Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor: 76 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan di Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Bupati;

b.

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan kesehatan pada puskesmas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

3.

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

4.

Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari puskesmas tidak dengan tempat perawatan dan puskesmas dengan tempat perawatan.

5.

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis di puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, dan konsultasi kesehatan dan akibat-akibatnya.

6.

Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

7.

Rawat inap adalah pelayanan kesehatan di puskesmas dengan tempat perawatan, yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

8.

Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya kepada seseorang untuk mencegah kematian dan atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.

9.

Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien.

10.

Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di puskesmas untuk menunjang penegakan diagnosa.

11.

Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan medik dan terapi lainnya.

12.

Persalinan adalah proses lahirnya bayi baik secara spontan maupun disertai dengan penyulit yang memerlukan tindakan medik.

13.

Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, jasa psikologi, dan tindakan rehabilitasi medik lainnya.

14.

Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pemeriksaan bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sehat.

15.

Konsultasi adalah bimbingan atau pertolongan pada seseorang untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.

16.

Jasa Pelayanan adalah dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan kesehatan yang berupa pengurangan kondisi kesehatan, petugas medis, paramedis, dan non medis dalam rangka memberikan pelayanan di puskesmas.

17.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas puskesmas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.

18.

Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pihak pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pasien di puskesmas yang menjadi tanggungannya.

19.

Unit cost pelayanan kesehatan puskesmas adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk pelayanan klinik di puskesmas.

20.

Tarif layanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dikenakan tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

 

 

 

 

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.

kunjungan pelayanan klinik;

b.

pelayanan rawat jalan umum dan konsultasi;

c.

pelayanan KIA;

d.

pelayanan rawat jalan gigi dan tindakan gigi;

e.

pelayanan rawat inap;

f.

pelayanan penunjang diagnostik;

g.

pelayanan tindakan medik dan terapi terencana;

h.

pelayanan rehabilitasi medik;

i.

pelayanan pemakaian ambulance pasien.

 

 

 

 

(1)

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.

(2)

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai indeks komponen dan harga dasar hasil perhitungan unit cost per jenis pelayanan.

(3)

Komponen tarif terdiri atas:

 

a.

Jasa sarana;

 

b.

jasa pelayanan;

 

c.

obat dan bahan medis habis pakai.

(4)

Struktur tarif untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

Harga dasar hasil perhitungan unit cost masing-masing jenis pelayanan kesehatan, tarif karcis kunjungan poliklinik, dan rekam medis pasien baru dan pasien lama ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah memberikan subsidi bagi penduduk Kabupaten Sleman dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.

(2)

Subsidi dari Pemerintah Daerah atas tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Peserta asuransi kesehatan dan pasien yang pembayarannya dijamin oleh penjamin, untuk pembayaran dan tarif pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

 

 

 

 

Ditetapkan di Sleman.

pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,

dto.

SRI PURNOMO

 

Diundangkan di Sleman.

pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

dto.

SUNARTONO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 13 seri C