Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor: 4 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di, Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2009;

12.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 6);

13.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 75);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);

16.

Peraturan Daerah Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017;

18.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 23);

19.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017.

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2017.

 

 

 

 

 

Penerimaan Daerah dari Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kabupaten Situbondo pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp23.252.551.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

 

 

 

 

Bagian penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017.

 

 

 

 

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk dana transfer daerah yang disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

 

 

 

 

(1)

Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk mendanai kegiatan:

 

a.

peningkatan kualitas bahan baku;

 

b.

pembinaan industri;

 

c.

pembinaan lingkungan sosial;

 

d.

sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau

 

e.

pemberantasan barang kena cukai illegal.

(2)

Bupati bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

(1)

Pembagian alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disalurkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni sebesar Rp23.252.551.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(2)

Pembagian alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

untuk alokasi dana yang bersifat specific grant adalah sebesar Rp14.133.164.000,00 (empat belas milyar seratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

 

b.

untuk alokasi dana yang bersifat block grant adalah sebesar Rp9.119.387.000,00 (sembilan milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2)

Laporan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan laporan Bupati kepada Gubernur Jawa Timur.

(3)

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 6 (enam) bulan sekali.

(4)

Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

(1)

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli 2017;

 

b.

untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Januari 2018.

(2)

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli 2017;

 

b.

untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Januari 2018.

(3)

Dalam hal tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

 

 

 

 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Pengelola pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

 

 

 

 

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 06 Januari 2017

BUPATI SITUBONDO,

dto.

DADANG WIGIARTO

 

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 06 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

dto.

SYAIFULLAH

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 4