Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor: 17 Tahun 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka meringankan beban keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah­-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

4.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri C);

 

 

 

 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 12 Seri C) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 2 dihapus sehingga berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Kepala OPD berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

 

(2)

Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(3)

Dihapus.

 

(4)

Dihapus.

 

(5)

Dihapus.

 

 

 

 

 

2.

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.

 

(2)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

 

 

a.

wajib retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin;

 

 

b.

wajib retribusi yang lokasi atau kegiatan usaha terkena bencana; dan

 

 

c.

wajib retribusi menjadi korban bencana dalam kawasan bencana.

 

(3)

Keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah keluarga miskin dan keluarga rentan miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

(4)

Penetapan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

(5)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.

 

(6)

Jangka waktu pemberian pembebasan retribusi yang diberikan kepada objek retribusi yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI SLEMAN,

dto.

SRI PURNOMO

 

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

dto.

SUNARTONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI C