Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor: 59 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar perlu diubah dan disesuaikan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar;

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1, Register Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1);

7.

Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 65);

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 65 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KHUSUSNYA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

1.

Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 9 (sembilan) angka yakni angka 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Pasar pemerintah adalah pasar-pasar yang didirikan di atas tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Sragen dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sragen;

 

2.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau toko/kios/ruko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;

 

3.

Pasar desa adalah pasar yang didirikan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen;

 

4.

Tempat dasaran atau pelataran adalah tempat di lingkungan pasar yang diatasnya tidak ada bangunan yang disediakan untuk berjualan secara adegan dan/atau darurat;

 

5.

Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang pemakaiannya terbagi dalam petak-petak;

 

6.

Toko/kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha perekonomian/berjualan;

 

7.

Ruko adalah bangunan berlantai dua atau lebih, lantai bawah untuk perekonomian/berjualan, lantai atas untuk rumah tangga/gudang atau sejenisnya;

 

8.

Hak pemakaian adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan hukum untuk memakai/menempati dan memanfaatkan tempat dasaran/los/kios/toko/ruko sesuai luas yang dipakai;

 

9.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan hukum;

 

10.

Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa tempat dasaran/los/kios/toko/ruko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang dan/atau badan hukum;

 

11.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;

 

12.

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan/atau pertokoan;

 

12a.

Pedagang baru adalah pedagang yang benar-benar baru atau belum pernah berjualan di pasar tersebut dan/atau pedagang lama yang belum mempunyai Surat Izin Menggunausahakan Tempat Dagangan di pasar tersebut;

 

12b.

Pedagang lama adalah pedagang yang sudah berjualan di pasar tersebut dan mempunyai Surat Izin Menggunausahakan Tempat Dagangan di Pasar;

 

12c.

Revitalisasi Pasar adalah suatu proses untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omset, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat.

 

12d.

Kompensasi pemanfaatan aset pasar adalah sejumlah dana yang dibayarkan pedagang baru dan pedagang lama atas fasilitas renovasi/revitalisasi pasar yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

 

12e.

Pengalihan hak penggunausahaan tempat dagangan di pasar adalah proses penyerahan pengalihan hak izin menggunakan fasilitas los, kios/toko dan ruko dari pengguna lama ke pengguna baru.

 

12f.

Zonasi adalah pengelompokan dagangan yang didasarkan jenis atau komoditas barang dagangan.

 

12g.

Elektronik retribusi atau disingkat e_retribusi adalah sistem penarikan retribusi non tunai dengan memakai kartu yang telah ditentukan oleh Bupati;

 

12h.

Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen;

 

12i.

Ketua Pengelola Pasar adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas untuk mengelola manajemen pasar tertentu.

 

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

 

14.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

15.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;

 

16.

Bendahara khusus penerima adalah bendahara khusus penerima yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

17.

Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Sragen.

 

18.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

 

19.

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dimana dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan (9) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif harian los/toko/kios/ruko dan tempat dasaran ditentukan berdasarkan klas pasar, luas dan klas los/toko/kios/ruko dan tempat dasaran.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif bongkar muat ditentukan berdasarkan jenis kendaraan yang melakukan aktivitas bongkar muat.

 

(3)

Struktur dan besarnya tarif parkir/titipan ditentukan berdasarkan jenis kendaraan yang parkir/dititipkan.

 

(4)

Struktur dan besarnya tarif sarana kebersihan umum sebagaimana kamar mandi/mandi cuci kakus (KM/MCK) ditentukan berdasarkan jenis penggunaan sarana kebersihan dimaksud.

 

(5)

Struktur dan besarnya tarif penjaja keliling ditentukan berdasarkan sarana dan prasarana yang digunakan.

 

(6)

Struktur dan besarnya tarif kebersihan ditetapkan berdasarkan areal yang dimanfaatkan.

 

(7)

Struktur dan besarnya tarif pengalihan hak ditentukan berdasarkan perkalian antara indeks dasar dengan luas pemakaian dan tarif harian yang berlaku.

 

(8)

Struktur dan besarnya tarif hak pemakaian dan/atau perpanjangan hak pemakaian Tempat Dasaran Tetap, los/toko/kios/ruko dipungut berdasarkan perkalian antara luas pemakaian dengan tarif yang berlaku.

 

(9)

Biaya izin perpanjangan penggunaan tempat usaha harus dibayar sebelum jatuh tempo.

 

(10)

Biaya pengajuan izin baru disamakan dengan biaya pengalihan hak.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 7 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak pemakaian yang diterbitkan dalam bentuk surat izin menggunausahakan tempat dagangan di pasar, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

 

(2)

Hak pemakaian yang telah diterbitkan dan telah diterima oleh pemohon, apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut sejak diterima dan pihak pemohon tidak memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka pemohon dianggap tidak membutuhkan fasilitas tersebut selanjutnya hak pemakaian ditarik kembali penguasaannya oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.

 

(3)

Apabila hak pemakaian telah habis masa berlakunya, sedang pemegang hak masih berkehendak untuk memperpanjang, maka yang bersangkutan diwajibkan menyelesaikan perpanjangan dimaksud 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya dan membayar retribusi perpanjangan.

 

(4)

Apabila masa berlakunya hak telah berakhir dan pemegang hak tidak mengajukan perpanjangan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak membutuhkan tempat tersebut dan tidak diizinkan mengalihkan haknya kepada orang lain, selanjutnya tempat tersebut penguasaannya kembali ke Pemerintah Kabupaten Sragen.

 

(5)

Apabila pemegang hak pemakaian dasaran tetap los, toko/kios/ruko tidak membayar retribusi retribusi harian selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sedang kepadanya telah diberi peringatan lebih dahulu oleh Ketua Pengelola Pasar bersangkutan, maka hak pemakaian dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut serta kepadanya masih diwajibkan untuk melunasi retribusi yang belum dibayar.

 

(6)

Pengalihan hak pemakaian tempat dasaran, los/toko/kios/ruko kepada orang lain dan/atau badan hukum dipungut biaya pengalihan hak yang dihitung berdasarkan perkalian antara indeks dasar dengan luas pemakaian dan tarif harian yang berlaku.

 

(7)

Pasar yang buka pada pagi hari, siang hari dan malam hari dikenakan retribusi pada pagi hari, siang hari dan malam hari.

 

(8)

Bagi pedagang yang tidak berjualan/tutup baik dalam los maupun toko/kios dalam pasar tetap dikenakan retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif retribusi bagi penjaja keliling ditentukan berdasarkan peralatan yang digunakan untuk berjualan, berupa mobil, gerobak dan/atau asongan.

 

(2)

Dihapus.

 

(3)

Dihapus.

 

(4)

Dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB IVA da BAB IVB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal setelah diadakan pembangunan dan/atau revitalisasi pasar untuk menyesuaikan dengan luas dan letak obyek tempat usaha yang baru, baik pedagang baru maupun pedagang lama wajib mengajukan permohonan baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal penempatan/penataan pedagang pasar setelah diadakan pembangunan dan/atau revitalisasi pasar akan ditata sesuai jenis barang dagangan atau sistem zonasi.

 

(2)

Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, ketertiban dan kemudahan masyarakat untuk berbelanja dipasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal penempatan/penataan pedagang pasar setelah diadakan pembangunan dan/atau revitalisasi pasar, untuk pedagang baru dan pedagang lama dikenakan biaya kompensasi.

 

(2)

Besarnya biaya kompensasi untuk pedagang baru dan pedagang lama adalah disamakan dengan biaya retribusi biaya pengalihan hak pakai/penempatan ruko, toko/kios, los untuk penyesuaian letak dan ukuran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan tempat usaha dapat dialihkan penggunausahaan dengan izin Bupati cq. Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Syarat pengalihan hak penggunausahaan tempat usaha bagi pedagang adalah:

 

 

a.

Berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau yang sudah menikah.

 

 

b.

Lunas retribusi harian dan tahunan.

 

 

c.

Pedagang yang akan mengajukan pengalihan hak penggunausahaan tempat usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan dilampiri:

 

 

 

1.

Berita acara penyerahan pengalihan hak antara pihak yang mempunyai hak penggunausahaan tempat usaha ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

 

 

 

2.

Fotocopy KTP kedua belah pihak sebanyak 2 lembar.

 

 

 

3.

Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di pasar.

 

 

 

4.

Bagi pemegang hak penggunausahaan tempat usaha yang meninggal dunia untuk disertakan:

 

 

 

 

a)

Fotocopy Akte Kematian yg dilegalisir.

 

 

 

 

b)

Surat Keterangan Ahli waris yang diketahui oleh Kepala Kalurahan/Desa dan Camat.

 

 

 

 

c)

Surat Pernyataan Persetujuan dari ahli waris dan surat kuasa untuk menunjuk salah satu ahli waris untuk melakukan perjanjian pengalihan penggunausahaan tempat usaha.

 

(2)

Bupati cq. Kepala Dinas berhak untuk menyetujui atau menolak berkas permohonan.

 

(3)

Setelah mendapatkan persetujuan pemohon membayar biaya pengalihan hak penggunausahaan tempat usaha ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Pembantu di pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perubahan jenis usaha/bentuk/ukuran tempat usaha adalah dirubahnya tempat usaha yang dikarenakan merubah bentuk/ukuran (merubah, menambah dan mengurangi) dan jenis usahanya.

 

(2)

Dilarang merubah bentuk dan ukuran tempat usaha tanpa izin Bupati cq. Kepala Dinas.

 

(3)

Izin perubahan jenis usaha dengan mempertimbangkan penataan dan zonasi tempat usaha perdagangan.

 

(4)

Perubahan bentuk/ukuran tempat usaha dikenakan retribusi.

 

(5)

Perubahan jenis usaha/bentuk/ukuran tempat usaha harus dengan izin Bupati cq. Kepala Dinas.

 

(6)

Syarat Perubahan bentuk/ukuran tempat usaha:

 

 

a.

Lunas retribusi harian dan tahunan; dan

 

 

b.

Pedagang yang akan mengajukan perubahan bentuk/ukuran tempat usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan dilampiri:

 

 

 

1.

Denah gambar lama dan baru; dan

 

 

 

2.

Buku surat izin menggunausahaan dagangan di pasar.

 

(7)

Biaya perubahan bentuk tempat usaha menjadi tanggungjawab dari pemohon dan tidak menuntut ganti rugi dan bangunan tersebut selanjutnya menjadi aset Pemerintah Kabupaten Sragen.

 

(8)

Apabila perubahan bentuk/ukuran tempat usaha tidak berizin bangunan tersebut dapat dirobohkan.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dinas bertindak sebagai instansi pelaksana pemungut retribusi.

 

(2)

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu pihak lain.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksana pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk retribusi harian dan 1 (satu) tahun untuk retribusi pemakaian.

 

(2)

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(3)

Selain e_retribusi, pembayaran retribusi pelayanan pasar dilakukan secara tunai dan bertempat di loket pengelola pasar setempat, selanjutnya Ketua Pengelola Pasar atau petugas yang ditunjuk menyetorkan pembayaran retribusi ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh, jenis, bentuk format blanko retribusi pelayanan pasar diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 September 2020
BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap.
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd dan cap.
TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 59