Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor: 1 Tahun 2021

 

a.

bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi nyata di lapangan sehingga perlu ditinjau kembali;

b.

bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bahwa peninjauan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 05).

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

 

(1)

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Purbalingga.

(2)

Perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

1.

Rumah Tangga/Pemukiman

 

 

 

 

 

2.

Hotel

 

 

 

 

 

3.

Rumah Makan

 

 

 

 

 

4.

Toko/Pertokoan dan Tempat Usaha yang Sejenis

 

 

 

 

 

5.

Perusahaan/lndustri

 

 

 

 

 

6.

Gedung Pertemuan dan Olah Raga

 

 

 

 

 

7.

Gedung Perkantoran, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan, dan Puskesmas

 

 

 

 

 

8.

Gedung Sekolahan

 

 

 

 

 

9.

Pasar, Terminal, dan Sub Terminal

 

 

 

 

 

10.

Pasar Desa

 

 

 

 

 

11.

Keramaian Umum yang Bersifat Komersil/Bisnis

 

 

 

 

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan tarif hasil peninjauan kembali dari tarif lama yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Purbalingga mendasarkan Peraturan Bupati ini.

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

 

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI PURBALINGGA,
ttd.
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd.
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 1