Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor: 24 Tahun 2015

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar;

b.

bahwa dengan selesainya pelaksanaan renovasi pasar dan penataan pedagang sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar perlu diganti;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191).

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

 

 

 

 

 

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Perindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.

5.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

6.

Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dibatasi dinding.

7.

Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

8.

Tempat dasaran adalah tempat dalam dan lingkungan pasar yang dipergunakan oleh pedagang untuk menggelar/menjajakan dagangannya.

9.

Lerepan adalah tempat menyimpan barang dagangan di los atau tempat dasaran terbuka dalam pasar pada malam hari.

10.

Kelas pasar adalah klasifikasi pasar berdasarkan tingkat keramaian pasar, kondisi wilayah, dan perkembangan perekonomian setempat.

11.

Pedagang Lama adalah pedagang yang berjualan di tempat dasaran dalam los atau kios pasar dan sudah memiliki kartu/surat sewa sejak pasar belum direnovasi.

12.

Pedagang baru adalah pedagang yang akan berjualan di tempat dasaran dalam los atau kios pasar dan memiliki kartu/surat sewa setelah pasar direnovasi.

13.

Pedagang oprokan adalah pedagang yang berjualan di tempat dasaran luar los atau kios pasar dan tidak memiliki kartu/surat sewa baik sesudah atau sebelum pasar direnovasi.

14.

Bangunan Baru adalah bangunan pasar yang telah selesai direnovasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau ukuran dan/atau dilakukan penataan kembali sesuai zonasi jenis dagangan.

15.

Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, khusus disediakan untuk pedagang.

16.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

17.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

19.

Hari adalah hari kalender.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kelas Pasar terdiri atas:

 

a.

Kelas I terdiri atas:

 

 

1)

Pasar Kartasura Kecamatan Kartasura;

 

 

2)

Pasar Bekonang Kecamatan Mojolaban;

 

 

3)

Pasar Tradisional Ir. Soekarno, Pasar Carikan, Pasar Cuplik Kecamatan Sukoharjo;

 

 

4)

Pasar Tawangsari Kecamatan Tawangsari;

 

 

5)

Pasar Nguter Kecamatan Nguter;

 

 

6)

Pasar Grogol, Pasar Telukan Kecamatan Grogol;

 

 

7)

Pasar Hewan Kartasura Kecamatan Kartasura;

 

 

8)

Pasar Hewan Bekonang Kecamatan Mojolaban; dan

 

 

9)

Pasar Hewan Tawangsari Kecamatan Tawangsari.

 

b.

Kelas II terdiri atas:

 

 

1)

Pasar Tawangkuno, Pasar Watukelir, Pasar Purwo, Kecamatan Weru;

 

 

2)

Pasar Bulu, Pasar Lengking, Kecamatan Bulu;

 

 

3)

Pasar Glondongan, Pasar Sedayu Kecamatan Polokarto;

 

 

4)

Pasar Gawok, Pasar Sraten Kecamatan Gatak;

 

 

5)

Pasar Daleman, Pasar Baki Kecamatan Baki;

 

 

6)

Pasar Kepuh Kecamatan Nguter;

 

 

7)

Pasar Plumbon Kecamatan Mojolaban;

 

 

8)

Pasar Mulur Kecamatan Bendosari; dan

 

 

9)

Pasar Kedunggudel Kecamatan Sukoharjo.

 

c.

Kelas III terdiri atas:

 

 

1)

Pasar Ngaliyan Kecamatan Tawangsari;

 

 

2)

Pasar Saripan Kecamatan Gatak; dan

 

 

3)

Pasar Tambakrejo Kecamatan Bulu.

(2)

Tipe tempat dasaran, terdiri atas:

 

a.

Tipe A merupakan tempat-tempat dasaran/berjualan dalam pasar yang letaknya strategis; dan

 

b.

Tipe B merupakan tempat-tempat dasaran/berjualan dalam pasar yang letaknya kurang strategis.

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis-jenis retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

retribusi sewa kios dan Los;

 

b.

retribusi kios dan Los;

 

c.

retribusi tempat dasaran dalam/luar los;

 

d.

retribusi sewa tempat/lerepan;

 

e.

retribusi tempat penjualan di sekitar pasar;

 

f.

retribusi atas pedagang keliling/tidak menetap;

 

g.

retribusi fasilitas tambahan;

 

h.

retribusi kamar mandi, WC, Sumur (MCK);

 

i.

retribusi tempat penjualan hewan besar/anakan;

 

j.

retribusi penjualan hewan kecil (kambing/domba);

 

k.

retribusi atas penjualan unggas; dan

 

l.

retribusi menurunkan dan/atau menaikan barang/hewan.

(2)

Retribusi sewa kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan setiap tahun, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(3)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan setiap hari.

(4)

Retribusi sewa tempat/lerepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan setiap hari bagi pedagang yang menitipkan barang dagangan dalam los pada malam hari berlaku mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.

(5)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikenakan setiap 1 (satu) kali penggunaan.

(6)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dikenakan per ekor.

 

 

 

 

 

Retribusi Pasar dikenakan kepada:

a.

Pedagang yang menggunakan/memakai kios, los, tempat dasaran untuk berusaha/berjualan.

b.

Pedagang yang menggunakan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berupa kios, los, halaman/pelataran, tempat parkir, kamar mandi, WC, Sumur (MCK) dan fasilitas-fasilitas lainnya dan,

c.

Pedagang yang menjajakan/menjual/menawarkan barang dagangannya/jasa di dalam, dilingkungan atau di sekitar pasar secara berkeliling.

 

 

 

 

 

 

Pedagang yang menempati/menggunakan kios atau los yang belum/tidak sesuai dengan nama kepemilikannya setelah jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penempatan wajib melakukan pemindahan hak, termasuk kios atau los pasar bangunan baru.

 

 

 

 

 

 

(1)

Biaya pemindahan hak bangunan lama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah dikenakan kepada pedagang yang menempati/menggunakan kios atau los yang telah dikuasai kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo karena sewa tempat dicabut atau karena dikembalikan oleh penyewa lama kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

(2)

Selain membayar biaya pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih mempunyai kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar yang dibayar secara harian dan retribusi sewa kios dan los sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

(1)

Biaya pemindahan hak bangunan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah dibedakan antara pedagang lama dan Pedagang baru.

(2)

Biaya pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemindahan hak kios dan pemindahan hak los.

(3)

Pedagang lama yang menempati/menggunakan kios atau los yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib membayar biaya pemindahan hak.

(4)

Selain membayar biaya pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih mempunyai kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar yang dibayar secara harian dan retribusi sewa kios dan los sesuai ketentuan yang berlaku.

(5)

Pedagang baru yang akan menempati/menggunakan kios atau los pasar yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, wajib membayar biaya pemindahan hak dengan cara sewa per tahun.

(6)

Pedagang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih mempunyai kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar yang dibayar secara harian sesuai ketentuan yang berlaku.

(7)

Penggunaan kios atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disesuaikan dengan kelompok jenis/zonasi dagangan yang sama.

(8)

Daftar kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

Hak penempatan dan/atau pemegang/penyewa kios dan los di pasar merupakan hak sewa.

 

 

 

 

 

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh hak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindag.

 

 

 

 

 

(1)

Penyewa kios dan/atau los yang tidak menggunakan untuk berjualan selama 60 (enam puluh) hari terus menerus dan tidak memberitahu terlebih dahulu kepada Dinas Perindag melalui kantor pengelola pasar, maka kepada penyewa diberikan teguran lisan dan teguran tertulis.

(2)

Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perindag sampai batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

(3)

Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Dinas Perindag memberikan teguran tertulis.

(4)

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) kalender sejak diterima teguran tertulis, maka Dinas Perindag akan mencabut hak sewa.

 

 

 

 

 

(1)

Penyewa yang menambah luas dasaran dikenakan retribusi fasilitas tambahan perluasan tempat dasaran.

(2)

Penyewa yang merubah bentuk/sifat bangunan kios dan los, tempat dasaran dikenakan retribusi fasilitas tambahan perubahan bentuk/sifat.

(3)

Penambahan serta perubahan bentuk/sifat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Perindag.

 

 

 

 

 

Penyewa bertanggung jawab atas barang-barang dagangan dan/atau perlengkapannya yang ditinggal dalam kios atau di dalam pasar.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Tata cara penyelesaian Retribusi yang terutang sebagaimana ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas Perindag.

(4)

Tata cara penyetoran hasil Retribusi Pelayanan Pasar diatur sebagai berikut:

 

a.

petugas pemungut menyetorkan semua hasil pungutannya pada hari itu juga kepada bendahara penerimaan pembantu pasar setempat; dan

 

b.

bendahara penerimaan pembantu pasar setempat menyetorkan semua hasil pungutan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati melalui Kepala Dinas Perindag berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

(2)

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur sebagai berikut:

 

a.

wajib retribusi mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindag dengan mencantumkan:

 

 

1)

tanggal surat permohonan;

 

 

2)

nama, alamat wajib retribusi;

 

 

3)

jenis retribusi yang dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan;

 

 

4)

besarnya retribusi terhutang;

 

 

5)

alasan yang jelas; dan

 

 

6)

tanda tangan pemohon.

 

b.

surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindag paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibuktikan dengan tanda terima.

(3)

Bupati melalui Kepala Dinas Perindag paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima harus sudah memberikan keputusan.

(4)

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Dinas Perindag tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pelayanan Pasar yang dipungut setiap hari harus diberikan karcis.

(2)

Jenis dan Spesifikasi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum digunakan harus diporporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(4)

Retribusi Pelayanan Pasar yang dipungut tidak setiap hari, diberikan tanda bukti pembayaran yang berupa kuitansi dan/atau SKRD.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 279), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Mei 2015
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.
WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
ttd.
AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2015 NOMOR 25