Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor: 16 Tahun 2015

 

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

3.

Bupati adalah Bupati Sleman.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

5.

Camat adalah Camat di wilayah Daerah.

6.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan/atau perizinan tertentu.

7.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan/atau perizinan tertentu.

8.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

9.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

10.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPKAD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

11.

Desa adalah Desa di wilayah Daerah.

12.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14.

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

15.

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

16.

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

19.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20.

Karcis adalah barang cetakan dengan nilai nominal yang berlaku sebagai ketetapan retribusi dan dipergunakan untuk memungut retribusi.

21.

Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat BKPR adalah buku yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi.

22.

Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi.

23.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24.

Dokumen pemungutan retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan retribusi.

25.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

26.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

27.

Penghitungan retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.

28.

Perforasi adalah pembuatan lubang kecil pada karcis, BKPR dan KTPR.

29.

Hari libur adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2)

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

a.

retribusi jasa umum;

 

b.

retribusi jasa usaha; dan

 

c.

retribusi perizinan tertentu.

 

 

 

 

(1)

Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

 

a.

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

 

b.

retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;

 

c.

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

 

d.

retribusi pelayanan pasar;

 

e.

retribusi pengujian kendaraan bermotor;

 

f.

retribusi pengolahan limbah cair;

 

g.

retribusi pelayanan pendidikan; dan

 

h.

retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

(2)

Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

 

a.

retribusi pemakaian kekayaan daerah;

 

b.

retribusi terminal;

 

c.

retribusi tempat khusus parkir;

 

d.

retribusi rumah potong hewan;

 

e.

retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan

 

f.

retribusi penjualan produksi usaha daerah.

(3)

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

 

a.

retribusi izin mendirikan bangunan;

 

b.

retribusi izin gangguan;

 

c.

retribusi izin trayek; dan

 

d.

retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

a.

pendaftaran dan pendataan;

b.

penetapan;

c.

pembayaran dan penyetoran;

d.

pembukuan dan pelaporan; dan

e.

penagihan.

 

 

 

 

(1)

Besaran retribusi didasarkan atas penetapan retribusi yang dilakukan oleh OPD atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

(2)

Dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

a.

SKRD;

 

b.

karcis;

 

c.

BKPR; dan/atau

 

d.

KTPR.

(3)

Jenis dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

 

 

 

 

 

(1)

Pendaftaran dan pendataan wajib retribusi dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan pendataan yang disediakan oleh OPD.

(2)

Pendaftaran dan pendataan retribusi dilakukan terhadap retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD dan BKPR.

(3)

Wajib retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.

(4)

Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

 

a.

kartu tanda penduduk wajib retribusi yang masih berlaku;

 

b.

akta pendirian bagi wajib retribusi yang berbentuk badan; dan

 

c.

dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis retribusi.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi formulir pendaftaran dan pendataan diatur oleh Kepala OPD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, apabila:

 

a.

kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;

 

b.

masa retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau

 

c.

penentuan besaran retribusi dilakukan dengan penghitungan retribusi.

(2)

Jenis retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:

 

a.

retribusi pelayanan pasar bagi wajib retribusi yang menggunakan kios dan/atau los untuk pertama kali;

 

b.

retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi wajib retribusi yang memperoleh pelayanan pemakaman untuk pertama kali;

 

c.

retribusi pelayanan pendidikan;

 

d.

retribusi pemakaian kekayaan daerah;

 

e.

retribusi pengujian kendaraan bermotor;

 

f.

retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

 

g.

retribusi izin mendirikan bangunan;

 

h.

retribusi izin gangguan;

 

i.

retribusi izin trayek; dan

 

j.

retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

 

 

 

 

(1)

Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2)

Dalam hal formulir pendaftaran dan pendataan wajib retribusi tidak disampaikan oleh wajib retribusi, diterbitkan dokumen SKRD secara jabatan oleh OPD.

(3)

Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD, paling rendah pejabat eselon III di OPD.

(4)

Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diberi cap/stempel basah.

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi dokumen SKRD diatur oleh Kepala OPD.

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b apabila:

 

a.

kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;

 

b.

masa retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau

 

c.

penentuan besaran retribusi tidak memerlukan penghitungan retribusi.

(2)

Jenis retribusi yang menggunakan karcis sebagai berikut:

 

a.

retribusi pelayanan pasar bagi wajib retribusi yang menggunakan pelataran;

 

b.

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

 

c.

retribusi terminal;

 

d.

retribusi tempat khusus parkir; dan

 

e.

retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

(3)

Karcis dinyatakan sah apabila telah diperforasi oleh Dipenda.

(4)

Pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis didasarkan pada pelayanan yang diterima.

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi karcis diatur oleh Kepala OPD.

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan retribusi dengan menggunakan BKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ayat (2) huruf c untuk retribusi pelayanan pasar bagi wajib retribusi yang menggunakan kios dan/atau los.

(2)

BKPR dinyatakan sah apabila telah diperforasi oleh Dipenda.

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi BKPR diatur oleh Kepala OPD.

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan retribusi dengan menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d apabila:

 

a.

kegiatan dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;

 

b.

masa retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau

 

c.

penentuan besaran retribusi tidak memerlukan penghitungan retribusi.

(2)

Jenis retribusi yang menggunakan KTPR sebagai berikut:

 

a.

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

 

b.

retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi wajib retribusi yang melakukan daftar ulang pemanfaatan tanah makam;

 

c.

retribusi pengolahan limbah cair;

 

d.

retribusi pemakaian kekayaan daerah;

 

e.

retribusi rumah potong hewan; dan

 

f.

retribusi penjualan produksi usaha daerah.

(3)

KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh OPD dan diberi cap/stempel basah.

(4)

KTPR dinyatakan sah apabila telah diperforasi oleh Dipenda.

(5)

Pemungutan retribusi dengan menggunakan KTPR didasarkan pada pelayanan yang diterima.

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi KTPR diatur oleh Kepala OPD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi menggunakan SKRD, karcis, BKPR dan/atau KTPR sesuai dengan jenis retribusi yang dibayarkan.

(2)

Wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi yang sah meliputi:

 

a.

wajib retribusi yang membayar retribusi menggunakan SKRD diberikan SSRD sebagai bukti pembayaran retribusi; dan

 

b.

wajib retribusi yang membayar retribusi menggunakan karcis, BKPR, dan KTPR berlaku sebagai bukti pembayaran retribusi.

(3)

Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan SKRD.

(4)

Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan karcis, BKPR, dan KTPR, pada saat wajib retribusi menerima pelayanan retribusi.

(5)

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

 

 

 

 

(1)

OPD melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara bruto.

(2)

Penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 x 24 jam.

(3)

Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:

 

a.

secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau

 

b.

secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(4)

Ketentuan penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

(5)

Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

 

 

 

 

 

(1)

Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.

(2)

Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3)

STRD diterbitkan pada saat wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.

(4)

Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(6)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala OPD.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

(2)

Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang melakukan pembayaran retribusi melebihi ketetapan retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2)

Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau

 

b.

adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari wajib retribusi bahwa masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh OPD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

 

 

 

 

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI SLEMAN,

ttd.

SRI PURNOMO

 

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

SUNARTONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI C