Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor: 4 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pelaksanaan pengenaan tarif retribusi pelayanan pasar dilakukan secara bertahap;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pentahapan Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

 

 

 

1

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENTAHAPAN PEMBERLAKUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

2.

Bupati adalah Bupati Sleman.

3.

Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Sleman.

4.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk pasar hewan.

5.

Pasar hewan adalah pasar yang disediakan khusus untuk jual beli hewan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6.

Tempat dasaran adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar.

7.

Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.

8.

Los adalah bangunan tetap, beratap memanjang yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.

9.

Los dengan sekat adalah bangunan tetap berbentuk memanjang, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.

10.

Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.

11.

Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.

12.

Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los digunakan sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidentil lainnya yang berada di halaman atau area pasar.

13.

Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.

14.

Penjaja adalah orang yang berkeliling membawa dan menawarkan barang dagangan di pasar.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif retribusi pelayanan pasar diberlakukan secara bertahap.

(2)

Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif retribusi pelayanan pasar di pasar hewan dan tarif pelayanan pasar bagi penjaja, bongkar muat, lerepan dan penggunaan fasilitas air.

(3)

Tahapan tarif retribusi pelayanan pasar dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:

 

 

 

 

 

 

Tarif retribusi pelayanan pasar tahap pertama sebagai berikut:

a.

Pasar tipe A

 

 

 

 

 

 

 

b.

Pasar tipe B

 

 

 

 

 

 

 

c.

Pasar tipe C

 

 

 

 

 

 

 

d.

Pasar tipe D

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif retribusi pelayanan pasar tahap kedua sebagai berikut:

a.

Pasar tipe A

 

 

 

 

 

 

 

b.

Pasar tipe B

 

 

 

 

 

 

 

c.

Pasar tipe C

 

 

 

 

 

 

 

d.

Pasar tipe D

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif retribusi pelayanan pasar tahap ketiga sesuai dengan besaran tarif retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

 

 

 

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 1 Februari 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd.

SRI PURNOMO

 

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI C