Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor: 97 Tahun 2019

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas serta untuk mengimbangi beban pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan sesuai beban kebutuhan pelayanan, namun dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat;

b.

bahwa tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, dan oleh karena itu perlu disesuaikan;

c.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, tarif rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10.

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);

11.

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 197 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 28.A dan angka 28.B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

 

3.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

 

4.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

 

5.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

 

6.

Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan atas sebagian atau seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien atau penjamin pasien.

 

7.

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.

 

8.

Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

 

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

10.

Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga.

 

11.

Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai.

 

12.

Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet) di rumah sakit.

 

13.

Bahan habis pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.

 

14.

Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

 

15.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat­-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

 

16.

Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen.

 

17.

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang/ menegakkan diagnosa menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.

 

18.

Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortothik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.

 

19.

Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan cuci darah (hemodialisis) yang diberikan kepada pasien gagal ginjal yang secara indikasi medis harus dilakukan cuci darah.

 

20.

Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.

 

21.

Besaran tarif layanan sebagaimana dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.

 

22.

Biaya satuan adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD dibagi dengan total hasil kegiatan.

 

23.

Biaya operasional adalah seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.

 

24.

Belanja pegawai adalah gaji pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN), biaya pendidikan, biaya pelatihan, biaya honorer Dewan Pengawas dan biaya asuransi kesehatan pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN).

 

25.

Rawat Jalan Eksekutif adalah pelayanan spesialistik dan sub spesialistik di Instalasi Rawat Jalan terhadap pasien dengan cara bayar um.um yang bersifat One-Stop Services dan dilakukan di luar jam kerja (sore hari) pada pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai atau dengan perjanjian antara pasien dan dokter.

 

26.

Ruangan perawatan khusus (High Care Unit/ HCU) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (ventilator).

 

27.

Ruangan perawatan intensif (ICU/NICU/PICU) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan alat bantu pernafasan mekanik (ventilator).

 

28.

Tindakan medik "one day surgery" adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan atau tanpa anesthesi umum.

 

28.A

Oneday care adalah perawatan dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam.

 

28.B

Home care adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk asuhan dan atau perawatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dan penyakit.

 

29.

Aparat Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada RSUD.

 

30.

Pegawai PTT adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari APBD Kabupaten Purwakarta dengan standar besaran gaji berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati.

 

31.

Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari pendapatan operasional RSUD dengan standar besaran gaji mengikuti ketentuan besaran gaji pegawai PTT.

 

32.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

33 .

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa (JAMPIS) adalah program jaminan kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Purwakarta dengan mekanisme layanan dan klaim mengikuti program JKN.

 

34.

Case Mix INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.

 

35.

Asuransi kesehatan pegawai adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada pegawai PTT dan pegawai BLUD RSUD sebagai peserta BPJS Kesehatan kriteria Pekerja Penerima Upah (PPU) bagi pegawai dan keluarganya (suami/istri dan sampai anak ke-3) dengan sumber biaya dari pendapatan operasional rumah sakit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pasien yang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan biaya penggantian cetak kartu pasien elektronik sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar satu kali pada saat pendaftaran pertama kali.

 

(2)

Kartu pasien elektronik dapat digunakan oleh pasien pemegang kartu setiap kali akan berobat.

 

(3)

Apabila kartu pasien elektronik hilang atau rusak, pemegang kartu yang bersangkutan akan dikenakan biaya cetak ulang kartu pasien elektronik sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan.

 

(2)

Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

 

 

a.

pelayanan rawat jalan;

 

 

b.

pelayanan rawat inap; dan

 

 

c.

pelayanan rawat darurat.

 

(3)

Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

 

a.

poliklinik;

 

 

b.

kamar operasi;

 

 

c.

kamar tindakan;

 

 

d.

Klinik Thallasemia dan Hemofilia;

 

 

e.

Klinik Khemoterapi;

 

 

f.

hemodialisa; dan

 

 

g.

neuro elektromedik.

 

(4)

Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

 

 

a.

ruang perawatan;

 

 

b.

kamar operasi;

 

 

c.

kamar bersalin;

 

 

d.

rawat khusus (high care unit); dan

 

 

e.

rawat intensif (ICU/PICU/NICU).

 

(5)

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

 

 

a.

pelayanan medis;

 

 

b.

pelayanan penunjang medis; dan

 

 

c.

pelayanan ambulan.

 

(6)

Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh direktur RSUD atas persetujuan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 9 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, meliputi:

 

 

a.

pemeriksaan dan konsultasi;

 

 

b.

visite dan konsultasi;

 

 

c.

Tindakan Medis Operatif (TMO);

 

 

d.

Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);

 

 

e.

tindakan persalinan;

 

 

f.

Tindakan Medis Khusus (TMK);

 

 

g.

pelayanan home care;

 

 

h.

pelayanan medicolegal; dan

 

 

i.

Medical Check Up (MCU).

 

(2)

Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.

 

(3)

Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap, rawat khusus, dan rawat intensif.

 

(4)

Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional, atau pembiusan lokal di kamar operasi, yang meliputi:

 

 

a.

Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS);

 

 

b.

Tindakan Medis Operatif (TMO) sedang;

 

 

c.

Tindakan Medis Operatif (TMO) besar; dan

 

 

d.

Tindakan Medis Operatif (TMO) khusus.

 

(5)

Tindakan medis non operatif (TMNO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan, yang meliputi:

 

 

a.

Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) kecil;

 

 

b.

Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) sedang;

 

 

c.

Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) besar; dan

 

 

d.

Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) khusus.

 

(6)

Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

 

 

a.

persalinan normal;

 

 

b.

persalinan dengan tindakan pervaginam; dan

 

 

c.

pelayanan bayi baru lahir.

 

(7)

Tindakan Medis Khusus (TMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

 

 

a.

tindakan hemodialisa;

 

 

b.

tindakan endoskopi;

 

 

c.

tindakan bronkhoskopi;

 

 

d.

tindakan layanan thallasemia dan hemofilia;

 

 

e.

tindakan khemoterapi;

 

 

f.

tindakan rawat jalan; dan

 

 

g.

Tindakan Medis Khusus (TMK) lainnya yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.

 

(8)

Pelayanan home care sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

 

 

a.

home care pasien anak;

 

 

b.

home care pasien dewasa;

 

 

c.

home care pasien post operasi; dan

 

 

d.

home care pasien geriatri.

 

(9)

Pelayanan medicolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:

 

 

a.

visum repertum kekerasan fisik;

 

 

b.

visum repertum kekerasan seksual;

 

 

c.

visum repertum jenazah; dan

 

 

d.

pelayanan medis Asuransi.

 

(10)

Pelayanan Medical Check Up (MCU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari satu atau beberapa layanan berdasarkan kebutuhan dan atau permintaan yang dikenakan tarif sesuai dengan besaran tarif layanan dimaksud.

 

(11)

Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f ditetapkan melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Medik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

 

 

a.

pemeriksaan patologi klinik (PK);

 

 

b.

pemeriksaan patologi anatomi (PA); dan

 

 

c.

pemeriksaan mikrobiologi klinik.

 

(2)

Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:

 

 

a.

pemeriksaan modalitas x-ray;

 

 

b.

pemeriksaan modalitas ultrasound;

 

 

c.

pemeriksaan mamography; dan

 

 

d.

pemeriksaan tomography (CT-scan).

 

(3)

Pelayanan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

 

 

a.

Elektrokardiograph (EKG);

 

 

b.

Elektroensefalograph (EEG);

 

 

c.

Elektroneuromyograph (ENMG); dan

 

 

d.

Trans Cranial Dopler (TCD).

 

(4)

Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:

 

 

a.

pelayanan fisioterapi;

 

 

b.

pelayanan terapi wicara;

 

 

c.

terapi okupasi; dan

 

 

d.

pelayanan rehabilitasi medis lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.

 

(5)

Pelayanan bank darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:

 

 

a.

pemeriksaan golongan darah;

 

 

b.

pemeriksaan cross-match; dan

 

 

c.

pelayanan sediaan darah.

 

(6)

Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, terdiri atas:

 

 

a.

pelayanan farmasi klinis; dan

 

 

b.

pelayanan farmasi non klinis.

 

(7)

Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, terdiri atas:

 

 

a.

pelayanan produk gizi (diet);

 

 

b.

asuhan gizi; dan

 

 

c.

pelayanan gizi klinis (konsultasi gizi).

 

(8)

Pelayanan laundry dan sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h terdiri atas:

 

 

a.

pelayanan laundry bahan linen;

 

 

b.

pelayanan sterilisasi bahan linen; dan

 

 

c.

pelayanan sterilisasi alat kesehatan.

 

(9)

Pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, terdiri atas:

 

 

a.

perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;

 

 

b.

konservasi jenazah;

 

 

c.

bedah mayat;

 

 

d.

upacara jenazah; dan

 

 

e.

pelayanan lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

 

(2)

Jenis tarif pelayanan rawat jalan meliputi:

 

 

a.

pemeriksaan dan konsultasi;

 

 

b.

tindakan medis;

 

 

c.

asuhan keperawatan;

 

 

d.

pelayanan home care;

 

 

e.

Medical Check-Up (MCU);

 

 

f.

pelayanan medicolegal; dan

 

 

g.

penunjang medis.

 

(3)

Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis di Poliklinik Spesialis, dokter gigi di Poliklinik gigi, Dokter umum di Poliklinik MCU dan VCT, Apoteker di Poliklinik Farmasi Klinik dan Ahli gizi di Poliklinik Gizi Klinik.

 

(4)

Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b meliputi Tindakan Medis Non Operatif (TMNO), Tindakan Medis Operatif (TMO) dan Tindakan Medik Khusus (TMK).

 

(5)

Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c meliputi Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care) di Poliklinik.

 

(6)

Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.

 

{7)

Besaran tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lama perawatan (range of stay) terhitung mulai tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa (farm akoterapi).

 

(2)

Pelayanan Farmasi RSUD, terdiri dari:

 

 

a.

pelayanan farmasi klinik; dan

 

 

b.

pelayanan farmasi non klinik.

 

(3)

Pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:

 

 

a.

pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai; dan

 

 

b.

pelayanan racikan obat.

 

(4)

Besaran tarif farmasi non klinik sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan melalui Harga Jual Apotek (HJA) yang merupakan penjumlahan dari Harga Faktur (Harga Nett Apotek [HNA) ditambah PPN 10%) yang ditambah dengan Profit Margin (PM) sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

Besaran tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

(6)

Pemanfaatan margin keuntungan obat dan BHP RSUD dari pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (3) diatur selanjutnya melalui keputusan Direktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelolaan Pendapatan rumah sakit yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan digunakan untuk:

 

 

a.

belanja pegawai:

 

 

b.

belanja barang dan/atau jasa; dan

 

 

c.

belanja Modal.

 

(2)

Pengaturan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati atas dasar usulan Direktur.

 

(3)

Tata Kelola Keuangan dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juli 2019
BUPATI PURWAKARTA,
ttd.
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
ttd.
Drs. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 9