Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor: 108 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka memperingati Ulang Tahun Hari jadi Purwakarta ke 187 dan Kabupaten ke 51 serta untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah memberikan keringanan kepada wajib pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan yang mempunyai tunggakan PBB dengan membebaskan sanksi administrasi berupa denda;

b.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA BAGI WAJIB PAJAK ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2018.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

3.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

4.

Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

5.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

6.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak Daerah selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7.

Data adalah data PBB P2 yang terdapat dalam basis data PBB P2.

8.

Piutang adalah piutang PBB P2 yang terdapat dalam basis data PBB P2.

9.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

10.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

11.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

12.

Ketetapan adalah SPPT, SKPD atau STPD.

13.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran dari SPOP yang menjadi satu kesatuan dengan SPOP diisi apabila objek pajak meliputi bangunan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya penghapusan sanksi administrasi piutang PBB perdesaan dan Perkotaan sampai dengan masa pajak tahun 2018 diberikan 100% (seratus persen) setelah pembayaran pokok.

(2)

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diberikan apabila masa Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 telah dibayarkan ditempat yang telah ditunjuk.

(3)

Pemberian penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara otomatis melalui sistem informasi PBB Perdesaan dan Perkotaan setelah wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan.

 

 

 

 

 

 

Ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan 30 November 2019.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemberian penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari wajib pajak.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

 

a.

Wajib pajak orang pribadi (perorangan)

 

 

1.

Nama dan alamat wajib pajak sesuai dengan identitas diri/KTP wajib pajak;

 

 

2.

Nama dan alamat kuasa wajib pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;

 

 

3.

Alamat objek pajak PBB perdesaan dan Perkotaan;

 

 

4.

Nomor Objek Pajak (NOP) PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan

 

 

5.

Tahun pajak PBB perdesaan dan perkotaan terutang yang dimohon.

 

b.

Wajib Pajak Badan

 

 

1.

Nama dan alamat wajib pajak sesuai dengan identitas diri/KTP wajib pajak;

 

 

2.

Nama dan alamat kuasa wajib pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;

 

 

3.

Alamat objek pajak PBB perdesaan dan Perkotaan;

 

 

4.

Nomor Objek Pajak (NOP) PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan

 

 

5.

Tahun pajak PBB perdesaan dan perkotaan terutang yang dimohon.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan):

 

 

1.

Fotokopi identitas diri dan penerima kuasa apabila dikuasakan;

 

 

2.

Fotokopi SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan

 

 

3.

Bukti lunas PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun 2019.

 

b.

Wajib Pajak Badan

 

 

1.

Fotokopi Akta Pendirian;

 

 

2.

Fotokopi identitas diri/KTP Direktur atau pemilik perusahaan;

 

 

3.

Fotokopi identitas diri/KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;

 

 

4.

Bukti Lunas PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun 2019.

(4)

Format surat penghapusan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak PBB P2 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Bapenda melakukan pemberian penghapusan sanksi administratif piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan melalui pejabat yang ditunjuk yaitu:

a.

Kepala Bidang Penagihan;

b.

Kepala Bidang Pendapatan II;

c.

Kasubbid Pengendalian dan Keberatan;

d.

Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi;

e.

Kasubbid Pelayan dan Penetapan.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melakukan tugas sebagai berikut:

 

a.

Kepala bidang penagihan menugaskan Kasubbid pengendalian dan keberatan untuk menyiapkan penelitian berkas permohonan;

 

b.

Kasubbid pengendalian dan keberatan hasil penelitian membuat konsep Berita Acara dan menandatangani Berita Acara dan meneruskan kepada Kepala Bidang Penagihan;

 

c.

Kepala Bidang penagihan menyetujui dan menandatangani Berita Acara pemberian penghapusan;

 

d.

Kasubbid pengendalian dan keberatan menatausahakan Berita Acara pemberian penghapusan dan meneruskan ke Bidang Pendapatan II;

 

e.

Jangka waktu penyelesaian Berita Acara ini paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima;

 

f.

Format Berita Acara pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(2)

Kepala Bidang Pendapatan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melakukan tugas sebagai berikut:

 

a.

Kepala Bidang Pendapatan II setelah menerima Berita Acara Penghapusan dari Bidang Penagihan mendisposisikan/meneruskan kepada Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi untuk diproses lebih lanjut;

 

b.

Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi melakukan penyesuaian penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan pada setiap tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada sistem PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara;

 

c.

Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi setelah data terekam dalam sistem informasi PBB Perdesaan dan Perkotaan meneruskan kepada Kasubbid Pelayanan dan Penetapan;

 

d.

Format Permohonan Penghapusan Sanksi Administrtaif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap wajib pajak yang telah diberikan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Bupati ini tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ketentuan lain yang berlaku.

(3)

Pembayaran pokok piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang telah di bayarkan oleh wajib pajak atau kuasanya sebelum Peraturan Bupati ini tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administratif piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 01 Agustus 2019
BUPATI PURWAKARTA,
ttd.
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 01 Agustus 2019
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,
ttd.
DR. AEP DUROHMAN, S.Pd.M.Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 108