Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor: 27 Tahun 2015

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Usaha Pertanian;

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5657);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 02);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 03);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;

15.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban;

16.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban;

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Bupati adalah Bupati Tuban.

2.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.

3.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.

4.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.

5.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagai pembayaran atas Pelayanan Izin untuk Mendirikan Bangunan.

6.

Retribusi Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

7.

Retribusi Izin Usaha Perikanan Yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas layanan pemberian Izin kepada orang pribadi/Badan untuk melakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

8.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan Penyetorannya.

9.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

10.

Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.

11.

Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri dari tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

 

 

 

 

Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dapat diberikan Insentif pemungutan adalah:

a.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b.

Retribusi Izin Gangguan; dan

c.

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

 

 

 

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

 

 

 

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proporsional dibayarkan kepada:

a.

Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;

b.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;

c.

Pejabat dan pegawai pelaksana pemungut retribusi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

 

 

 

(1)

Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan tiap jenis retribusi.

(2)

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran berkenaan.

 

 

 

(1)

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap triwulan.

(2)

Besarnya pemberian Insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

 

 

 

Dalam hal target penerimaan retribusi dalam akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

Besaran pemberian Insentif setiap triwulan atas pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:

a.

Bupati sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen) dari total insentif atau 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

b.

Wakil Bupati sebesar 5,82% (lima koma delapan puluh dua persen) dari total insentif atau 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

c.

Sekretaris Daerah sebesar 4,98% (empat koma sembilan puluh delapan persen) dari total insentif atau 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

d.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar 4,77% (empat koma tujuh puluh tujuh persen) dari total insentif atau 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

e.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Penggunaan Tanah dan Bangunan sebesar 3,01% (tiga koma nol satu persen) dari total insentif atau 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

f.

Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar 2,88% (dua koma delapan puluh delapan persen) dari total insentif atau 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

g.

Kepala Sub Bagian Keuangan sebesar 1,82% (satu koma delapan puluh dua persen) dari total insentif atau 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

h.

Petugas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari total insentif atau 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

i.

Bendahara Penerimaan sebesar 1,30% (satu koma tiga puluh persen) dari total insentif atau 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

 

 

Besaran pemberian Insentif setiap triwulan atas pemungutan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:

a.

Bupati sebesar 7,57% (tujuh koma lima puluh tujuh persen) dari total insentif atau 0,026 (nol koma nol dua puluh enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

b.

Wakil Bupati sebesar 5,67% (lima koma enam puluh tujuh persen) dari total insentif atau 0,023 (nol koma nol dua puluh tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

c.

Sekretaris Daerah sebesar 5,27% (lima koma dua puluh tujuh persen) dari total insentif atau 0,018 (nol koma nol delapan belas) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

d.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari total insentif atau 0,014 (nol koma nol empat belas) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

e.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Penggunaan Tanah dan Bangunan sebesar 3,22% (tiga koma dua puluh dua persen) dari total insentif atau 0,013 (nol koma nol tiga belas) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

f.

Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar 2,97% (dua koma sembilan puluh tujuh persen) dari total insentif atau 0,011 (nol koma nol sebelas) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

g.

Kepala Sub Bagian Keuangan sebesar 1,58% (satu koma lima puluh delapan persen) dari total insentif atau 0,009 (nol koma nol nol sembilan) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

h.

Petugas Pemungut Retribusi Izin Gangguan sebesar 1,47% (satu koma empat puluh tujuh persen) dari total insentif atau 0,007 (nol koma nol nol tujuh) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

i.

Bendahara Penerimaan sebesar 0,83% (nol koma delapan puluh tiga persen) dari total insentif atau 0,005 (nol koma nol nol lima) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

 

 

Besaran pemberian Insentif setiap triwulan atas pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah:

a.

Bupati sebesar 8,94% (delapan koma sembilan puluh empat persen) dari total insentif atau 0,0025 (nol koma nol nol dua puluh lima) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

b.

Wakil Bupati sebesar 7,26% (tujuh koma dua puluh enam persen) dari total insentif atau 0,0024 (nol koma nol nol dua puluh empat) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

c.

Sekretaris Daerah sebesar 4,55% (empat koma lima puluh lima persen) dari total insentif atau 0,0012 (nol koma nol nol dua belas) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

d.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar 4,15% (empat koma lima belas persen) dari total insentif atau 0,0009 (nol koma nol nol nol sembilan) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

e.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Umum dan Usaha sebesar 2,59% (dua koma lima puluh sembilan persen) dari total insentif atau 0,0008 (nol koma nol nol nol delapan) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

f.

Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar 2,28% (dua koma dua puluh delapan persen) dari total insentif atau 0,0007 (nol koma nol nol nol tujuh) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

g.

Kepala Sub Bagian Keuangan sebesar 1,42% (satu koma empat puluh dua persen) dari total insentif atau 0,0006 (nol koma nol nol nol enam) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

h.

Petugas Pemungut Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar 1,31% (satu koma tiga puluh satu persen) dari total insentif atau 0,0005 (nol koma nol nol nol lima) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

i.

Bendahara Penerimaan sebesar 0,83% (nol koma delapan puluh tiga persen) dari total insentif atau 0,0004 (nol koma nol nol nol empat) kali gaji dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

 

 

 

Menunjuk Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk:

a.

Melaksanakan Peraturan Bupati ini;

b.

Melaksanakan Pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif atas pungutan retribusi yang dikelola Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan

c.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban:

a.

Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Izin Gangguan (HO);

b.

Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

 

 

 

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 20 Mei 2015

BUPATI TUBAN,

dto.

H. FATHUL HUDA

 

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 20 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto.

BUDI WIYANA

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 26