Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor: 42 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4576);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok­-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 07);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.

2.

Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

3.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

4.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah, pemakaian bangunan/gedung, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, dan pemakaian laboratorium.

5.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

6.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

7.

Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.

8.

Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji terdiri dari tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

 

 

 

 

Pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam tahun Anggaran berkenaan.

(2)

Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran berkenaan.

 

 

 

 

(1)

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap triwulan dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

Bupati, sebesar 19,49% (sembilan belas koma empat puluh sembilan persen) atau paling tinggi 3,75 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

b.

Wakil Bupati, sebesar 16,58% (enam belas koma lima puluh delapan persen) atau paling tinggi 3,7 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

c.

Sekretaris Daerah, sebesar 16,39% (enam belas koma tiga puluh sembilan persen) atau paling tinggi 2,5 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

d.

Asisten Administrasi Umum, sebesar 12,61% (dua belas koma enam puluh satu persen) atau paling tinggi 2,45 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

e.

Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset, sebesar 9,22% (sembilan koma dua puluh dua persen) atau paling tinggi 2,25 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

f.

Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset pada Bagian Perlengkapan dan Aset, sebesar 4,22% (empat koma dua puluh dua persen) atau paling tinggi 1,5 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

g.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Perlengkapan dan Aset, masing-masing sebesar 4,12% (empat koma dua belas persen) atau paling tinggi 1,35 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

h.

Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, sebesar 3,52% (tiga koma lima puluh dua persen) atau paling tinggi 1,25 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

i.

2 (dua) Orang Staf pada Sub Bagian Penatausahaan Aset pada Bagian Perlengkapan dan Aset, masing-masing sebesar 2,79% (dua koma tujuh puluh sembilan persen) atau paling tinggi 1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

j.

5 (lima) Orang Staf pada Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian dan Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Perlengkapan dan Aset, masing-masing sebesar 0.83% (nol koma delapan puluh tiga persen) atau paling tinggi 0,5 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

(2)

Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

 

 

 

 

 

Pemberian insentif dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

 

 

 

 

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 5 November 2012

BUPATI TUBAN,

dto.

H. FATHUL HUDA

 

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 5 November 2012

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

HERI SISWORO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 SERI C NOMOR 09