Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor: 15 Tahun 2005

 

 

 

 

 

a.

bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat telah ditetapkan oleh Bupati Tegal dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 1 Nopember 2003;

b.

bahwa dengan penambahan pengaturan mengenai penebangan penjarangan, perubahan pengaturan diameter wajib izin tebang dan penanaman kembali pada lokasi bekas penebangan, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat;

c.

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tega};

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

6.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Rutan;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Kehutanan Kepada Daerah;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

15.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 126/Kpts-W2003 tentang Penatausahaan Rasil Rutan;

16.

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 188.4/2372 Tahun 2003 tentang Prosedur Penerbitan Dokumen SKSHH di Jawa Tengah;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2003 tentang Restribusi lzin Penebangan Kayu Milik/Rakyat;

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah;

23.

Keputusan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2004 Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD di Lingkungan Dinas-dinas Daerah;

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBANGAN KAYUMILIK/RAKYAT

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Tegal;

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3.

Bupati adalah Bupati Tegal;

4.

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas TANBUNHUT adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;

5.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;

6.

Penebangan adalah kegiatan penebangan pohon pada tanah milik (pekarangan, kebun, tegalan/ladang, sawah dan pantai, lahan perkebunan dan lahan milik negara di luar kawasan hutan) yang dilakukan oleh setiap orang atau Badan;

7.

Penjarangan adalah kegiatan penebangan pohon pada tanah milik (pekarangan, kebun, tegalan/ladang, sawah dan pantai, lahan perkebunan dan lahan milik negara di luar kawasan hutan) yang dilakukan oleh setiap orang atau Badan dengan tujuan pemeliharaan tanaman sehingga diperoleh populasi tegakan akhir yang optimal dan jumlah tanaman minimal 400 (empat ratus) batang perhektar;

8.

Kayu Milik/Rakyat adalah jenis kayu yang berasal dari tanaman pada tanah milik (pekarangan, kebun, tegalan/ladang, sawah dan pantai, lahan perkebunan dan lahan milik negara di luar kawasan hutan) dan dapat dipakai sebagai bahan bangunan dan bahan baku industri;

9.

Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melaksanakan penebangan kayu milik/rakyat;

10.

Surat Permohonan adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat;

11.

Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah Tanda Pembayaran Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat;

12.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

13.

Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat;

14.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang­ undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

15.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Peraturan yang menentukan besamya jumlah retribusi terutang;

16.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Peraturan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang jumlah pembayaran kekurangan pokok retribusi, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Peraturan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

19.

Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besamya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi, baik pokok retribusi, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi keterlambatan pembayaran retribusi;

20.

Pembayaran Retribusi adalah besamya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

21.

Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;

22.

Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama \,Vajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

 

 

 

 

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 

(1)

Dengan nama retribusi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap penerbitan izin.

(2)

Obyek Retribusi adalah pemberian izin atas:

 

a.

Kayu Jati;

 

b.

Kayu Mahoni;

 

c.

Kayu Sonokeling;

 

d.

Kayu Pinus;

 

e.

Kayu Surya;

 

f.

Kayu Sengon;

 

g.

Kayu Akasia;

 

h.

Jenis kayu lainnya.

(3)

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin.

 

 

 

 

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
 

Retribusi ini digoiongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

BAB IV
PENGATURAN

Bagian Pertama
Tata Cara Penyelesaian Permohonan
 

(1)

Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penebangan kayu milik/rak-yat wajib memiliki izin dari Bupati.

(2)

Pemohon izin wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas TANBUNHUT dengan mengisi formulir Surat Permohonan yang dilampiri:

 

a.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

 

b.

Foto copy Tanda Bukti Kepemilikan Tanah;

 

c.

Keterangan kayu yang akan ditebang dari Desa/Kelurahan;

 

d.

Bukti kuitansi pehumsan jual beli kayu milik/rakyat (jika kayu yang diperoleh dari hasil jual beli).

(3)

Berkas permohonan yang masuk akan diteliti oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas TANBUNHUT.

(4)

Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon, sedangkan tehadap permohonan yang lengkap, Kepala Dinas TANBUNHUT akan menurunkan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan/taksasi tegakan dengan melibatkan unsur desa, kecamatan dan Perhutani setempat sebagaimana Susunan Tim Pemeriksa Penebangan Kayu Milik/Rakyat yang ditetapkan oleh Bupati.

(5)

Setelah melakukan pemeriksan lapangan/taksasi tegakan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, Tim membuat laporan/Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas TANBUNHUT sebagai bahan pertimbangan penerbitan Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat.

(6)

Hal-hal yang perlu dilaporkan meliputi kebenaran lokasi, jenis kayu, jumlah tegakan, taksiran volume, kondisi fisik sekitar tegakan dan kelerengan lahan (yaitu <30%).

(7)

Jumlah pohon maksimal dalam Surat Izin Tebang sebanyak 50 batang untuk jenis yang sama dengan tanaman Perhutani, dengan keliling pohon setinggi dada (kurang lebih 130 cm dari permukaan tanah) minimal 48 cm atau berdiameter minitual 15 cm untuk semua jenis pohon kecuali penjarangan.

 

 

 

 

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan
 

(1)

Setiap pemilik Surat Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

 

a.

mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingungan;

 

b.

mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh Instansi/petugas yang ditunjuk;

 

c.

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

d.

sebelum dan sesudah melaksanakan penebangan agar melapor kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat:

 

e.

melaporkan produksi kayu hasil penebangan kepada Instansi yang berwewenang;

 

f.

menjaga keselamatan, ketertiban, kebersihan, keamanan, kesehatan umum dan keindahan dalam lingkungan penebangan;

 

g.

wajib menanam kembali pohon penghijauan pada lokasi penebangan dan atau lahan sekitamya dengan perbandingan 1 (satu) pohon yang ditebang diganti dengan 5 (lima) pohon baru dengan jenis yang sama dan atau yang disarankan oleh Instansi/petugas yang berwenang, kecuali pada lokasi penjarangan.

(2)

Setiap pemilik Surat Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat dilarang:

 

a.

memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin;

 

b.

menebang di luar lokasi penebangan yang diizinkan;

 

c.

memindahtangankan/mengangkut kayu hasil penebangan ke tempat lain sebelum diberikan dokumen angkutan kayu dari pejabat yang berwenang.

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya Izin
 

Izin berlaku untuk setiap kali melakukan penebangan kayu milik/rakyat selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

 

 

 

 

Bagian Keempat
Penolakan dan Pencabutan Izin
 

(1)

Pemohonan Izin ditolak apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan ini tidak dipenuhi.

(2)

Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal im ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

 

 

 

 

(1)

Izin dapat dicabut dan atau ditarik kembali apabila:

 

a.

terbukti bahwa izin diperoleh dengan cara melanggar hukum:

 

b.

terbukti bahwa pemegang izin meminjamkan namanya kepada pihak lain;

 

c.

terbukti bahwa pemegang izin memindahtangankan izin kepada pihak lain;

 

d.

terbukti bahwa pemegang izin yang terkena sanksi pembekuan izin masih melakukan penebangan.

(2)

Pencabutan dan atau penarikan kembali izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

Pencabutan dan atau penarikan kembali izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d Peraturan ini dilakukan melalui tahapan-tahapan:

a.

peringatan secara tertulis;

b.

penghentian sementara pelaksanan penebangan;

c.

pembekuan izin.

 

 

 

 

BAB V
PRlNSIP DAN SASARAN DALM PENETAPAN BESARNYA TARIF
 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pemeriksaan, blanko-blanko permohonan izin dan penerbitan izin;

(3)

Bentuk blanko Surat Permohonan, Bentuk Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat dan Prosedur Pengajuan Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat di Wilayah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan ini.

 

 

 

 

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

(1)

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kayu dan jumlah pohon yang akan ditebang berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan.

(2)

Besamya tarip retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi yang temtang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin diberikan.

 

 

 

 

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 

Masa retribusi adalahjangka waktu yang lamanya selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

 

 

 

 

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada wak-tunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
 

(1)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatjatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini Dinas TANBUNHUT.

 

 

 

 

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimanan dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa bencana alam dan kerusuhan.

(4)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
 

(1)

Pelaksanaan penarikan retribusi dilakukan oleh Dinas Pertanian Perkebunai, dan Kehutai,an Kabupaten Tegal.

(2)

Hasil penarikan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.

 

 

 

 

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Dinas TANBUNHUT.

 

 

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

 

 

 

 

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2005
BUPATI TEGAL,
dto.
AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
dto.
MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005 NOMOR 18