Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor: 24 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi lnsentif apabila mencapai kinerja tertentu;

b.

bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lnstansi Pelaksana Pemungut Retribusi, apabila mencapai kinerja tertentu perlu diberi insentif;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012.

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 (lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 07).

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

3.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DINPENDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

5.

Kepala lnstansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Kepala DINPENDUKCAPIL.

6.

Camat adalah seluruh Camat di Kabupaten Purbalingga.

7 .

Sekretaris Kecamatan adalah seluruh Sekretaris Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

8.

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah seluruh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Purbalingga.

9.

Operator Kecamatan adalah seluruh petugas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

10.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

11.

Retribusi Daerah yang dikelola DINPENDUKCAPIL meliputi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Stopmap Akta Pencatatan Sipil.

12.

lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

13.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

lnsentif diberikan kepada DINPENDUKCAPIL sebagai lnstansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.

(2)

lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada:

 

a.

Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

 

b.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

 

c.

Asisten Pemerintahan selaku anggota Tim Penasehat;

 

d.

Pejabat dan pegawai DINPENDUKCAPIL sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

 

e.

Pejabat dan pegawai Kecamatan sesuai dengan tanggung jawab masing­ masing.

(3)

Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:

 

a.

Kinerja lnstansi;

 

b.

Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai lnstansi;

 

c.

Pendapatan Daerah; dan

 

d.

Pelayanan kepada masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada lnstansi Pelaksana pemungut Retribusi Daerah apabila mencapai kinerja tertentu.

(2)

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian realisasi penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

(3)

Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(4)

Penerima dan besarnya lnsentif Retribusi Daerah yang dikelola DINPENDUKCAPIL Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5)

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja. ·

(6)

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala DINPENDUKCAPIL menyusun penganggaran lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk tiap jenis retribusi yang dipungut yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2)

Penganggaran lnsentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja lnsentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian lnsentif pada Tahun Anggaran 2012 dibayarkan sesuai ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Januari 2012
BUPATI PURBALINGGA,
ttd.
HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Januari 2012
Plt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi
ttd.
IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 24