enam belas persen).

c.

Sekretaris Daerah sebesar 14,00% (empat belas persen).

d.

Kepala Dinas Perhubungan sebesar 10,00% (sepuluh persen).

e.

Kepala Bidang Perhubungan Darat sebesar 9,00% (sembilan persen).

f.

Sekretaris Dinas Perhubungan sebesar 8,00% (delapan persen).

g.

Kepala Seksi Perparkiran sebesar 7,00% (tujuh persen).

h.

Kepala Sub Bagian Keuangan sebesar 4,50% (empat koma lima puluh persen).

i.

Koordinator Pemungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebesar 4,00% (empat persen).

j.

Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 3,50% (tiga persen).

k.

Bendahara Penerimaan sebesar 3,00% (tiga persen).

l.

Pengelola Benda Berharga sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen).

 

 

 

Besaran pemberian Insentif setiap bulan atas pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:

a.

Bupati sebesar 12,00% (dua belas persen).

b.

Wakil Bupati sebesar 10,00% (sepuluh persen).

c.

Sekretaris Daerah sebesar 9,00% (sembilan persen).

d.

Kepala Dinas Perhubungan sebesar 7,00% (tujuh persen).

e.

Kepala Bidang Telekomunikasi, Informatika dan Teknis Perhubungan sebesar 6,00% (enam persen).

f.

Sekretaris Dinas Perhubungan sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen).

g.

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor  sebesar 5,00% (lima persen).

h.

Kepala Sub Bagian Keuangan sebesar 4,00% (empat persen).

i.

Penguji Kendaraan Bermotor sebesar 24,00% (dua puluh empat persen), dengan pembagian prosentase sesuai tanggung jawab dan beban kerja.

j.

Petugas Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 15% (lima belas persen), dengan pembagian prosentase sesuai tanggung jawab dan beban kerja.

k.

Bendahara Penerimaan sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen)

 

 

 

Besaran pemberian Insentif setiap bulan atas pemungutan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:

a.

Bupati sebesar 12% (dua belas persen).

b.

Wakil Bupati sebesar 10% (sepuluh persen).

c.

Sekretaris Daerah sebesar 7,50% (tujuh koma lima puluh persen).

d.

Kepala Dinas Perhubungan sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen).

e.

Sekretaris Dinas Perhubungan sebesar 6,00% (enam persen).

f.

Kepala UPTD Terminal Wisata Kambang Putih sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen).

g.

Kepala UPTD Terminal Jatirogo sebesar 4,50% (empat koma lima puluh persen).

h.

Kepala Sub Bagian Keuangan sebesar 4,00% (empat persen).

i.

Petugas Pemungut Retribusi Terminal Wisata Kambang Putih sebesar 15% (lima belas persen), dengan pembagian prosentase sesuai tanggung jawab dan beban kerja.

j.

Petugas Pemungut Retribusi Terminal Jatirogo sebesar 24% (dua puluh enam persen), dengan pembagian prosentase sesuai tanggung jawab dan beban kerja.

k.

Bendahara Penerimaan sebesar 2,70% (dua koma tujuh puluh persen).

l.

Pengelola Benda Berharga sebesar 2,30% (dua koma tiga puluh persen).

 

 

 

Besaran pemberian Insentif setiap bulan atas pemungutan Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:

a.

Bupati sebesar 19,00% (Sembilan belas persen).

b.

Wakil Bupati sebesar 17,00% (tujuh belas persen).

c.

Sekretaris Daerah sebesar 14,00% (empat belas persen).

d.

Kepala Dinas Perhubungan sebesar 11,00% (sebelas persen).

e.

Kepala Bidang Perhubungan Darat sebesar 9,00% (sembilan persen).

f.

Sekretaris Dinas Perhubungan sebesar 8,00% (delapan persen).

g.

Kepala Seksi Angkutan sebesar 7,00% (tujuh persen).

h.

Kepala Sub Bagian Keuangan sebesar 6,00% (enam persen).

i.

Petugas Pemungut Retribusi Izin Trayek sebesar 5,00% (lima persen), dengan pembagian prosentase sesuai tanggung jawab dan beban kerja.

j.

Bendahara Penerimaan sebesar 4,00% (lima persen).

 

 

 

Besaran pemberian Insentif setiap bulan atas pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:

a.

Bupati sebesar 15,00% (lima belas persen).

b.

Wakil Bupati sebesar 12,00% (dua belas persen).

c.

Sekretaris Daerah sebesar 10,00% (sepuluh persen).

d.

Kepala Dinas Perhubungan sebesar 8,00% (delapan persen).

e.

Kepala Bidang Perhubungan Darat sebesar 7,50% (tujuh koma lima puluh persen).

f.

Sekretaris Dinas Perhubungan sebesar 7,00% (tujuh persen).

g.

Kepala Seksi Perparkiran sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen).

h.

Kepala UPTD Pangkalan Truck sebesar 6,00% (enam persen).

i.

Kepala Sub Bagian Keuangan sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen).

j.

Koordinator Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di tempat khusus Parkir Wisata Kebonsari sebesar 3,00% (tiga persen).

k.

Petugas Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di tempat khusus parkir wisata kebonsari sebesar 12,00% (dua belas persen), dengan pembagian prosentase sesuai tanggung jawab dan beban kerja.

l.

Petugas Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pangkalan Truck Sumberagung sebesar 3,00% (tiga persen), dengan pembagian prosentase sesuai tanggung jawab dan beban kerja.

m.

Bendahara Penerimaan sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen).

n.

Pengurus Barang sebesar 2,00% (dua persen).

 

 

 

Pembagian prosentase insentif sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l dan m, Pasal 9 huruf j, Pasal 10 huruf i dan j, Pasal 11 huruf i dan j, Pasal 12 huruf i dan Pasal 13 huruf k dan l, dilakukan secara langsung pada saat penyusunan pembagian insentif.

 

 

 

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

 

 

 

Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan untuk:

a.

melaksanakan Peraturan Bupati ini;

b.

melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif atas pemungutan retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan; dan

c.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Izin Trayek Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

 

 

 

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TUBAN,

dto.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 30 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto.
BUDl WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E Nomor 53