Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor: 19 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pelayanan pasar perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan Peraturan Bupati;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3).

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Pemalang.

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap bentuk badan lainnya.

6.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

7.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Diskoperindag adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

8.

Pasar adalah tempat bertemunya pihak pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi, yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk pedagang.

9.

Los adalah bangunan permanen beratap dan tidak berdinding yang disediakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa.

10.

Pelataran/halaman adalah tempat terbuka yang tidak terdapat bangunan diatasnya dan/atau di atas tanah Daerah yang dapat dipergunakan untuk aktifitas kegiatan.

11.

Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penjualan dan/atau pembelian barang di lingkungan pasar.

12.

Pasar daerah adalah pasar yang didirikan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

13.

Pasar tradisional yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta atau swadaya masyarakat sebagai sarana dan/atau tempat usaha berupa kios dan/atau los serta pelataran yang dimanfaatkan oleh pedagang kecil, menengah dengan modal kecil dan usaha skala kecil, di dalamnya terjadi proses jual beli melalui tawar menawar.

14.

Kartu Langganan Tempat Dalam Los yang selanjutnya disingkat KLTL adalah kartu kepada pedagang sebagai bukti hak penempatan dalam los secara jangka waktu tertentu (langganan).

15.

Hak Penempatan adalah hak untuk menempati fasilitas pasar berupa los dalam jangka waktu tertentu (langganan).

16.

Lingkungan pasar adalah lokasi tanah pasar dengan batas-batas tertentu yang disediakan untuk Pelayanan Pasar.

17.

Wilayah Pasar adalah daerah di luar lingkungan pasar dengan jarak radius tertentu dari batas lingkungan pasar.

18.

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa los dan pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

19.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

20.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.

21.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

22.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

23.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

24.

Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

25.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

26.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

27.

Porporasi adalah pemberian tanda pelubangan dengan bentuk huruf tertentu pada karcis/kwitansi sebagai pengesahan.

28.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus undang-undang untuk melakukan penyidikan.

29.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, dilaksanakan oleh Kepala Diskoperindag.

(2)

Kepala Diskoperindag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:

 

a.

mengadakan pendataan wajib retribusi;

 

b.

menentukan penetapan retribusi;

 

c.

melaksanakan pemungutan retribusi;

 

d.

mengadakan pembinaan dan pelaporan;

 

e.

menyetorkan hasil pemungutan ke Kas Daerah;

 

f.

melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

(3)

Wilayah pemungutan meliputi Wajib Retribusi yang berada di lingkungan Pasar.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap wajib retribusi harus mendaftarkan usahanya kepada Diskoperindag paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai dengan menggunakan SKRD.

(2)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib retribusi atau kuasanya di Diskoperindag.

(3)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi dilaksanakan pendataan terhadap Wajib Retribusi.

(2)

Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Diskoperindag.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penggunaan fasilitas pasar berupa los dan pelataran dibagi menjadi 2 (dua) kelas menurut mutu bangunan, letak tempat dan keramaian transaksi jual beli sebagai berikut:

 

a.

1.

Los Kelas I (satu)

 

 

 

a)

Atap asbes/genting/seng;

 

 

 

b)

Kerangka bangunan menggunakan baja/kayu;

 

 

 

c)

Lantai menggunakan Keramik/tegel/paving.

 

 

2.

Los Kelas II (dua)

 

 

 

a)

Atap asbes/genting/seng;

 

 

 

b)

Kerangka bangunan menggunakan kayu;

 

 

 

c)

Lantai menggunakan plesteran.

 

b.

1.

Pelataran kelas I (satu)

 

 

 

Keberadaan pelataran pada posisi strategis dengan landasan pelataran menggunakan paving/aspal:

 

 

 

a)

Letak pelataran berada di depan, samping kios pasar;

 

 

 

b)

Mudah dijangkau oleh pengunjung pasar

 

 

2.

Pelataran kelas II (Dua)

 

 

 

Keberadaan pelataran pada posisi strategis dengan landasan pelataran menggunakan tanah/sirtu dengan posisi di belakang kios.

(2)

Jenis dan kelas pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tata cara memperoleh izin penggunaan los:

 

a.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Pemalang melalui Kepala Diskoperindag dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

 

b.

Kepala Diskoperindag menerbitkan keputusan tentang Perizinan Penggunaan los berupa KLTL.

 

c.

Bentuk dan format KLTL sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)

Jangka waktu berlakunya izin penggunaan los berlaku selama 1 (satu) tahun kalender dan dapat diperpanjang sepanjang pelanggan tidak melanggar ketentuan dan sanggup memenuhi kewajiban membayar retribusi.

(3)

Izin penggunaan los dicabut apabila:

 

a.

pemegang kartu tidak membayar retribusi;

 

b.

pemegang izin tidak menggunakan los sesuai dengan peruntukannya;

 

c.

pemegang kartu langganan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Izin penggunaan los tidak berlaku apabila:

 

a.

masa berlaku izin telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;

 

b.

pemegang izin meninggal dunia.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi dapat melimpahkan hak penempatan los kepada pihak lain dengan izin Bupati melalui Kepala Diskoperindag.

(2)

Calon wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati Pemalang melalui Kepala Diskoperindag dengan dilampiri:

 

a.

surat keterangan pelimpahan hak menempati los dengan dibubuhi materai cukup;

 

b.

fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

 

c.

KLTL;

 

d.

surat perjanjian pelimpahan hak penempatan los.

 

e.

Retribusi limpah sewa sebesar 5% (lima persen) dari nilai pelimpahan kecuali los bangunan baru yang masih dalam masa kompensasi.

(3)

Kepala Diskoperindag menetapkan Keputusan tentang Penempatan Los.

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan bagi pemegang izin penggunaan los:

a.

tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, penambahan atau membongkar bangunan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

b.

tidak akan melimpahkan hak penempatan los kepada orang lain tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

c.

membayar retribusi;

d.

menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan usaha;

e.

tidak menjual/menyimpan barang yang mudah terbakar dan meledak;

f.

menjaga barang atau alat usaha yang ditinggalkan dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan merupakan resiko sendiri dan tidak menuntut ganti rugi;

g.

sewaktu-waktu bersedia mengembalikan los dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang;

h.

apabila Pemerintah Kabupaten Pemalang membutuhkan los, maka pemegang hak penempatan los tidak berhak mengajukan tuntutan;

i.

mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.

bagi los dalam masa kompensasi ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan setiap tahunnya diregistrasi.

 

 

 

 

 

 

 

Pemegang KLTL dilarang:

a.

menyerahkan dan/atau menyewakan sebagian/seluruh tempat kepada orang lain tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

b.

menambah tempat dasaran atau emplek-emplek;

c.

menyimpan atau menjual barang-barang yang mudah terbakar atau meledak;

d.

membuat dinding penyekat/alat dasaran yang tingginya lebih dari 1 (satu) meter.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

KLTL dapat dicabut apabila:

 

a.

Pemegang KLTL tidak berjualan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas;

 

b.

Pemegang KLTL melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)

KLTL yang dicabut/tidak berlaku harus diserahkan kepada Kepala Unit/Sub Unit Pengelola Pasar yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang meninggalkan barang dagangan atau alat usaha di dalam dan/atau di luar los agar menjaga barang yang ditinggalkan.

(2)

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang dan/atau alat usaha resiko ditanggung sendiri tanpa menuntut ganti rugi.

(3)

Bagi pengendara/pengemudi kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memanfaatkan fasilitas pasar apabila terjadi kerusakan atau kehilangan ditanggung sendiri, tanpa menuntut ganti rugi.

 

 

 

 

 

 

 

Pengguna pelataran agar mematuhi ketentuan:

a.

memelihara ketertiban, keindahan dan kebersihan pelataran yang digunakan;

b.

tidak membuat emplek-emplek;

c.

tidak meninggalkan barang dagangan atau alat usaha di pelataran;

d.

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan membayar retribusi;

e.

apabila terjadi kerusakan sarana dan prasarana pelayanan fasilitas pasar akibat dari penyelenggaraan kegiatan promosi dan hiburan, pihak penyelenggara agar memperbaiki atau mengganti kerusakan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang membayar secara tahunan diberi formulir dan setelah diisi diserahkan kembali kemudian menerima SKRD.

(2)

Untuk Retribusi Harian dan Bulanan menggunakan tanda bukti pembayaran:

 

a.

Karcis Retribusi Harian dan persampahan/kebersihan;

 

b.

Retribusi meninggalkan barang/alat usaha, dibayar secara bulanan;

 

c.

Kwitansi KLTL yang pemungutannya secara tahunan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran dilakukan berdasarkan penetapan dengan struktur dan besarnya tarif dan letak persil Wajib retribusi.

(2)

Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(3)

Pemungutan di lokasi pasar dilakukan dengan dipungut langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Diskoperindag.

(4)

Hasil pungutan disetorkan secara brutto ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi membuat permohonan secara tertulis ditujukan kepada Bupati Pemalang lewat Kepala Diskoperindag atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan dengan membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(2)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan memberi keputusan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Diskoperindag disertai dengan alasan yang jelas.

(2)

Kepala Diskoperindag mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati.

(3)

Bupati menetapkan keputusan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.

(2)

Paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati harus memberi keputusan.

(3)

Penerbitan SKRDLB paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk dan isi karcis, kwitansi pembayaran, surat setoran retribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Karcis, Kwitansi Retribusi Pelayanan Pasar dianggap sah apabila telah diporforasi.

(2)

Karcis, kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi bukan merupakan perizinan penggunaan fasilitas pasar.

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan waktu penyetoran pendapatan retribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas Pasar berupa Los dan plataran dilingkungan dan wilayah Pasar atas penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagai kelancaran usaha dengan radius sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

Jenis, hari pasaran dan waktu Pelayanan Pasar Daerah Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Maret 2012
BUPATI PEMALANG,
Cap./ttd.
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
Cap./ttd.
BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 19