Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor: 23 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 38);

b.

bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 204 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang­ Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 1999 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 56);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok­-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 23);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 24);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

I.

Daerah adalah Kabupaten Tegal;

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah;

3.

Bupati adalah Bupati Tegal;

4.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Seni adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Seni Kabupaten Tegal;

5.

Tempat Pariwisata adalah obyek wisata yang menjadi tujuan wisatawan;

6.

Tempat Rekreasi adalah tempat para wisatawan bersenang-senang;

7.

Tempat Olahraga tempat yang digunakan untuk olahraga (stadion, kolam renang, gedung olahraga);

8.

Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah tanda pembayaran retribusi yang harus dibeli oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pariwisata;

9.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan sarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

 

 

 

 

 

(1)

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.

(2)

Obyek retribusi tempat pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

1.

Pemandian Air Panas Guci Retribusi Tempat Rekreasi;

 

2.

Retribusi Pemandian Tertutup;

 

3.

Pantai Purwahamba Indah;

 

4.

Tirta Waduk Cacaban;

 

5.

Kalibakung.

(3)

Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang dikelola oleh pihak swasta.

 

 

 

 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.

 

 

 

 

Besaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga (tidak termasuk Asuransi Jasa Raharja) ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi pengunjung yang datang secara rombongan dalam jumlah banyak diberikan keringanan sebagai berikut:

1.

Rombongan sebanyak 25 orang s/d 50 orang diberi keringanan sebesar 15% (lima belas persen);

2.

Rombongan sebanyak 51 orang s/d 100 orang diberi keringanan sebesar 20% (dua puluh persen);

3.

Rombongan lebih dari 100 orang diberi keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

4.

Rombongan menyangkut kegiatan sosial diberi keringanan sebesar 50% (lima puluh persen).

 

 

 

 

(1)

Tanda bukti pembayaran dalam bentuk karcis yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk porporasi.

(2)

Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu kali masuk.

(3)

Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

 

 

 

 

 

Pelaksanaan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Seni Kabupaten Tegal.

 

 

 

 

Hasil penarikan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

 

 

 

 

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 1 Januari 2009

BUPATI TEGAL

ttd.

AGUS RIYANTO

 

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 1 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

ttd.

SRIYANTO HP

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR