Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor: 2.1 Tahun 2016

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah qan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;

b.

bahwa untuk kelancaran dan tertib dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalinga, maka perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016.

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 04);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 8);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFMTAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2016.

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4.

lnstansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.

5.

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat DINTANBUNHUT adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.

6.

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.

7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga Pengelola Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.

8.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

9.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

10.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

 

Retribusi Daerah yang dikelola DINTANBUNHUT adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terdiri atas:

1.

Penjualan Bibit Tanaman; dan

2.

Penjualan Produk Pertanian.

 

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
 

(1)

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.

(2)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada:

 

a.

Bupati dan Wakil Bupati;

 

b.

Sekretaris Daerah;

 

c.

Pejabat dan pegawai DINTANBUNHUT;

 

d.

Pejabat dan pegawai UPTD Pengelola Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3)

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :

 

a.

kinerja instansi;

 

b.

semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;

 

c.

pendapatan daerah; dan

 

d.

pelayanan kepada masyarakat.

 

(1)

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Instansi Pelaksana pemungut Retribusi Daerah apabila mencapai kinerja tertentu.

(2)

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian realisasi penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(4)

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5)

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan.

(6)

Penerima dan besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola DINTANBUNHUT Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 

(1)

Kepala DINTANBUNHUT menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk tiap jenis retribusi yang dipungut yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2)

Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja lnsentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

 

(1)

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2016 dibayarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka pelaksanaan pembayarannya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

 

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
 

Pemberian insentif pada Tahun Anggaran 2016 dibayarkan sesuai ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

 

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2016
PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,
ttd.
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2016
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd.
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 2.1